Hati-Hati, Nunggak BPJS Bikin Tak Bisa Urus SIM hingga Ajukan Kredit!
09 Oktober 2019 by Titis Haryo
Ancaman bagi para penunggak iuran BPJS makin nyata, jadi susah ajukan kredit hingga tak bisa urus SIM. Nah lho!
Direksi BPJS Kesehatan bersama Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) mulai menggodok rencana pemberian sanksi berat bagi para penunggak iuran jaminan kesehatan.
Hal ini bertujuan merangsang kesadaran para pengguna BPJS agar selalu membayar iuran tepat waktu, sehingga tak membebani anggaran dan menimbulkan utang yang berkepanjangan.
Lalu, ancaman seperti apa yang akan diterima para penunggak BPJS? Berikut laporannya.
Penunggak BPJS akan kesulitan urus SIM hingga kredit
Dilansir dari CNBCIndonesia.com, Selasa (8/10), Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris menegaskan akan ada beberapa sanksi serius yang akan diterapkan pada penunggak iuran kesehatan ke depan.
Baca Juga: Gelar Syukuran Saat Bupati Lampung Utara Tertangkap KPK, Warga: Hati Kami Lega!
Salah satunya adalah pembatasan dalam pelayanan untuk mengurus surat izin mengemudi (SIM) hingga mengajukan kredit di sejumlah bank.
“Kita sedang susun Inpres (Instruksi Presiden) melalui Menko PMK untuk sanksi pelayanan publik dan medsos,” ujar Fahmi di Forum Merdeka Barat, Senin (7/10).
“(Jika) Hampir 4 tahun, kalau tidak bayar terus, tak bisa urus SIM, urus paspor, dan kredit bank,”
Baca Juga: Heboh Fenomena Buzzer Politik Sebar Hoaks hingga Provokasi, Ternyata Segini Bayarannya!
Direksi BPJS berharap tidak perlu ada tindakan pidana bagi para penunggak
Fahmi juga berharap dengan adanya rencana sanksi bersifat administratif ini bisa menghindari penerapan hukum pidana bagi para penunggak iuran BPJS.
“(Sanksi) itu hanya tekstual tanpa eksekusi dan mudah-mudahan nanti dengan adanya instruksi (Presiden) kita tidak perlu gunakan pendekatan hukuman pidana,”
Dia berharap Inpres yang berisi terkait sanksi administratif bisa membuat masyarakat lebih berhati-hati dan tepat waktu dalam melakukan pembayaran iuran BPJS.
Fahmi juga meminta agar masyarakat tidak beranggapan adanya sanksi pada penunggak iuran BPJS sebagai sebuah penghambat pemberian kesehatan.
Baca Juga: Terpapar Paham ISIS Dari Media Sosial, Polwan Terduga Teroris Ditangkap di Solo!
Hal ini tidak lepas dari sanksi yang juga diterima BPJS Kesehatan jika utang terus membengkak.
“Begini, kami tidak ingin pelayanan (kesehatan) berhenti. BPJS Kesehatan sendiri mendapat sanksi, dihukum kalau telat bayar ke rumah sakit. (Denda) itu 1% dari setiap klaim yang masuk,” jelasnya.
BPJS Kesehatan kebijakan ini bisa segera diterapkan
Terkait kapan kebijakan ini diterapkan, Fahmi berharap bisa segera dilakukan. Namun itu semua harus mengikuti proses pembuatan Inpres yang dilakukan usai audit oleh BPK.
“Pertanyaan policy saya kira tidak perlu tambah dosis. Proses teknis kami ikuti saja. Inpres, pasca audit BPK, kementerian yang pimpin Kemenko PMK. Kalau ditanya kapan, ya kami lihat lebih cepat lebih baik,”
BPJS Kesehatan sendiri juga sudah bersiap untuk meningkatkan nilai iuran jaminan kesehatan tiap kelas guna menutup utang kepada pihak rumah sakit yang terus membengkak.
Polemik dalam tubuh BPJS Kesehatan memang terus menjadi sorotan setalah mengalami masalah keuangan yang terus memburuk.
Berbagai kebijakan pun disiapkan pemerintah bersama BPJS Kesehatan dari menaikkan biaya iuran hingga sejumlah sanksi administratif yang keras.
Semoga cara ini benar-benar efektif meningkatkan kesadaran masyarakat agar tepat waktu membayar. Kalau tetep ngeyel, ya siap-siap aja enggak bisa punya SIM sama ajuin kredit bank deh.
