e-Budgeting Warisannya Dituduh Bermasalah, Ahok: Sistem Itu Baik Jika Tak Ada Niat Maling!

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama dengan Basuki Tjahja Purnama. | megapolitan.okezone.com

Sistem warisannya dituduh jadi penyebab masalah anggaran di Pemprov DKI Jakarta, ini reaksi Ahok.

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok menanggapi tudingan Gubernur Anies Baswedan terkait sistem e-budgeting yang dijalankan sejak pemerintahannya jadi sumber masalah anggaran pemerintah provinsi (Pemprov).

Dia menilai jika sistem e-budgeting sudah berjalan baik asalkan orang-orang yang bekerja di dalam pemerintahan tidak ada niat melakukan korupsi dan mark up anggaran.

Seperti apa reaksi Ahok mengenai masalah anggaran janggal di Pemprov DKI ini?

1.

Ahok bantah jika sistem warisannya bermasalah

Ahok menyebut sistem e-budgeting baik jika tak ada pegawai yang berniat mencuri lewat anggaran di Pemprov DKI. | www.merdeka.com

Dilansir dari Detik.com, Kamis (31/10), Ahok merasa jika sistem e-budgeting yang selama ini digunakan dalam Pemprov DKI tidak bermasalah.

Baca Juga: Dulu Kawan Sekarang Lawan? Prabowo minta Gerindra DKI Kritisi Anies Baswedan!

Bahkan, menurutnya sistem itu sudah berjalan cukup baik asalkan orang-orang yang bekerja di dalamnya tidak memiliki niat untuk mencuri lewat mark up anggaran.

“Sistem itu (e-budgeting) berjalan baik jika yang input datanya tidak ada niat mark up, apalagi maling. Untuk mencegah korupsi, hanya ada satu kata, transparansi sistem yang ada,”

Ahok sendiri diketahui menjadi pemimpin DKI Jakarta yang menggunakan sistem e-budgeting usai pertama kali dicetuskan oleh Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) di tahun 2012.

Baca Juga: Kelakar Wishnutama Punya Wamen Cantik Angela Tanoesodibjo: Semua Menteri Kayaknya Iri

2.

Gubernur Anies sebut masalah anggaran bersumber dari sistem warisan

Gubernur Anies merasa jika sumber masalah anggaran bernilai tak wajar disebabkan sistem warisan pemimpin sebelumnya. | www.inews.id

Anies sendiri sebelumnya menyebut anggaran bermasalah yang jadi sorotan akhir-akhir ini disebabkan karena warisan sistem yang didapatkannya.

Hal ini disampaikan Anies saat memberikan pernyataan terkait adanya temuan banyak usulan dana bermasalah dalam anggaran Pemprov DKI Jakarta tahun 2020 di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (30/10) lalu.

“Kan ditemukannya (masalah anggaran) juga di era-era sebelumnya. Selalu seperti ini. Karenanya, menurut saya, saya tidak akan meninggalkan ini ke gubernur sesudahnya,” ucap Anies

“Saya menerima warisan nih, sistem (bermasalah) ini. Saya tidak ingin meninggalkan sistem ini untuk gubernur berikutnya,”

Baca Juga: Anggaran DKI Jakarta Bocor, Rp 82,8 Miliar Buat Beli Lem, Netizen: Buat Ngefly Akbar di Monas!

Anies pun mengakui menemukan beberapa anggaran nyeleh dalam usulan Anggaran KUA-PPAS, seperti lem aibon senilai Rp 82 miliar, pulpen Rp 635 miliar, tinta printer Rp 407 miliar, hingga penghapus yang mencapai Rp 31 miliar.

Namun, dirinya enggan mencari kambing hitam dengan memarahi anak buahnya karena itu harus dilakukan koreksi secara jeli.

“Sebenarnya kelihatan keren sih marahin anak buah, tapi bukan itu yang saya cari. Ini ada masalahnya, ini harus dikoreksi mengandalkan manual,” ucap Anies.

Artikel Lainnya

Kontroversi anggaran fantastis Pemprov DKI memang sedang menjadi sorotan usai anggota DPRD DKI Fraksi PSI menemukan sejumlah kejanggalan dalam pencatatan dana tersebut.

Gubernur Anies pun menilai masalah ini bersumber dari sistem warisan yang selama ini digunakan oleh Pemprov DKI Jakarta bermasalah dan tidak smart.

Pernyataan Anies ini pun ditanggapi dengan lugas oleh Ahok yang juga pernah menjabat sebagai Gubernur DKI, dia merasa sistem yang ada sudah berjalan baik asalkan tidak ada oknum dalam pemerintahan yang memiliki niat untuk mencuri uang rakyat.

Tags :