Rizal Ramli: Rakyat Butuh Presiden Baru, Bukan Ibu Kota Baru!
02 Mei 2019 by refa dewa
#2019GantiPresiden dong?
Nasib Jakarta menjadi ibu kota negara ternyata tinggal menunggu waktu saja, pasalnya beberapa hari sebelumnya, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas dengan semua menteri untuk membahas perihal urgensi mencari alternatif ibu kota baru selain Jakarta, yang menurut Presiden Joko Widodo sudah sangat berat karena memikul dua beban sekaligus, menjadi pusat bisnis dan pemerintahan.
Dari hasil rapat terbatas tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro, menjelaskan kalau ibu kota baru nantinya hanya dikhususkan untuk aktivitas pemerintahan saja, jadi tidak ada keinginan untuk membuat Jakarta kedua, alias kota baru nanti tidak ada tujuan untuk menyaingi Jakarta, Selasa (30/4/2019).
Lebih lanjut Bambang mengklaim kalau Jakarta akan menjadi Jakarta sebagaimana mestinya, mantan ibu kota itu akan tetap menjadi pusat bisnis di Indonesia yang kedepannya akan tetap dikembangkan agar menjadi kota modern dengan segudang fasilitas transportasi yang memadai.
Pemindahan ibu kota pasca Pilpres 2019 memang menjadi isu yang viral beberapa hari terakhir, pasalnya tak hanya yang pro saja yang turut mendukung keputusan Presiden Joko Widodo tersebut, yang kontra dan mengkritik kebijakan tersebut juga ada, salah satunya dari parak ekonomi Rizal Ramli, yang juga merupakan salah satu tim ahli dari kubu 02, Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.
Dilansir dari detikcom, Kamis (2/5/2019), Rizal Ramli justru menilai rakyat tidak membutuhkan ibu kota baru, bagi Rizal yang dibutuhkan rakyat sekarang adalah presiden baru.
Rakyat hari ini tidak perlu ibu kota baru, tapi butuh presiden baru, terima kasih, ungkap Rizal kepada awak media usai mengikuti gelaran May Day 2019 bersama capres Prabowo Subianto, di Tennis Indoor Senayan, Rabu (1/5/2019).
Senada dengan ucapan Rizal Ramli, Presiden Konfederaso Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Saiq Iqbal juga menilai pemindahan ibu kota belum urgen, menurutnya pula biaya Rp 400 triliun untuk memindahkan ibu kota lebih baik dialihkan untuk kesejahteraan rakyat, terutama buruh.
Bagi kami kaum buruh (wacana pemindahan ibukota) tidak terlalu urgent, its not necessary, tidak terlalu dibutuhkan. Saya dengar informasinya dananya aja Rp 400 triliun kan lebih baik untuk kesejahteraan, kata Said yang juga ditemui di acara May Day 2019.
Lebih jauh Saiq menilai daripada memindahkan ibukota, uang Rp 400 triliun itu dapat digunakan pemerintah untuk mengintervensi pasar.
Lakukan intervensi pasar buat turunkan turunkan harga dasar listrik. Itu Rp 400 triliun kan 25% dari APBN itu, sia-sia, kata Said."Kesejahteraan lebih penting, tambahnya.
Sebelumnya diberitakan jika Presiden Joko Widodo setuju dengan pemindahan ibu kota, dari tiga opsi yang ditawarkan, Presiden Joko Widodo memilih opsi ketiga, yakni memindahkan ibu kota negara ke luar pulau Jawa, kebijakan ini dinilai dapat menciptakan pemerataan ekonomi dan pembangunan, rencananya pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke luar pulau Jawa selesai pada 2030, dengan catatan mulai dikerjakan pada tahun 2020.
