Kritik Ibu Kota Pindah Kalimantan Timur, Fahri Hamzah: Banyak Penjilat Jangan-Jangan?

1.

Fahri menduga terdapat banyak penjilat di sekitar Presiden Jokowi

Dilansir dari CNNIndonesia.com, Senin (26/8), Fahri Hamzah menyentil kebijakan perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur dipenuhi intrik sejumlah pejabat yang menjilat Presiden Jokowi.

Mantan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu lantas menyebutkan adanya pihak yang menegakkan prinsip 'asal bapak senang’ meski keputusan Presiden Jokowi soal pindah ibu kota tidak tepat.

“Sebagiannya mungkin banyak, asal ‘bapak senang saja’ kali ya. Banyak penjilat juga lagi jangan-jangan? Penjilat ini kan apa yang dilakukan presiden, bener aja sama dia,”

“(Seharusnya) ‘kan enggak boleh begitu,” jelas Fahri di Kompleks MPR/DPR Jakarta.

Baca Juga: Tok! Jokowi Pilih Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara Jadi Ibu Kota Baru

2.

Fahri menilai Presiden Jokowi tak memiliki ahli tata negara saat memutuskan pindah ibu kota

Fahri juga menyindir pemerintahan Presiden Jokowi yang tidak memiliki ahli tata negara yang bisa diajak konsultasi perihal pemindahan ibu kota baru.

Hal ini menurutnya berpengaruh pada keputusan ketatanegaraan yang akhirnya berujung pada salah kaprah karena tidak sesuai dengan aturan hukum tata negara Indonesia.

“Kurangnya ahli tata negara di sekitar presiden itu sehingga presiden tak menjalankan suatu proses ketatanegaraan yang resmi, yang lazim begitu,”

Fahri lantas menjelaskan alur proses perpindahan ibu kota yang seharusnya dilakukan seperti menyelesaikan naskah akademik pindah ibu kota yang dilanjutkan dengan sosialisasi.

“Kalau di undang-undang, dia mesti menyelesaikan naskah akademiknya dulu. Lalu dia melakukan sosialisasi pada tingkat pemerintah, baru lah dia bicara dengan DPR di Komisi II di mana peraturan itu harus diubah,” jelasnya.

Baca Juga: Jokowi Umumkan Lokasi Ibu Kota Baru, Ketum PAN: Fokus Papua Dulu

3.

DPR RI akan revisi UU setelah keputusan pindah ibu kota diumumkan

Dampak keputusan pindah ibu kota dari Jakarta menuju Kalimantan Timur yang telah diputuskan Presiden Jokowi membuat Undang-Undang terkait ibu kota harus direvisi.

Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali lalu menjelaskan jika revisi akan dilakukan pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota NKRI.

“Direvisi, ya. Kita lihat kontenya, pasti tak semua pasal yang ada di situ (UU Nomor 29) akan dihilangkan, pasti akan ada yang dipertahankan,”