Jokowi Umumkan Lokasi Ibu Kota Baru, Ketum PAN: Fokus Papua Dulu
26 Agustus 2019 by Moseslaz
Ormas protes Menkominfo minta akses internet di Papua dan Papua Barat dinyalakan lagi
Lokasi perpindahan ibu kota yang selama ini ditebak-tebak oleh publik akhirnya sudah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada Senin (26/8) siang di Istana Negara, Jakarta.
Menanggapi pengumuman ibu kota, Ketua Umum Partai Amanat (PAN) Zulkifli Hasan menyebut hal itu bukan prioritas di saat sekarang ini. Zulkifli menyebut Jokowi harus fokus pada situasi dan persoalan di Papua saat ini dibanding mengumumkan ibu kota baru.
"Fokus dulu ke situ (Papua). Kan kalau habis dilantik, nanti masih bisa kalau soal ibu kota," kata Zulkifli di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019) dikutip melalui Kompas.com.
Zulkifli menyebut video-video yang menunjukkan gejolak yang tengah terjadi di Papua memerlukan penanganan serius saat ini.
Baca juga: Diduga Pemicu Kerusuhan Manokwari, Polisi Cari Oknum Penghina Mahasiswa Papua di Surabaya
"Saya sih mengatakan kita sekarang menghadapi teman-teman di Papua. Coba lihat video-video itu, itu perlu penanganan serius. Tidak hanya Bapak Presiden, tapi seluruhnya," kata dia.
Karena bukan hanya Indonesia, tapi lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa sampai Melanesia terus mengawasi situasi di Papua.
"Kalau ada apa-apa dengan Papua gimana coba? Kita belajar dari Rusia dan lain-lain, jadi itu penting," kata dia.
Namun saat ini Jokowi sudah mengumumkan dan memastikan dua kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yang bakal jadi pengganti DKI Jakarta sebagai ibu kota Indonesia.
Baca juga: Cerita Haru Para Mahasiswa KKN di Papua yang Dilepas oleh Warga Bak Keluarga Sendiri
Dua kabupaten tersebut adalah Kutai Kartanegara dam sebagian di Kabupaten Penajam Passer Utara.
"Pemerintah sudah melakukan kajian mendalam dan mengintensifkan studinya dalam 3 tahun terakhir. Hasil kajian menyimpulkan lokasi ibu kota baru adalah sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur," kata Jokowi.
Kondisi di Papua yang saat ini menjadi perhatian adalah akses internetnya yang diblokir oleh pemerintah. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia menyebut langkah tersebut tak mencerminkan penegakan kebebasan berekspresi.
“ Pemblokiran internet itu adalah serangan terhadap hak orang untuk kemerdekaan berekspresi di Papua dan Papua Barat khususnya mencari, memperoleh dan menyebarkan informasi," kata Usman.
Kini sebanyak 20 ormas sipil mendatani Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara di kantornya untuk mendesak agar akses internet di Papua dan Papua Barat dinyalakan kembali.
"Kami perwakilan 20 organisasi masyarakat sipil ke sini untuk serahkan surat somasi ke dua untuk Menkominfo dan Presiden Jokowi," ujar Executive Director SAFEnet Damar Juniarto di kantor Kominfo, Jakarta, Senin (26/8/2019) dikutip melalui Detik.com.
Papua memang saat ini harus menjadi perhatian utama pemerintah melihat situasi dan kondisinya yang baru-baru ini terjadi. Kasus rasisme yang memantik kerusuhan di beberapa wilayah Papua pun harus segera diusut tuntas serta kejelasan hukumnya.
