Rencana Pemindahan Ibu Kota Kembali Mencuat, Benarkah Ini Langkah Efektif Untuk Indonesia?

Namun wacana pemindahan Ibu Kota tidak hanya sekali ini digaungkan. Sebelumnya, Presiden pertama Indonesia, Soekarno, sempat mengeluarkan wacana untuk memindahkan Ibu Kota Indonesia ke Palangkaraya. Namun isu ini hanya berakhir sebagai wacana yang tidak terealisasi.

Tak berhenti di sana, rencana ini muncul kembali di era kepemimpinan Soeharto, Presiden kedua RI. Berbeda dengan Soekarno, Soeharto justru ingin memindahkan Ibu Kota ke Jonggol, Bogor. Lagi-lagi, rencana ini hanya berakhir wacana.

Kemudian isu ini terangkat lagi pada era kepemimpinan SBY yang menghendaki Ibu Kota dipindahkan ke Banyumas, Jawa Tengah. Hal ini dibicarakan oleh SBY sebagai salah satu opsi cara mengurangi tingkat kemacetan di Jakarta. Dua opsi lainnya adalah pembenahan besar-besaran di Jakarta atau pemisahan pusat pemerintahan dengan Ibu Kota seperti yang dilakukan di Malaysia.

Di era pemerintahan Jokowi, isu ini kembali diangkat pertama kali pada tahun 2017, lalu 2018 dan terakhir 2019 dalam rapat terbatas dengan Bappenas. Di rapat terakhir ini, Jokowi menegaskan opsi pemindahan Ibu Kota yang paling baik menurutnya adalah di luar pulau Jawa.

Lalu, apakah Indonesia memang benar-benar perlu memindahkan Ibu Kota ke luar pulau Jawa?

Rencana ini, meski mendapat acungan jempol dari beberapa pihak, tetap tak lepas dari kritik. Dilansir dari CNN, pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga, menyatakan pemindahan Ibu Kota ini merupakan strategi yang mubazir. Terlebih jika alasannya adalah untuk pemerataan pembangunan.

Menurut Nirwono, lebih baik dana besar yang digunakan untuk pemindahan Ibu Kota itu dialirkan ke daerah-daerah untuk pembangunan ekonomi sehingga lebih merata tanpa perlu memindahkan Ibu Kota.

“Kalau bicara urgensi dan prioritas, tidak ada alasan yang masuk. Lebih baik uangnya alirkan ke daerah, sehingga pembangunan serentak dan merata,” Tutur Nirwono dikutip dari CNN Indonesia.