PKS Serukan Koalisi Prabowo-Sandi Tetap Solid Dan Jadi Oposisi Pemerintah Jokowi!
28 Juni 2019 by refa dewa
Tetap setia nih PKS!
Mahkamah Konstitusi (MK) telah secara sah dan berkekuatan hukum tetap menolak gugatan yang diajukan pasangan capres dan cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, dalam sidang putusan sengketa Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Kamis (27/6/2019).
Putusan penolakan ini telah disepakati oleh sembilan hakim MK tanda adanya perbedaan (dissenting opinion). Tak hanya menolak, dalam sidang putusan tersebut, MK juga memberikan pemaparan alasan penolakan terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh tim hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.
Sesaat setelah putusan MK, pihak kubu 02, dalam hal ini Prabowo Subianto juga telah menggelar konferensi pers terkait hasil putusan tersebut, hemat kata, kubu 02 menerima hasil putusan tersebut, dan tetap menghormati konstitusi yang ada.
Meski hasilnya telah gamblang terlihat, salah satu partai koalisi dari kubu 02, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), malah ingin mempertahankan Koalisi Adil Makmur, dan menjadi koalisi yang tetap berada di oposisi terhadap pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin.
Keinginan PKS ini terangkum dalam pernyataan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera setelah mengakui kubu 01 sebagai pemenang Pilpres 2019, dan menghormati keputusan MK adalah keputusan konstitusional, meski ia tetap melihat pelaksanaan Pemilu 2019 belum bisa dikatakan sempurna.
Terlepas dari ada kekurangan dalam proses dan pelaksanaan pemilu, bangsa ini mesti melangkah ke depan, dan lima tahun ke depan Pak Jokowi mendapat amanah memimpin negeri ini, kata Mardani dalam keterangan pers tertulisnya, Jumat (28/6/2019).
Dia mengajak parpol anggota Koalisi Adil Makmur tetap mendukung Prabowo-Sandi untuk tetap merapatkan barisan, merapatkan saf, dan pihaknya menginginkan sikap politik koalisi tetap konsisten seperti sediakala.
Saatnya kita merapihkan saf untuk menjadi oposisi yang kritis dan konstruktif sebagai kekuatan penyeimbang. Selama kita istikamah membela rakyat sama saja kebaikan yang didapat baik di dalam ataupun di luar pemerintahan, ujar Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi ini.
Koalisi Adil Makmur sangat layak diteruskan menjadi kekuatan penyeimbang untuk mengawal agar pembangunan benar-benar ditujukan untuk kepentingan rakyat, kata Mardani.
PAN bersikap berbeda
Hal berbeda justru diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, pihaknya mengatakan jika Koalisi Adil dan Makmur otomatis telah berakhir pasca ditolaknya permohonan gugatan hasil Pilpres 2019 yang diajukan oleh capres dan cawapres yang diusungnya oleh MK.
Saya tadi lama di tempat Pak Prabowo dari setengah dua sampai setengah lima. Pak Prabowo tadi menyampaikan ke saya dengan berakhir putusan MK, maka Koalisi (Adil dan Makmur) sudah berakhir, kata Zulkifli Hasan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (27/6/2019) malam.
Bahkan menurut Zulkifli, berakhirnya Koalisi Adil Makmur ini juga sebelumnya telah direstui oleh Prabowo sendiri, dan Ketua Umum Partai Gerindra itu juga mempersilahkan kepada partai koalisi untuk mengambil inisiatif sendiri terkait langkah kedepan.
Silakan partai- partai mengambil inisiatif sendiri, kata Zulhas menirukan pernyataan dari Prabowo.
