Puan: Bu Megawati Sudah Kantongi Calon Menteri, Netizen: Kok Mega yang Ngatur?
09 Agustus 2019 by refa dewa
Presidennya siapa? Jokowi apa Bu Mega sih?
Joko Widodo akhirnya berhasil keluar sebagai pemenang dalam Pilpres 2019 kemarin, namun kali ini ia tidak didampingi oleh wakil yang sama, Jusuf Kalla. Dalam konstestasi Pilpres 2019, Joko Widodo alias Jokowi maju bersama Ketua MUI Indonesia, KH. Ma'ruf Amin, keduanya bersaing dengan pasangan lainnya yakni Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.
Hasilnya, dilansir dari katadata, Senin (9/8/19), Jokowi dan Ma'ruf Amin, dengang nomor urut pasangan 01, berhasil mendapatkan raihan 85.607.362 suara atau 55,50%. Sementara, paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tercatat memperoleh suara sebesar 68.650.239 atau 44,50%.
Dari perolehan ini, pihak KPU pun mengukuhkan Jokowi dan Ma'ruf Amin sebagai pemenang Pilpres 2019, dan secara otomatis kemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin menandai berakhirnya pesta demokrasi terbesar kedua di dunia, setelah India.
Menjabat sebagai pemimpin negara untuk kedua kalinya tentu sekilas tampak sama dengan periode sebelumnya, ada beberapa tugas serta protokoler yang harus dilakukan, misal merancang program kerja untuk periode lima tahun mendatang, dan yang tidak kalah penting adalah merombak menteri yang selama ini berjibaku bersama Jokowi.
Nah berbicara soal menteri, ada hal yang menarik yang pantas buat dikulik, di periode kedua Jokowi, dilansir dari detikcom, Senin (9/8/19), rupanya Ketua Umum (Ketum) Partai PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri secara terang-terangan, meminta jatah kursi menteri paling banyak.
Bahkan hal ini dikonfirmasi sendiri oleh putrinya, Puan Maharani dalam Kongres V PDIP, Sanur, Bali, Jumat (8/8/19). Dalam keterangannya, Megawati diduga telah mengantongi sejumlah nama-nama kandidat yang nantinya akan menjadi pendamping Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan di perode kedua.
Ya nama-nama sudah ada dong, partai sebesar ini masa nggak punya nama, kata politikus PDIP Puan Maharani di sela Kongres V PDIP, Sanur, Bali, Jumat (9/8/2019).
Nama sudah ada di kantong ketua umum kita juga sudah membahas terbatas tertutup ya tapi ya nantilah masih Oktober kok masih lama, jelasnya.
Ya lebih dari 10 lah, kan kemarin presiden bilang bahwa Insyallah PDIP akan mendapatkan posisi lebih banyak karena memang suaranya lebih banyak dan merupakan partai pemenang pemilu, sambungnya.
Baca juga : Diplomasi Meja Makan, Mega Buat Menu Spesial Buat Prabowo, Bawang Putihnya Dipilih Secara Khusus!
Bungkam terkait para kandidat
Meski memberikan konfirmasi terkait jatah menteri terbanyak, Puan masih enggan menyebutkan siapa saja kandidat menteri yang dikantongi Mega, yang pasti bagi Puan, partainya sudah menyiapkan lebih dari 10 kader.
Ya lihat lagi nanti ya, tunggu nanti, tuturnya.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, permintaan jatah menteri itu disampaikan Megawati dalam pidatonya saat membuka kongres V PDIP, dan permintaan tersebut direspon positif oleh Jokowi yang menilai akan mendapatkan "porsi" terbesar di kabinetnya.
Yang jelas, PDIP pasti yang terbanyak. Itu jaminan saya, ujar Jokowi dalam pidato saat pembukaan Kongres PDIP di Sanur, Bali, Kamis (8/8).
Djarot berusara
Setali tiga uang, Politikus Senior PDIP Djarot Saiful Hidayat juga mengklaim nama-nama itu pastinya akan bakal langsung diumumkan oleh Megawati, menurutnya Ketumnya itu jika ada hal yang penting akan selalu dibicarakan di depan dan tidak lewat jalur belakang.
Nggak tahu. Ibu ketua umum kita, Bu Mega, kalau menyampaikan sesuatu tidak pernah slintutan, slintutan itu jalan belakang. Langsung di-declare, yang declare depan umum di sidang kongres lagi, di-declare langsung, kata Djarot di sela Kongres V PDIP di Hotel Grand Inna Bali Beach, Sanur, Bali, Jumat (9/8/2019).
Baca juga : Tak Langsung Setujui Pinta Megawati Soal Jatah Menteri, Pengamat: Jokowi Mulai ‘Bandel’
Mantan Wagub dan Gubernur DKI Jakarta itu menilai apa yang dikatakan Megawati adalah hal yang wajar dalam dunia perpolitikan di Indonesia, sebab PDIP adalah partai pemenang pemilu.
Ya, karena dia menang. Menang toh, sudah selayaknya toh. Bukan untuk kepentingan partai, bukan, untuk kepentingan bangsa dan negara. Karena kekuasaan itu harus didarmabaktikan, harus dikerjakan untuk mewujudkan keadilan sosial, ujarnya.
Harus untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Harus membangkitkan kemandirian, terangnya.
