Rencana Anies Disorot, Anggarkan Antivirus Untuk DKI Jakarta Senilai Rp 12 Miliar!
07 Oktober 2019 by Titis Haryo
Anies kembali disorot, kali ini terkait anggaran antivirus yang mencapai 12 M
Rencana pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali mendapatkan sorotan usai membuat anggaran pembelian pengadaan lisensi perangkat lunak dan antivirus senilai Rp 12 miliar di tahun 2020.
Nilai anggaran antivirus ini mengalami kelonjakan yang cukup drastis setelah sebelumnya hanya menghabiskan biaya sebesar Rp 200 juta saja.
Seperti apa penjelasannya? Simak liputan berikut ini.
Kebijakan antivirus Rp 12 miliar disorot
Dilansir dari Tempo.co, Jum’at (4/10), sejumlah fraksi di DPRD DKI Jakarta memberikan sorotan terkait kebijakan anggaran antivirus yang ditampilkan dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.
Salah satu fraksi yang merasa heran dengan angka anggaran yang begitu besar itu adalah Partai Solidaritas Indonesia lewat William Aditya Sarana.
Baca Juga: Tak Sengaja Sebut Pengungsi Gempa Maluku Bebani Negara, Wiranto: Saya Minta Maaf
“Kami akan perjelas dalam rapat komisi anggaran, Rp 12 miliar itu untuk apa saja? Kenapa harus beli daripada sewa?”
Dia pun membandingkan dengan gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Basuki Tjahja Purnama yang hanya memberikan dana sebesar Rp 200 juta untuk pengadaan antivirus dan software.
Terlebih legislatif ingin uang yang berasal dari rakyat itu agar lebih efektif dan bisa dipertanggungjawabkan untuk kemajuan Jakarta.
“Karena kan kita mau menyelamatkan uang rakyat yang selama ini dianggap pemborosan,” lanjut pria yang menjadi anggota DPRD termuda.
Baca Juga: Anggaran TGUPP Melonjak Jadi Rp 26,5 Miliar, DPRD DKI: Akibat Anies Bekerja Sendirian
Pemprov sebut anggaran khusus antivirus hanya sebesar Rp 1 miliar
Kritikan PSI langsung mendapatkan reaksi dari Kepala Unit Pengelola Teknologi (UPT) Informasi Kependudukan Pemprov DKI Jakarta, Muhammad Nurrahman.
Mereka menjelaskan jika anggaran sebesar Rp 12 miliar itu tidak hanya sekedar pengadaan antivirus saja tetapi juga ada software lain yang penting dalam menjalankan pemerintahan.
“Terkait dengan anggaran Rp 12 miliar, itu sebenarnya bukan hanya antivirus. Yang pertama antivirus, yang kedua lisensi Microsoft Office, ketiga itu Oracle,” ucap Nurrahman dikutip dari Detik.
Baca Juga: 3 Menteri Kabinet Kerja Ini Mengundurkan Diri di Akhir Periode Pertama Jokowi
Nurrahman lantas menyebutkan jika anggaran yang khusus untuk membeli antivirus tidak lebih dari Rp 1 miliar.
“Itu kalau nggak salah, antivirus anggarannya tidak sampai Rp 1 miliar,”
Sedangkan untuk Microsoft Office senilai Rp 4 miliar dan untuk Oracle mendapatkan anggaran paling besar diantara software lainnya.
DPRD tengah menyoroti sejumlah rencana anggaran yang dibuat oleh Pemprov DKI Jakarta. Hal ini tidak lepas adanya nilai anggaran antivirus yang disebut mencapai angka Rp 12 miliar.
Fraksi partai PSI pun merasa keheranan dengan anggaran yang begitu besar. Namun, pihak UPT menegaskan jika anggaran tersebut tidak hanya untuk antivirus saja tetapi juga pengadaan perangkat lunak lainnya.
Semoga tindakan saling mengawasi ini bisa benar-benar membuat anggaran menjadi lebih efektif dan berdampak langsung pada masyarakat.
