Beban Kerja Dinilai Berat Hingga 225 Orang Meninggal, Ternyata Gaji Petugas KPPS Hanya Segini
26 April 2019 by Ririh Dirja
Semoga peristiwa ini bisa menjadi bahan evaluasi ke depannya.
Banyaknya korban yang meninggal dalam pemilu tahun 2019 ini tentunya menjadi berita duka yang sangat menyedihkan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Mengingat seharusnya pemilu bisa dirayakan secara suka cita, tapi justru malah memakan korban.
Diketahui, jumlah korban petugas KPPS yang meninggal bertambah. Dilansir dari Tribunnews.com, ada sekitar 225 orang wafat dan 1470 lainnya sakit akibat mengemban tugas dalam mengawasi proses pemilu. Hal ini pun juga dibenarkan oleh komisioner KPU.
"Bertambah, jumlah anggota wafat sebanyak 225, sakit 1.470, total yang tertimpa musibah 1.695," ujar Viryan Azis.
Mirisnya lagi para petugas KPPS tersebut tidak mendapatkan gaji yang cukup besar, bahkan ada pula beberapa anggota KPPS yang sempat belum mendapatkan gaji.
KPU berencana memberikan santunan
Banyaknya anggota KPPS yang gugur dalam mengemban tugasnya, membuat KPU tidak tinggal diam. Diketahui KPU juga berencana untuk memberikan santunan kepada keluarga korban yang meninggal dunia maupun sakit. Kementerian Keuangan pun juga telah menyetujui usulan KPU utuk memberikan dana bagi para korban meninggal.
"Kemarin kita sudah rapat (dengan Kemenkeu). Sampai dengan hari ini, prinsipnya (usulan santunan) sudah disetujui," ujar Arif Budiman.
"Tinggal Kementrian Keuangan akan menetapkan besarannya berdasarkan usulan kita, cuma saya belum update apakah usulan kita disetujui seratus persen atau tidak," imbuhnya.
Beberapa petugas KPPS di Sleman sempat belum digaji
Tidak hanya ada anggota yang gugur saja dalam pelaksanaan Pemilu 2019 kemarin. Pasalnya, sebelumnya ada beberapa anggota KPPS yang belum mendapat gajinya. Hal ini membuat forum peduli KPPS menggereduk kantor KPU Sleman untuk meminta pertanggung jawaban pada Senin (22/4/2019).
"Kabupaten lain sudah menerima honor, bahkan ada yang sebelum hari H. Tapi Kabupaten Sleman kok hingga hari ini belum cair," ujar Koordinator Forum Peduli KPPS Kabupaten Sleman, R Muh Yadidi dikutip dari laman Detik.com.
"Sehingga beberapa KPPS di Sleman banyak yang bergejolak, ada yang lewat WA, ada yang langsung, bahkan kami dari dukuh yang menjadi ketua KPPS juga prihatin," imbuhnya.
Besaran gaji petugas KPPS
Ternyata gaji petugas KPPS tidaklah besar. Menurut keterangan Komisioner KPU, Ilham Saputra, gaji mereka bervariasi, ada yang digaji sebesar 400 ribu hingga 550 ribu. Sementara itu dana yang dikeluarkan untuk anggaran Pemilu 2019 ini berkisar 25,59 T.
"Tentu saja perlu kita evaluasi, kita pertimbangkan kembali dalam pemilu berikutnya. Harus ada honor yang layak bagi penyelenggara pemilu di tingkat bawah," ujar Ilham Saputra.
"Salah satu faktor yang membuat anggaran pemilu besar itu adalah honor untuk penyelenggara, kita berusaha maksimal untuk menaikannya, tapi kan anggarannya juga terbatas," tambahnya.
Besaran honor PPK, PPS, dan KPPS ditentukan berdasar pada Surat Kementerian Keuangan No S-118/MK.02/2016 tanggal 19 Februari 2016. Dan berikut rinciannya.
1. PPK:
a. Ketua: Rp. 1.850.000/orang/bulan
b. Anggota: Rp. 1.600.000/orang/bulan
c. Sekretaris: Rp. 1.300.000/orang/Bulan
d. Pelaksana/staff sdmin/teknis: Rp. 850.000/orang/bulan
2. PPS:
a. Ketua: Rp. 900.000/orang/bulan
b. Anggota: Rp. 850.000/orang/bulan
c. Sekretaris: Rp. 800.000/orang/bulan
d. Pelaksana/staff admin/teknis: Rp. 750.000/orang/bulan
3. KPPS:
a. Ketua: Rp. 550.000/orang/bulan
b. Anggota : Rp. 500.000/orang/bulan
c. LINMAS : Rp. 400.000/orang/bulan
2. Alokasi anggaran yang tersedia untuk Pembentukan (PAW), jonorarium dan belanja barang bagi Badan Penyelenggara Pemilu Adhoc PPK, PPS dan KPPS Dalam Negeri Rp 10.047.105.276.000.
Bertambahnya korban yang meninggal dan sakit akibat kelelahan dalam mengawasi proses Pemilu 2019 memang sangat disayangkan. Mirisnya lagi di beberapa daerah seperti Sleman contohnya, para petugas KPPS sempat dilaporkan belum mendapat bayarannya. Semoga hal ini bisa menjadi bahan evaluasi ke depannya.
