Mujahid 212 : Kami Menolak Tegas Ahok Jadi CEO Ibu Kota Baru!
06 Maret 2020 by refa dewa
Mujahid 212 : Kami Menolak Tegas Ahok Jadi CEO Ibu Kota Baru!
Santernya nama Basuki Tjahja Purnama menjadi Kepala Badan Otoritas Ibu Kota Negara (IKN) memang cukup menghebohkan publik, tak hanya netizen, salah satu kelompok sayap 212, Mujahid 212 juga menolak dengan tegas mantan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai IKN.
Tak hanya menolak Ahok, Mujahid 212 juga menolak pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Sikap penolakan ini disampaikan oleh Ketua Korlabi Damai Hari Lubis, yang mengatasnamakan Mujahid 212, dalam komentarnya tersebut Damai menilai jika pemindahan ibu kota sama saka buang-buang anggaran.
Oleh karena selain anggaran biayanya akan spektakuler atau luar biasa dan diasumsikan akan kembali berutang dengan meminjam kebutuhan pembangunan Ibu Kota melalui kreditor China, Tiongkok. Selain pinjaman kepada investor China asing dan aseng, biaya pasti sangat besar bagi Presiden untuk mendapatkan persetujuan dari DPR RI, kata Damai kepada wartawan, Kamis (5/3/2020).
Damai juga meminta agar Jokowi mendengarkan sejumlah saran atau masukan dari berbagai tokoh sebelum menghadap ke DPR soalnya lanjut Damai, pemindahan ibu kota menyangkut aspek kerawanan tak hanya dari sisi politis tapi juga dari pertahanan negara.
Selain itu, dibutuhkan juga anggaran spektakuler lainnya, yaitu kewajiban untuk melakukan kajian ilmiah (seminar-seminar) untuk merevisi terhadap beberapa perundang-undangan yang berlaku, antara lain (UU) Nomor 29 Tahun 2007 tentang pemerintah provinsi Ibu Kota Jakarta sebagai ibu kota NKRI, UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah, ujar dia.
Baca juga : Dulu Hobi Mencibir, Kini Fahri Hamzah Bela Ahok Agar Jadi Bos Pertamina: Kasihan Dia!
Lebih lanjut Damai menilai jika Ahok tidak pantas menjadi pimpinan di ibu kota baru, hal ini menurutnya karena rekam jejaknya selama di DKI.
Kami butuh sampaikan statement bahwa apabila DPR RI sebagai wakil rakyat menyetujui kepindahan ibu kota negara ini, dan sebagai calon kepala daerahnya adalah Ahok, maka kami katakan dan nyatakan secara tegas, kami menolak keras Ahok lantaran fakta-fakta pribadi Ahok merupakan seorang jati diri yang memiliki banyak masalah, Ahok perlu kejelasan hukum atas masa lalunya selaku wagub dan gubernur DKI periode sebelum Anies (referensi laporan Ahok oleh Marwan Batubara ke KPK maupun statement lewat media termasuk orasi-orasi ke publik), ujar Damai.
Damai menilai kepercayaan rakyat terhadap Ahok juga sudah menurun drastis hal ini terbukti selama ia memimpin DKI, salah satunya soal fakta hukum yang pernah menjerat Ahok terkait surah Al-Maidah ayat 51.
Sementara Ahok jelas pribadi yang rawan, karena faktor trust yang banyak melilit dirinya. Bahkan issue untrusting dimaksud adalah terkait dengan lembaga anti rasuah alias KPK bersumber dari bukti autentik, bukti yang dikeluarkan oleh lembaga negara (BPK). Bahkan data tak terbantahkan salah satunya biografi Ahok, dirinya berstatus eks napi, karena fakta hukum Ahok dulu menistakan Al-Qur'an, kitab suci umat muslim, umat mayoritas negeri ini, dengan modus 'menghina' surah Al-Maidah ayat 51, ujar dia.
Baca juga : Ahok: Jika Saya Masih Dibutuhkan, Jadikan Saya Dirjen Bea-Cukai Buat Berantas Mafia-mafia di Pelabuhan
Sebagai penutup sebelum permasalahan isu korupsi Ahok terselesaikan secara transparan kepada publik, kami nyatakan kami menolak Ahok tidak terbatas CEO IKN, melainkan juga termasuk minta agar Erick Thohir mencopot Ahok dari posisi Komisaris Pertamina! sambung dia.
