Menhan Minta Damai Soal Polemik Natuna. Emang Kalau Perang sama China, Kita Bisa Apa?

1.

Kapal China terobos Laut Natuna untuk curi ikan

Publik dihebohkan dengan munculnya sejumlah kapal Coast Guard dan penangkap ikan milik pemerintah China yang berkeliaran di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Laut Natuna.

Baca Juga: Kapal China Klaim Laut Natuna, TNI Siap Perang Melawan!

Keberadaan kapal-kapal asing tersebut sebenarnya sudah diketahui sejak akhir tahun 2019 dan sempat membuat para nelayan takut melaut. Kabar ini lantas menjadi sorotan setelah hampir 2 minggu, kapal-kapal asing tersebut masih melakukan aktivitas pencurian ikan di wilayah Indonesia.

Kasus seperti ini sendiri tergolong masalah yang serius karena menyangkut kedaulatan sebuah bangsa dan masuk dalam pelanggaran internasional yang sudah diatur dalam peraturan IUUF (illegal, unreported, unregulated fishing) dunia.

Kini, TNI sudah mengerahkan KRI untuk melakukan operasi pengusiran kapal-kapal pencuri ikan dari China tersebut. Namun, sampai sekarang masih ada 3 kapal yang masih bertahan di Laut Natuna.

“Mereka (kapal penangkap ikan) didampingi dua kapal penjaga pantai dan satu kapal pengawas perikanan China,” ungkap Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) TNI Laksamana Madya Yudo Margono dikutip dari CNNIndonesia.com, Minggu (5/1).

Baca Juga: Ngeri! Perang Dunia 3 Di Depan Mata Usai Amerika Sikat Jenderal Iran

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi sendiri dalam keterangan persnya menyatakan jika masalah perbatasan ini sebenarnya sudah disepakati dalam perjanjian UNCLOS yang juga diikuti oleh China.

“Tiongkok merupakan salah satu part dari UNCLOS 1982 oleh sebab itu merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati UNCLOS 1982,” tegas Retno usai rapat koordinasi di Kemenko Polhukam, Jum’at (3/1).

2.

Jalur damai dan diplomasi jadi yang utama?

Pelanggaran kedaulatan yang dilakukan kapal-kapal dari China jelas menciderai bangsa Indonesia. Sayangnya, sampai sekarang baik TNI maupun pemerintah Indonesia masih mengedepankan langkah-langkah diplomasi.

Contohnya saja sikap dari Menhan Prabowo Subianto yang terlihat santai dalam melihat kasus pelanggaran dan pencurian ikan oleh kapal China di Natuna.

Lewat juru bicara Menhan, Dahnil Anzar, Prabowo menyatakan jika upaya damai harus menjadi yang terdepan dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Baca Juga: Jakarta Terendam Air, Anies: Anak-Anak Pada Senang Tuh Saat Banjir

“Sesuai dengan prinsip diplomasi seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak dan prinsip pertahanan kita yang defensif bukan ofensif. Maka langkah damai harus selalu diprioritaskan,” ucap Dahnil, Sabtu (4/1).

Padahal selama ini Prabowo Subianto dikenal sebagai sosok yang paling keras dalam masalah yang berhubungan dengan asing.

Tengok saja saat dirinya masih menjadi calon presiden, Prabowo sempat mengeluarkan gesture menggebrak meja usai membicarakan isu soal pihak asing yang mengganggu kepentingan dalam negeri.

Bahkan, gelegar suara Prabowo saat itu pun sempat membuat gempar para pendukungnya dan masyarakat luas.

Namun waktu begitu cepat berlalu, sikap Prabowo terkait masalah pihak asing yang mengganggu kestabilan dalam negeri sepertinya melunak. Dia merasa masalah ini harus diselesaikan dengan baik, karena China adalah negara sahabat.

“Ya saya kira, kita harus selesaikan dengan baik. Bagaimanapun China adalah negara sahabat,” ungkap Prabowo dikutip dari CNBCIndonesia.com, Minggu (5/1).

Kalaupun Prabowo merasa masalah ini diselesaikan dengan baik-baik karena China adalah sahabat. Maka seharusnya kita juga harus menegaskan jika persahabatan itu seharusnya tidak diwarnai dengan aksi pencurian.

Baca Juga: Sindir Pengelolaan Banjir era Ahok, Anies: Sudah Normalisasi Tapi Tetap Banjir!

Jalan damai ini ternyata juga didukung Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Dia merasa masalah ini sebenarnya tidak perlu dibesar-besarkan, karena bisa berpengaruh ke investasi China ke Indonesia. Okey.

“Sebenarnya enggak usah dibesar-besarin lah,” ujar Luhut di kantornya, Jum’at (3/1).

Sikap ini cukup kontras dibandingkan pemerintahan sebelumnya, dimana wilayah ZEE Indonesia lebih terjaga dengan baik setelah kebijakan keras ala Menteri Susi Pudjiastuti ditegakkan.

Saat itu, sejumlah kapal pencuri ikan dari Vietnam, Filipina, hingga China ditangkap dan ditenggelamkan. Alhasil tidak ada kapal yang berani memasuki wilayah Indonesia untuk mencuri ikan dalam kurun waktu 2014-2019. Rindu operasi 'tenggelamkan' ala bu Susi nih jadinya.

3.

Adakah celah untuk beri peringatan dengan agresi?

Pemerintah Indonesia masih berupaya keras menempuh diplomasi sebagai jalan menyelesaikan masalah pelanggaran wilayah di Natuna dan tidak pernah mengungkit soal tindakan yang lebih agresif.

Hal ini disampaikan langsung oleh Menko Polhukam Mahfud MD usai melakukan rapat koordinasi di Kemenko Polhukam, Jum’at (3/1).

“Jadi tidak ada perang, tetapi tidak ada nego (soal garis batas wilayah). Karena kalau nego berarti kita mengakui itu milik bersama. Ini sudah final secara internasional,” tegasnya.

Mahfud juga menyebutkan tidak adanya opsi perang terbuka dengan China karena merasa selama ini tidak ada konflik. Namun, menghindari perang mungkin memang langkah yang tepat karena secara kemampuan militer Indonesia jauh teringgal dari China.

Coba kita lihat saja, dikutip dari laman Globarfirepower.com, kekuatan militer Indonesia berada di peringkat 16. Terpaut 13 strip dari China yang berada di posisi 3 dunia.

Kapasitas alutsista Indonesia pun jauh tertinggal, tercatat armada laut China terdiri dari 714 kapal dengan komposisi 1 kapal induk, 52 fregat, 33 kapal perusak, 41 korvet, 76 kapal selam, dan 192 kapal patroli.

Sedangkan Indonesia, hanya memiliki 221 kapal dengan komposisi yang cukup sederhana, yakni 8 kapal fregat, 24 kapal korvet, 5 kapal selam, dan 139 kapal patroli.

Baca Juga: Viral Bos KAI Naik Getek Berkusi Saat Lihat Banjir, Netizen: Manten Sunat!

Melihat catatan ini jelas dari segi kekuatan militer Indonesia kalah jauh dibandingkan China. Kemungkinan menang pun dirasa hanya memiliki persentase yang kecilnya seperti angka IPK.

Namun, jika harus berperang mempertahankan kedaulatan bangsa di Natuna sepertinya semangat rakyat tak akan kalah.

Toh, Indonesia sudah pernah merasakan betapa beratnya dijajah selama 353,5 tahun oleh Belanda hingga Jepang. Dan tidak mungkin untuk kali ini, rakyat Indonesia akan membiarkan China dengan mudahnya mengganggu kedaulatan bangsa.