TKN Jokowi Ungkap Poin-Poin Indikasi Kebohongan BPN Prabowo Soal Real Count, Benarkah?

Paslon 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno saat mendeklarasikan kemenangan dalam Pilpres 2019. | www.liputan6.com

Dari lokasi hingga cara penghitungan real count.

Suhu politik pasca Pilpres 2019 kian memanas, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf pun menyebut jika ada beberapa poin indikasi kebohongan yang dilakukan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi terkait klaim kemenangan real count.

TKN pun menantang agar terjadi pengungkapan data secara transparan dan terbuka sehingga isu kebohongan yang dikhawatirkan dilakukan bisa ditepis dan berkembang ke arah yang tidak baik.

Lalu, benarkah kebohongan dilakukan BPN Prabowo-Sandi?

1.

Curigai teknik penghitungan real count

Direktur Komunikasi Politik TKN Usman Kansong | www.era.id

Dilansir dari detikcom, Rabu (24/4), TKN Jokowi-Ma’ruf menduga jika perhitungan real count yang dilakukan BPN Prabowo-Sandi tidak menggunakan metode yang tepat.

Kecurigaan ini dikarenakan BPN Prabowo-Sandi tidak berani mengungkap secara gamblang sumber C1 yang digunakan dalam real count.

“Kalau ada (real count), metodenya asal-asalan, seperti yang kita tunjukan, Cuma 2 TPS, 7 TPS. Kalau real count mestinya dari hasil C1 yang direkap dan ditabulasi. Kalau cuma 7 TPS, bagaimana kita mau menyebut itu real count?” ucap Direktur Komunikasi Politik TKN Usman Kansong.

2.

BPN tidak terbuka soal data

Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak bersama Cawapres 02 Sandiaga Uno saat memberikan keterangan pers di Media Center BPN. | pontas.id

BPN Prabowo-Sandi sempat menyinggung jika ada kecurangan yang terjadi dalam pemilu 2019 kali ini karena banyak lembaga survei yang memenangkan Jokowi-Ma’ruf dalam quick count.

Namun, saat ditanya soal keterbukaan data real count, BPN Prabowo-Sandi selalu menolak dan tidak ingin mengungkap data.

TKN lalu membandingkan keberanian mereka, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan lembaga survei yang mengungkap data hasil penghitungan suara pada publik.

“Buktinya, kami melakukan secara terbuka. KPU melakukan secara terbuka. Bahkan, lembaga-lembaga yang melakukan quick count sudah membuka bagaimana metode mereka, bagaimana sistem mereka, apa sistem yang mereka pakai. Ternyata tidak ada masalah,” jelas Usman.

3.

Real count yang menggunakan sampel

Proses rekapitulasi suara yang dilakukan petugas KPPS di Pulau Buru, Maluku, Rabu (17/4). | beritagar.id

Dilansir dari BeritaSatu, Rabu (24/4), Wakil Direktur Direktorat Saksi TKN, Lukman Edy juga mengungkapkan indikasi kebohongan real count yang dilakukan BPN Prabowo-Sandi.

Salah satu yang disinggung adalah hasil real count BPN Prabowo-Sandi yang memenangkan paslon 02 di Daerah Istimewa Yogyakarta.

“Padahal, real count kubu 02 itu hanya dari 19 TPS dengan jumlah 403 suara. Sebenarnya di Yogyakarta ada 11.700 TPS dengan jumlah pemilih 2.731.874,” ungkap Lukman.

“Betapa masif kebohongan yang dibangun kubu 02 sehingga menipu calon yang mereka usung sendiri,” tambahnya

4.

Tempat rekapitulasi yang tidak jelas

Proses penghitungan suara real count yang dilakukan oleh KPU dan dipublikasikan lewat Situng KPU. | kumparan.com

TKN Jokowi-Ma’ruf juga mencurigai lokasi perhitungan suara yang tidak jelas dan cenderung dirahasiakan oleh BPN Prabowo-Sandi dengan dalih untuk menghindari serangan hacker.

Hal ini pun memancing rasa penasaran dari TKN Jokowi-Ma’ruf yang lalu menduga jika aktivitas penghitungan real count itu tidak benar dilakukan.

“Saya kira tidak perlu ditutup-tutupi (tempat perhitungan C1). Kalau benar terjadi dan ada, ya buka saja. Kalau tidak mau membuka, kita khawatir ternyata memang tidak ada,” ucap Usman dikutip detikcom.

Artikel Lainnya

Rasa curiga TKN Jokowi-Ma’ruf terhadap real count BPN Prabowo-Sandi pun cukup memiliki alasan yang kuat.

Hal ini tidak lepas dari jauh berbedanya angka kemenangan yang diraih Prabowo-Sandi dalam kontestasi pilpres 2019.

BPN Prabowo-Sandi pun sudah melakukan deklarasi kemenangan 62% yang timbulkan banyak polemik berkembang di dalam masyarakat.

Namun, semoga semua pihak bisa saling menjaga situasi agar persatuan bangsa tetap terjaga dan masyarakat tidak menjadi korban demi kepentingan kekuasaan semata.

Tags :