Kebijakan Pejabat Muslim Jadi Plt Dirjen Katolik Disorot, Kemenag: Maaf Khilaf
11 Februari 2020 by Titis Haryo
Keputusan aneh Kemenag yang jadikan pejabat muslim sebagai Plt Dirjen Katolik menuai kritikan pedas. Khilaf ya Pak?
Kementerian Agama (Kemenag) membuat sebuah kontroversi setelah memilih seorang pejabat muslim untuk mengisi jabatan Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Katolik.
Keputusan ‘tidak biasa’ ini sontak mengundang berbagai kritikan pedas dari masyarakat dan juga politisi. Tak ingin berlarut, Kemenag cepat-cepat membuat klarifikasi dan segera meminta maaf atas kekhilafannya.
Lalu, seperti apa sebenarnya polemik yang terjadi dalam tubuh Kemenag ini? Simak laporannya.
Polemik Dirjen Bimas Katolik dijabat seorang muslim
Dilansir dari CNNIndonesia.com, Selasa (11/2), masalah pemilihan pejabat muslim sebagai Plt Dirjen Bimas Katolik bermula dari kritikan yang dilontarkan masyarakat lewat media sosial.
Baca Juga: Gara-Gara Ogah Ditilang, Pria Yang Cekik Polantas Kini Terancam 10 Tahun Penjara!
Mereka menilai telah terjadi diskriminasi hak beragama dalam tubuh Kemenag, setelah posisi Dirjen Bimas Katolik yang pada tahun 2019 dipegang oleh Eusebius Binsasi diganti lantaran memasuki masa pensiun.
Saat itu, Dirjen Bimas Islam Muhammadiyah Amin diminta merangkap jabatan dan ditunjuk menjadi pelaksana tugas Dirjen Katolik.
Namun belum lama ini, Amin terserang sakit sehingga tidak bisa melanjutka tugasnya sebagai pelaksana tugas. Kemenag akhirnya menunjukkan Sekjen Nur Kholis Setiawan yang juga seorang muslim sebagai Plt Dirjen Katolik.
Tak pelak hal ini memancing sentimen dari masyarakat yang sebelumnya juga sudah gerah dengan banyaknya masalah toleransi yang menimpa pemeluk agama minoritas di beberapa daerah.
Baca Juga: Ngabalin ke WNI Eks ISIS: Hidup Atau Mati Itu Urusanmu, Jangan Bebani Indonesia
Kemenag mengaku khilaf
Banyaknya kritikan yang muncul dari kontroversi jabatan Plt Dirjen Katolik ini membuat Kemenag akhirnya angkat bicara.
Mereka mengaku khilaf dalam mengambil kebijakan ini dan memohon maaf pada masyarakat. Hal ini disampaikan langsung oleh Sekjen Kemenag, Nur Kholis dalam keterangan tertulis yang dirilis pada Selasa (11/2) pagi.
“Saya mohon maaf atas semua kekhilafan tersebut,”
Nur Kholis sendiri menjelaskan jika keputusan memilih Plt Dirjen Katolik dari pejabat muslim karena berpedoman pada aturan Kementerian Keuangan yang tidak membolehkan adanya rangkap jabatan dari pejabat pembuat komitmen (PPK), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSM).
Karena itulah, Nur Kholis menyarankan kepada Menteri Agama agar memilih pelaksana tugas dari direktorat lain di Kemenag.
Baca Juga: Eks Napi Terorisme Akan Dipekerjakan di BUMN, BNPT: Kalau Sudah Baik Kenapa Tidak
Dirjen Bimas Katolik baru akan segera ditunjuk
Kemenag juga segera bertindak cepat dengan mencari Plt Dirjen Bimas Katolik yang baru agar kontroversi ini segera berhenti.
Calon pelaksana tugas yang baru pun nantinya akan diambil dari internal Direktorat Bimas Katolik yang memang mempresentasikan dari kelompok agama tersebut.
“Selasa, 11 Februari 2020, segera ada surat perintah baru untuk Plt Dirjen Bimas Katolik dan Plt Irjen dari internal unit kerja dengan merujuk kepada SE BKN Nomor 2/SEA/1/2019,”
Dalam Surat Edaran (SE) BKN sendiri membolehkan pejabat Eselon II menjadi Plt Pejabat Eselon I.
Kontroversi yang terjadi di dalam tubuh Kemenag terkait dipilihnya pejabat muslim sebagai Plt Dirjen Katolik memang sangat disayangkan.
Hal ini tidak lepas dari banyaknya isu diskriminasi agama dan toleransi yang tengah terjadi di masyarakat beberapa waktu terakhir.
Semoga kejadian seperti ini kedepan tidak terjadi lagi dan para pemangku kebijakan bisa benar-benar berhati-hati dalam membuat keputusan.
