#IndonesiaTerserah: Rakyat Lelah, Pemerintah Kian Nggak Jelas?

Semuanya berawal dari kekesalan sejumlah tenaga medis yang ditumpahkan lewat sejumlah foto dan video dengan tagar #IndonesiaTerserah.

Seorang dokter relawan di Wisma Atlet, Jakarta, Debryna Dewi menjelaskan bahwa tagar yang trending di Twitter itu merupakan ungkapan suara hati para dokter yang merasa capek dan marah dengan ulah sebagian masyarakat yang berulang kali melanggar aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), (Suara, 18/5/2020).

Tagar itu sekaligus merupakan pernyataan para tenaga medis yang sudah tidak peduli lagi dengan ulah masyarakat yang masih keras kepala melanggar aturan dan protokol pencegahan Covid-19.

Namun, ungkapan tersebut tidak berarti pernyataan menyerah, karena sebagai tenaga medis dan relawan, mereka tidak akan pernah menyerah.

Terakhir, gugurnya perawat RS Royal Surabaya positif Covid-19 bersama janin yang dikandungnya selama 4 bulan. Kabar itu langsung viral bertumpukan dengan carut-marutnya penanganan Covid-19 dan pelanggaran protokol di sejumlah wilayah Indonesia.

Baca Juga: Sedih! Detik-Detik Perawat RS Royal Surabaya Meninggal Saat Hamil Usai Positif Corona

Luapan Kekecewaan terhadap Kebijakan Pemerintah

#IndonesiaTerserah juga merupakan luapan kekecewaan tenaga medis dan relawan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang berpotensi memperparah penyebaran Covid-19. Salah satu kebijakan kontroversial adalah rencana membolehkan warga berusia di bawah 45 tahun untuk keluar rumah dan kembali bekerja.

Alasan pemerintah adalah untuk menekan dampak pemutusan hubungan kerja yang sejak beberapa waktu lalu terjadi di sejumlah perusahaan. Muncul dugaan pemerintah bakal melonggarkan PSBB dan lebih parahnya lagi menerapkan herd immunity.

Baca Juga: Swedia Terapkan Herd Immunity, Warganya Dibiarkan Tertular Corona!

Sebenarnya daftar ketidakjelasan sikap pemerintah selama pandemi Covid-19 cukup panjang. Bahkan, kalau mau dirunut lagi, jauh sebelum kasus pertama Covid-19 di Indonesia, sejumlah pejabat justru mengeluarkan pernyataan-pernyataan bernada meremehkan.

Dari kemunculan kasus pertama disusul kasus-kasus berikutnya hingga hari ini, beragam sikap dan kebijakan justru kian bias dan paradoks.

Mulai dari perbedaan istilah antara mudik dan pulang kampung, keputusan mengoperasikan kembali seluruh moda transportasi untuk kategori tertentu, tapi kenyataannya malah terjadi kasus penumpukan calon penumpang di bandara.

Belum lagi dengan kasus jual beli surat bebas Covid-19 yang tingkat keajaibannya sebetulnya dapat dipahami di negeri yang absurd ini.

Presidium MAFINDO (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia), Anita Wahid, yang juga dikenal sebagai putri ketiga almarhum Gus Dur menanggapi viralnya tagar itu.

Menurutnya, itulah ungkapan kelelahan masyarakat atas sikap pemerintah dalam mengambil kebijakan terkait Covid-19 yang semakin terasa membingungkan dan tidak jelas.

Baca Juga: Gaya Santuy Pemerintah Tangani Wabah Corona, Tolong Ya Covid-19 Bukan Masalah Remeh!

Di kanal YouTube Kompas TV, Sosiolog Universitas Indonesia, Imam Prasodjo, berpendapat tentang #IndonesiaTerserah. Menurutnya, itu adalah sebuah ekspresi dari kultur masyarakat kita.

Ia memberikan contoh dari orang tua yang sudah berusaha keras untuk mengajari anaknya sesuatu yang baik dan buruk tapi tetap saja berkali-kali dilanggar. Akhirnya, orang tua itu mengekspresikan kekecewaannya pada sang anak yang ngeyel dengan berkata terserah, sak karepmu!

Imam menguraikan, ada 3 sasaran pelampiasan kekecewaan yang melahirkan tagar ‘Indonesia Terserah’ antara lain pemerintah, komunitas bisnis, dan masyarakat.

Pemerintah sudah dinilai plin-plan dalam menerapkan larangan mudik yang justru ditikung oleh Kementerian Perhubungan yang membuka kembali moda transportasi.

Meskipun ada beberapa pembatasan moda transportasi, tetap saja antara larangan mudik dan pembukaan moda transportasi adalah dua hal berlawanan.

Baca Juga: Dilema Mudik di Tengah Wabah: Dulu Mengalirkan Rezeki, Kini Pembawa Petaka?

Komunitas bisnis juga sengaja memanfaatkan sejumlah celah peraturan. Mustahil komunitas bisnis cuma membuka 50 persen moda transportasinya, sementara animo masyarakat yang masih ingin mudik terbukti sangat tinggi.

Dan pelanggaran-pelanggaran aturan sudah menjadi semacam kultur di sini. Imam pun menambahkan bahwa lubang terbesar terletak di Kementerian Perhubungan.

Sasaran terakhir tentu saja masyarakat yang masih saja melanggar aturan PSBB dan protokol pencegahan Covid-19.

Peristiwa berjubelnya calon penumpang di bandara, tumpukan pengunjung pasar di Bogor, kembali ramainya mall, dan silakan sebutkan sendiri apa saja wujud keramaian di sekitarmu saat ini, seolah-olah pandemi Covid-19 cuma cerita fiksi yang sudah tidak dipajang lagi di rak buku Best Seller.

Baca Juga: McD Sarinah Resmi Ditutup, Beginilah Respons Norak Massa di Tengah Pandemi Covid-19

Membelah Narasi dan Opini

Ekspresi lo waktu liat kelakuan beauty vlogger dan warga 62 sejenis lainnya....

#indonesiaterserah pic.twitter.com/jW9H4v418H

— The Rap Up! (@TheRapUp_ID) May 16, 2020

Di sisi lain, Pemerintah nampaknya selalu punya senjata andalan, berupa pernyataan, klarifikasi, atau apapun itu yang wajib didengarkan dan ditaati warga yang masih lugu dan naif mengonsumsi siaran-siaran berita normatif khas televisi.

Doni Monardo, Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, menyampaikan harapan pemerintah kepada semua tenaga kesehatan untuk tidak kecewa.

Katanya, sedari awal pemerintah sudah meminta masyarakat untuk melakukan upaya-upaya mengurangi penularan karena jika jumlah kasus meningkat, dokter dan perawat akan kerepotan (BBC Indonesia, 18/5/2020).

Perwakilan Istana, Abetnego Tarigan, merespons tagar ‘Indonesia Terserah” sebagai wujud kejenuhan masyarakat yang terlalu lama di rumah, selain karena faktor desakan ekonomi.

Baca Juga: Meme Kocak di Rumah Aja Ini Bikin Kamu nggak Bosan Diam di Rumah

Mengamati pernyataan-pernyataan dari perwakilan pemerintah terkait tagar itu, nampak ada upaya membelah narasi dan opini di tengah masyarakat.

Tidak ingin disalahkan apalagi menjadi kambing hitam, begitulah yang terbaca dari pernyataan-pernyataan tersebut. Seolah-olah dari awal pihak pemerintah sudah menerapkan beragam kebijakan yang ideal. Padahal, kenyataan di lapangan berkata lain.

Ya, negara mana sih yang siap dengan pandemi ini? Tidak ada. Betul sekali. Namun, kalau pernyataan itu selalu diulang sebagai pledoi tanpa dibarengi aksi yang konkrit dan relevan, wajar saja kalau makin banyak masyarakat yang mencibirnya.

Mendingan tetap sebisa mungkin bertahan tanpa bergantung pada pihak yang tidak jelas sembari bergotong-royong membantu sesama.

Baca Juga: Bantu PKL Terdampak Pandemi Corona, Aplikasi Super Buat Gerakan Sembako Untuk Sedulur

Jangan lupa juga dengan berbagai sikap pengurus publik dari pusat hingga daerah yang masih sesekali mengeluarkan komentar dan tindakan absurd, ada yang membikin lagu, dan bahkan mengadakan konser virtual yang di panggungnya justru tidak menampilkan contoh protokol pencegahan Covid-19 yang tepat.

Oh ya, apa kabarnya dengan keputusan kontraproduktif dan melukai perasaan rakyat dengan menaikkan kembali iuran BPJS? Bagaimana dengan pengesahan UU Minerba kemarin? Halo Omnibus Law?

Bisa saja kita percaya pada pemerintah. Dan pastinya sudah dari dulu-dulu kita mengupayakannya. Namun, kenapa kok rasanya sangat susah percaya pada pemerintah apalagi selama penanganan pandemi Covid-19 ini?

Baca Juga: Tanpa Social Distancing, Bandara Soetta Dipadati Penumpang

Pertanyaan itu dijawab oleh seorang penulis, Okky Madasari, dalam akun Twitter-nya. Menurutnya, kita sulit percaya pada pemerintah dalam penanganan pandemi ini karena sesungguhnya kita juga sudah tahu kualitasnya.

Kenapa kita sulit percaya pada pemerintah dalam penanganan Covid-19? Karena sesungguhnya kita tahu kualitas pemerintah kita.

Ini bukan soal kebencian atau prasangka. Ini adalah sikap dan penilaian rasional yang dibentuk oleh fakta-fakta dan pengalaman kita bersama.

— Okky Madasari (@okkymadasari) May 18, 2020

Lanjutnya, bukan soal kebencian atau prasangka. Ini adalah sikap dan penilaian rasional yang dibentuk oleh fakta-fakta dan pengalaman kita bersama.

Ia memberikan contoh soal pembangunan jalan tol atau bahkan rencana pembangunan ibukota baru yang bisa kita percaya. Sudah kita pahami bahwa untuk urusan pembangunan infrastruktur seperti itu, Presiden Jokowi mampu melakukannya.

Namun entah untuk penanganan pandemi dan segala kompleksitas masyarakat dan jajaran pemerintah yang nyaris tidak pernah satu suara.