Tim Prabowo Bongkar 10 Media Yang Dianggap Tak Netral di Sidang MK, Sebut TV One Ditekan!
15 Juni 2019 by Titis Haryo
Dalam dalil gugatannya, tim hukum Prabowo menilai TV One jadi satu-satunya media yang mencoba netral.
Tim hukum Prabowo-Sandi membongkar fakta terkait dugaan ketidaknetralan sejumlah media di tanah air dalam pemberitaan Pilpres 2019 saat sidang perdana sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK), Jum’at (14/6).
Dalam dalil gugatan yang disampaikan didepan majelis hakim MK, tim Prabowo-Sandi setidaknya menyebut ada 10 media yang tersinyalir berafiliasi dengan kubu petahana Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Lalu, media apa saja yang dimaksud oleh Prabowo-Sandi?
Media-media ‘penguasa’
Sejumlah media yang tergabung dalam beberapa grup media dilaporkan tim hukum Prabowo-Sandi dalam dalil gugatan karena dianggap tidak netral dan berafiliasi dengan kubu petahana selama pilpres.
Tuduhan ini disampaikan oleh salah satu anggota tim Prabowo-Sandi, Denny Indrayana. Setidaknya dia menyebut ada 10 media yang dinilai tidak menjaga kenetralan dan keberpihakan.
Beberapa media yang dimaksud adalah, Media Grup milik Surya Paloh (Media Indonesia dan Metro TV), MNC milik Hary Tanoe Soedibjo (RCTI, Global TV, Kora SIndo, Okezone, INews TV, dan Radio Trijaya), dan Mahaka Group milik Erick Thohir (Parents Indonesia dan Republika).
“Media kritis dibungkam, sementara media yang pemiliknya berafiliasi kepada kekuasaan, dijadikan media propaganda untuk kepentingan kekuasaan,” ucap Denny dikutip dari CNN Indonesia, Jum’at (14/5).
Baca Juga: Sidang MK untuk Gugatan Pilpres Digelar, Ini Fakta-Fakta yang Perlu Diketahui!
TV One dibungkam
Tim hukum Prabowo-Sandi juga mengkritisi langkah penguasa yang dinilai melakukan pembungkaman pada sejumlah media yang berlaku netral dalam pemberitaan pilpres dan pemilu.
Salah satu yang disebut selalu menjaga kenetralan dalam pemberitaan adalah TV One dengan program acara Indonesia Lawyers Club (ILC).
Tim Prabowo-Sandi pun menduga jika telah ada tekanan-tekanan yang diterima petinggi TV One saat melakukan pemberitaan secara netral kepada publik.
“Salah satu media yang mencoba netral seperti TV One kemudian mengalami tekanan dan akhirnya harus mengistirahatpanjangkan salah satu program favoritnya, ‘Indonesia Lawyers Club’,” tambah anggota tim hukum Prabowo-Sandi, Teuku Nasrullah.
Baca Juga: Sidang Sengketa Pilpres, Tim Prabowo Ungkap Bagaimana Jokowi Samarkan Sumber Dana Kampanye!
Kutip pendapat pengamat media
Temuan-temuan ketidaknetralan media massa ini semakin dikuatkan dengan pernyataan pengamat media dan kebijakan publik, Djadjang Nurjaman. Kutipan Djadjang pun dimasukkan tim Prabowo-Sandi kedalam salah satu dalil gugatan.
“Publik bertanya-tanya mengapa KI (Karni Ilyas) dan manajemen TV One memutuskan menghentikan sementara tayangan sampai waktu yang tidak ditentukan,” ucap Nasrullah membaca kutipan Djadjang.
“Pasti ada tekanan yang sangat kuat dan tidak mampu mereka tahan. Ketimbang berkompromi membuat tayangan yang tidak sesuai dengan jati diri ILC dan Karni Ilyas, lebih baik tidak usah sekalian,” lanjutnya.
Penyampaian dalil gugatan terkait adanya dugaan ketidaknetralan media massa selama gelaran pilpres memang menjadi salah satu yang dipermasalahkan tim Prabowo-Sandi.
Hal ini tidak lepas dari adanya dugaan kecurangan sistematis, terstruktur, dan masif yang menjadi salah satu tuduhan tim Prabowo-Sandi pada kontestasi Pilpres 2019.
