Kasih PNS Kerja dari Rumah Sampai Gandeng Sobat Ambyar, Kenapa Jokowi Suka yang Milenial-Milenial?
11 Desember 2019 by Titis HaryoLangkah Pak Jokowi agar makin bergaya milenials dan modern ini sebenarnya tepat nggak ya? Hmmm…
Presiden Joko Widodo (Jokowi) makin memperlihatkan pergerakan yang ciamik di mata kalangan milenials, selain mengangkat staf khusus berusia muda kini juga ada wacana PNS boleh kerja dari rumah sampai menggandeng sobat ambyar Didi Kempot.
Sayangnya langkah ini malah mendapat sejumlah kritikan pedas dari masyarakat. Ada yang menilai jika Jokowi terlalu sering mencitrakan diri sebagai milenial dengan mengikuti trend, sehingga lupa mengobarkan semangat reformasi birokrasi yang sempat digaungkan di periode pertamanya.
Lalu, kenapa ya Pak Jokowi suka banget dengan segala hal yang berbau milenials?
Izinkan PNS kerja remote di rumah
Pegawai negeri sipil (PNS) atau sekarang lebih sering disebut sebagai aparatur sipil negara (ASN) jadi salah satu profesi yang memang menjadi incaran banyak anak muda di Indonesia.
Baru-baru ini, pemerintah dikabarkan akan membuat sebuah kebijakan yang membuat profesi PNS menjadi lebih istimewa dan milenials banget. Pertama, adalah memberikan keleluasaan para aparatur negara bekerja dari rumah. Lho?
Baca Juga: Revolusioner? Anies Bangun Pengelola Limbah Ada hiburannya
Rencana ini pertama kali menyeruak saat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Suharso Monoarsa akan melakukan uji coba 1.000 PNS di lingkungan Bappenas tidak perlu datang ke kantor saat jam kerja.
Kebijakan ini pun direstui oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN-RB) Tjahjo Kumolo. Pria berkacamata itu pun mengaku tidak masalah jika PNS bekerja di rumah.
“Intinya kan kecepatan untuk bekerja. Dengan dia di rumah kan (PNS) juga bisa bekerja,” ucap Tjahjo dikutip dari Kompas.com, Kamis (21/11/2019).
Sayangnya, melihat rencana pemerintah Jokowi melalui menteri-menterinya ini cukup membuat khawatir. Karena selama ini banyak PNS yang dirasa masih tidak layak dalam memberikan pelayanan masyarakat.
Baca Juga: Presiden Suriah Sebut Trump Presiden Terbaik Amerika
Bukannya malah mempermudah, bisa-bisa rencana nyentrik ini malah bikin pelayanan di masyarakat jadi rumit dan melambat. Jauh dari semangat reformasi birokrasi yang harusnya cepat dan tepat.
Tapi jika memang benar akan diterapkan, jelas pemerintah harus mempersiapkan dengan matang terutama soal sumber daya manusia PNS yang berkualitas dan berintegritas. Jangan sampai yang dapat bekerja di rumah yang hobinya rebahan dan tiduran.
PNS kerja 4 hari seminggu?
Kedua, pemerintah juga berencana membuat kebijakan dengan memberikan libur panjang pada PNS tiap akhir pekan. Sebuah terobosan sistem kerja pemerintahan yang jadi idaman milenials tentunya.
Rencana ini kabarnya sudah digodog sampai matang dan tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019, di mana nantinya sebanyak 20 persen PNS yang memiliki peringkat menengah ke atas akan diberikan privilege libur di hari Jum’at.
Uji coba pun akan segera dilakukan pada 7 instansi pemerintah di antaranya BKN, LAN, Bappenas, Kemenpan RB, Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Kelautan-Perikanan per Januari 2020 mendatang.
Namun, tidak semua PNS ternyata bisa mendapatkan privilege super menarik ini karena pegawai yang bekerja di posisi yang bersinggungan langsung dengan masyarakat tidak akan mendapatkan jatah yang sama.
Baca Juga: Borok Menganga, Karyawan Garuda Bongkar Kebijakan Tak Manusiawi Ari Askhara!
Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Project Management Office (PMO) Penilaian Kinerja, Waluyo usai wacana libur hari Jum’at ini menuai banyak reaksi di masyarakat.
“Kita bekerja kan diwajibkan 10 hari (2 minggu) 80 jam kerja. Ini bisa diubah jadi 9 hari saja tetapi tetap 80 jam kerja. Sehingga Jum’atnya bisa libur,”
“(Posisi) analis kebijakan atau periset bisa, tapi yang pelayanan langsung atau face to face (dengan masyarakat) tidak bisa. Pelayanan publik masih harus diatur. Jadi jangan sampai salah tafsir,” jelas Waluyo.
Jam kerja 4 hari dalam seminggu sebenarnya sih bukan sistem baru dalam pemerintahan. Mungkin saja, ide ini terinspirasi dari pemerintah wilayah Utah, Amerika Serikat yang sudah menerapkan jam kerja ini sejak 2008.
Dilansir dari NBC News, pemerintah wilayah Utah menjelaskan jika kebijakan 4 hari kerja memiliki tujuan besar dalam mengurangi biaya operasional PNS yang cukup mahal di sana.
Sehingga ketika para pegawai diliburkan, pemerintah bisa menghemat banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk listrik dan biaya bensin para PNS.
Di Gambia, PNS juga mendapatkan beban kerja 4 hari dalam seminggu. Namun, mereka harus siap bekerja selama 10 jam dalam sehari yaitu dari jam 8 pagi sampai jam 6 malam.
Nah, kalau memang pemerintah ingin memulai rencana ini maka perlu perancangan yang lebih baik karena Indonesia memiliki jumlah masyarakat sebanyak 200 juta orang. Jumlah yang tentunya jauh lebih tinggi dibandingkan Gambia dan Utah.
Baca Juga: Direksi Garuda Diduga Selundupkan Motor Mewah, Erick Thohir : Akan Dicopot Paksa!
Gandeng sobat ambyar gaungkan Pancasila
Presiden Jokowi juga mencoba mengambil langkah tidak biasa dengan mengajak kolaborasi penggemar berat Didi Kempot yang biasa dikenal sebagai sobat ambyar. Yah, sebagai milenials siapa sih yang sekarang nggak gandrung dan tau lagu-lagu seperti Cidro hingga Pamer Bojo.
Jokowi sendiri mengungkapkan jika dirinya ingin mengajak generasi muda lebih mengenal Pancasila pun dengan media olahraga dan musik.
“Olahraga, kalau ingin kita membumikan ideologi Pancasila gunakan yang namanya olahraga, anak muda suka di sini,” ucap Jokowi di Istana Merdeka dikutip dari Liputan6.com, Selasa (3/12/2019).
“Musik, nggak apa-apa, kita nebeng Didi kempot. Titip sama sad boy dan sad girls nggak apa, sahabat ambyar nggak apa-apa. Titipkan satu lirik di Pamer Bojo nggak apa-apa. Ini media yang disukai anak muda kita,”
Langkah ini diperkirakan bisa berhasil memperkuat Pancasila pada milenials. Toh, sebelumnya Pak Jokowi juga sukses menggugah gairah industri kreatif sepatu lokal dengan gaya sneakers-nya yang booming di tahun 2018-an.
Tapi membangun ideologi Pancasila melalui media musik saja sepertinya bukan prioritas yang harus didahulukan pemerintah.
Harus ada langkah konkrit jangka panjang yang nyata dalam peraturan dan kebijakan sehingga Pancasila itu benar-benar tertanam bukan hanya saat muncul trend Didi Kempot saja.
Perbaikan dalam segi pendidikan hingga ketertiban penegakan hukum bisa menjadi salah satu saluran yang digunakan Pak Jokowi untuk membangun pemahaman Pancasila yang lebih berkelanjutan.
Kebijakan pemerintah Presiden Jokowi dalam periode baru kali ini memang cukup banyak menarik perhatian publik terutama generasi muda. Salah satunya soal reformasi birokrasi yang sepintas mulai mirip banget dengan gaya perusahaan start up masa kini.
Belum lagi, adanya wacana bekerja 4 hari dalam seminggu juga jelas menjadi salah satu previlege yang selama ini selalu diinginkan generasi milenials di masa kini.
Gaya kuno nan jadul dalam birokrasi pun coba dirombak habis demi mengakomodasi para PNS berdarah muda agar bisa benar-benar bekerja secara maksimal di pemerintahan.
Mungkin hal ini juga yang membuat Jokowi begitu suka menggunakan apa yang trend di dalam kehidupan generasi milenial. Agar kelak di masa depan, birokrasi dalam pemerintahan bisa benar-benar memiliki kebudayaan yang baru.