Dulu Kawan Sekarang Lawan? Prabowo minta Gerindra DKI Kritisi Anies Baswedan!

ilustrasi
ilustrasi | google.com

Dulu kawan sekarang lawan?

Ibarat air politik memang dikenal sangat dinamis, dulu yang sempat berkawan, kini menjadi lawan, begitupun sebaliknya.

Berbicara soal politik di tanah air, kadang tidak ada habisnya, bagaimana tidak, salah satu contohnya seperti persaingan memperebutkan kursi RI 1 beberapa waktu yang lalu, antara petahana, Joko Widodo dan seterunya, Prabowo Subianto.

Persaingan keduanya sontak berpengaruh terhadap suhu politik yang sempat memanas meski akhirnya turun, bahkan sekarang bisa dibilang sudah tidak ada sama sekali alias normal, semenjak Joko Widodo berhasil meraih kemenangan dan melantik rivalnya (Prabowo Subianto) menjadi Menteri Pertahanan (Menhan) Kabinet Indonesia Maju Jilid 2 (dua).

Hal berbeda justru kini terjadi di DKI Jakarta, dilansir detikcom, Selasa (29/10/19), sebelum dilantik menjadi Menhan, Prabowo sebagai pentolan dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) meminta kader partainya di DKI bersikap lebih kritis terhadap kinerja dari Pemprov DKI Jakarta, tak terkecuali sang gubernur, Anis Baswedan.

Pandangan mantan rekan koalisi

Entah ada angin apa yang membuat Ketua Umum (Ketum) Prabowo itu bersikap demikian, mantan rekan koalisi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), justru memiliki pandangan lain, menurut salah satu Ketua Dewa Syuro DPW PKS DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi, menjelaskan jika PKS hanya memberikan arahkan agar anggota dewan yang tengah menjalankan tugas harus sesuai tupoksinya.

Kalau PKS itu arahannya supaya anggota dewan menjalankan tugas dan tupoksinya. Itu aja pokoknya, nah secara umum anggota dewan akan menjalankan tugas dan fungsinya, ada anggaran, ada pengawasan, ada pelayanan masyarakat, ujar Suhaimi saat dihubungi, Senin (28/10/2019) malam.

Meski demikian, lebih lanjut Suhaimi juga menjelaskan jika PKS tetap akan bersikap kritis hal ini sudah sesuai dengan arahan dari Presiden PKS Sohibu Iman, tapi dalam tanda kutip, sikap kritis yang dilayangkan kepada Pemprov DKI atau Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan jika keduanya menjalankan program kerja tanpa aturan yang sudah ditetapkan.

Sejauh yang diamati oleh PKS, Anies dkk, masih sesuai koridor yang benar sehingga belum perlu dikritik, apalagi oleh PKS DKI.

Ya arahannya secara umum, jadi gini, selama siapapun yang sesuai dengan aturannya, apalagi yang di kritik? Iya artinya kan mengkritik itu jika tidak sesuai aturan, kita luruskan gitu, kata Suhaimi.

Baca juga : Hadiri Milad FPI, Anies Baswedan: FPI Adalah Perekat Persatuan Umat dan Bangsa

ilustrasi
news.detik.com

Anies masih konsisten

Wakil Ketua DPRD DKI juga menilai kalau Anies masih baik dan tetap berusaha menuntaskan janji kampanyenya. Dan PKS saat ini juga masih mendukung Anies untuk menuntaskan program-programnya sesuai janji kampanye.

Ya iya lah otomatis (dukung), kan ini partai pengusung, janji itu akan ditagih oleh masyarakat. PKS akan jalankan di DPRD sesuai dengan fungsinya, ucapnya.

news.detik.com
ilustrasi
news.detik.com

Komentar jubir Prabowo

Sementara itu di tempat terpisah, Wakil Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Syarif mengungkapkan jika arahnya dari Prabowo itu memang meminta para kader untuk mulai bersikap kritis terhadap Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Bantu rakyat dengan dukung program pemerintah yang prorakyat. Tetap kritis bersama rakyat, kata Syarif soal pesan Prabowo itu

Usai Prabowo mengeluarkan pernyataan tersebut, juru bicara (jubir) Prabowo turut angkat suara, Dahnil menilai pernyataan bosnya itu lebih kepada kader Gerindra yang kini duduk sebagai anggota Dewan, baik DPR atau DPRD.

Baca juga : 6 Taktik Anies Baswedan untuk Atasi Polusi Jakarta yang Semakin Gawat

Artikel Lainnya

Seperti yang diberitakan sebelumnya, belakangan ini Gerindra DKI mulai memantau capaian kerja Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Hasil dari kinerja itu kini menjadi pertimbangan Gerindra untuk menyikapi anggaran TGUPP pada 2020 dan dalam rencana Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020, yang kabarnya diusulkan oleh Bappeda DKI Jakarta sebesar Rp 21 miliar.

Tags :