Rencana Program Kartu Pra-Kerja Jokowi Jadi Kontroversi, Begini Tanggapan Para Tokoh!

1.

Menteri Tenaga Kerja

Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri, mengatakan bahwa pihak kementerian masih mengkaji terkait rencana program Pra-kerja. Salah satu bahan kajiannya adalah, apakah para penerima kartu pra-kerja ini akan mendapatkan sejumlah uang dan pelatihan hingga mereka mendapatkan pekerjaan.

Menteri Hanif pun berpendapat bahwa rencana ini merupakan solusi riil bagi masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Saat ini tenaga kerja di Indonesia mengalami ketimpangan keahlian, menurutnya.

Menteri Hanif pun menyebut bahwa Presiden Jokowi paham akan masalah ini, sehingga ia mengeluarkan program kartu pra-kerja yang menurutnya tepat sasaran.

Menteri Hanif mengatakan bahwa tujuan utama dari program ini adalah pelatihan berupa peningkatan keahlian di bidang yang dikuasai, bukan pemberian gaji. Pemberian gaji, menurut Menteri Hanif, merupakan bentuk kompensasi karena harus meninggalkan keluarga selama pelatihan.

Meski demikian, Menteri Hanif belum menyebutkan nominal dari kompensasi yang akan didapat penerima kartu pra-kerja ini.

2.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef)

Menurut Bhima Yudhistira Adhinegara, peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), rencana kartu pra-kerja ini tidak efektif. Bhima mengatakan bahwa masalah penyerapan tenaga kerja di Indonesia belum ideal.

Menurutnya, permasalahan penyerapan tenaga kerja ini adalah persoalan utama. Bhima menjelaskan, program semacam kartu prakerja ini dilaksanakan oleh negara yang mempunyai rasio pajak 25 persen. Sedangkan Indonesia hanya mempunyai rasio pajak 11,5 persen, sehingga jika kartu pra-kerja diterapkan, anggaran negara akan mengalami defisit.

Tidak hanya itu, ada kekhawatiran masyarakat akan bergantung jika kebijakan ini diberlakukan. Menurut Bhima, bisa saja orang mengikuti program ini hanya agar mendapatkan tunjangan dari pemerintah tanpa bekerja. Lebih lanjut, Bhima ingin agar pemerintah mengubah kurikulum dan kerja sama dengan industri.

3.

Pengamat Ekonomi

Fithra Faisal Hastiadi, pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia menganggap kartu pra-kerja tidak direncanakan secara matang. Fithra mempertanyakan asal uang untuk tunjangan kartu pra-kerja. Pasalnya, pengangguran di Indonesia mencapai angka 7 juta, sehingga tunjangan yang harus dikeluarkan pun cukup besar.

Fithra pun khawatir program kartu pra-kerja sekadar janji manis saat kampanye. Menurutnya, untuk mengurai masalah pengangguran di Indonesia banyak hal lain yang harus diprioritaskan. Di satu sisi, Fithra pun melihat yang dijanjikan oleh Presiden Jokowi ini seakan menjadi solusi atas kesulitan masyarakat.

Fithra menambahkan, Balai Latihan Kerja yang ditawarkan pemerintah rupanya tidak berfungsi baik. Salah satu masalahnya adalah jumlah staff dan instruktur yang minim.

Hampir sama seperti Bhima, Fithra pun khawatir kartu pra-kerja akan membuat masyarakat nyaman dengan kondisi tidak bekerja namun mendapat insentif dari pemerintah.