BPN Akhirnya Kasih Jawaban ini Saat Ditantang Buka-bukaan Data Real Count! Ini Jawabannya!
22 April 2019 by refa dewa
Berani nggak ya?
Polemik siapa yang paling valid perhitungan hasil pilpres ternyata berbuntut panjang, setelah beberapa lembaga survei mengeluarkan hasil quick count yang menyatakan pasangan nomor urut 01, Jokowi - Ma'ruf Amin unggul
Pihak Badan Pemenangan Nasional (BPN) juga mengklaim memiliki perhitungan internal yang menyatakan kalau jagoannya, pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto - Sandiaga Uno unggul dengan prosentase sebesar 62%.
Hasil prosentase itu tentu memicu berbagai pertanyaan termasuk beberapa lembaga survei resmi yang terdaftar di KPU. Tak sedikit dari lembaga resmi yang penasaran dengan data yang dipakai oleh kubu 02 karena memiliki hasil yang berbeda dan tentunya mengunggulkan paslonnya, dan BPN menuding hasil hitung cepat lembaga survei tak bisa dijadikan pegangan dan tidak independen.
BPN berkomentar
Menyikapi hal tersebut, Juru Bicara BPN, Andre Rosiade, menyatakan kalau real count yang mereka lakukan terpusat di Kantor DPP Gerindra, Jakarta. Pernyataan Andre ini sengaja dikeluarkan demi menanggapi dari Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) dan Tim Kemenangan Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang meminta BPN terbuka soal penghitungan internal yang dilakukan. Menurut Andre, saat ini BPN masih mengumpulkan formulir C1 di seluruh Indonesia.
C1 kami dikumpulkan dari seluruh Indonesia di DPP Partai Gerindra. Kami yang kerja banyaklah, kata Andre.
Dilansir kompas.com, Senin (22/4/2019), namun Andre menyatakan kalau dirinya tidak tahu pasti berapa banyak pihak yang terlibat dalam perhitungan internal BPN.
Diberitakan sebelumnya, pakar statistika Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof Dr Asep Saefuddin mengeluarkan pernyataan jika pengelola lembaga survei yang terdaftar di KPU adalah lembaga survei yang memiliki integritas tinggi dan bekerja secara profesional.
Lebih lanjut Asep juga mengklaim, kalau semua lembaga survei resmi tersebut melakukan perhitungan cepat atau quick count kemarin (Pilpres 2019) berdasarkan metodologi ilmiah, hal inilah yang membuat semua lembaga survei itu berani untuk membuka data internal mereka, terkait siap dibedah seputar pemetaah sampel, pemilihan sampel, metodologi, serta mekanisme perhitungan yang dilakukan.
Seperti yang diberitakan sebelumnya BPN menantang beberapa lembaga survei tersebut untuk membeberkan dana yang mereka terima, sebab pihaknya menuding kalau lembaga survei itu dinilai lebih menguntungkan salah satu pihak peserta Pilpres 2019.
Menyikapi hal itu, Ketua Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), Philips J Vermonte akan menyanggupi tantangan itu, asalkan BPN Prabowo-Sandi juga membuka data aliran dana quick count.
Boleh saja, kalau BPN (juga) membuka data dana dari apa yang mereka lakukan, menurut saya lebih besar persoalan di parpol lho soal dana, kata Philips di The Icon Hotel, Jakarta Pusat, Sabtu (20/4).
Kalau di sini kami diminta buka data, di sana mau buka data atau enggak? Di sini kami sedang dipertanyakan trust, ini adalah kegiatan persepsi publik, tapi dia (quick count) bukan hasil persepsi publik, dia diambil secara ilmiah, dari berbagai TPS, ujarnya.
Kira-kira beranikah BPN membuka data?
