Gagal Terapkan Pembelajaran Jarak Jauh dengan Sistem Daring, Kim Jong Un Hukum Mati Ketua Komisi Pendidikan Korut
15 April 2021 by Ina Farida Arif
Ketua komisi diketahui juga sering mengeluh di setiap rapat.
Sebuah berita mengejutkan datang dari Korea Utara, dimana Ketua Komisi Pelaksanaan Pendidikan Jarak Jauh dieksekusi mati oleh Pemimpin Tertinggi Korea Utara, Kim Jong Un atas kelambanan dan kegagalannya dalam membangun sistem pendidikan di masa pandemi.
Keputusan itu dilakukan atas dasar laporan yang dilakukan oleh Departemen Organisasi dan Bimbingan (OGD), perihal UU Pembelajaran Jarak Jauh yang gagal diimplementasikan oleh komisi yang dibentuk sejak Juni tahun lalu, hal itu sebagaimana dilansir dari laman Daily NK (9/4/21). Sebaliknya OGD menilai ketua komisi justru malah mengkritik balik kebijakan pemerintah dan kerap mengeluhkan beban kerjanya.
BACA JUGA: Tak Habis Pikir, Foto Wanita Ini Diabadikan dalam Buku Yasin Akibat Ghosting Saat Ditagih Hutang
Sering keluhkan beban kerja di rapat mingguan
Komisi tersebut berada di bawah naungan langsung Kementerian Pendidikan Tinggi Korea Utara, sehingga pihak berwenang memilih direktur atau ketua komisi dari dalam kementerian. Maka terpilihlah pria yang identitasnya hanya diketahui sebagai pria berusia 50 tahun bermarga Park untuk menjadi ketua, dan dipilih pula 20 professor sebagai anggotanya.
OGD kemudian menyebutkan jika tiap minggunya selalu diadakan rapat mingguan yang lebih sering membahas terkait keluhannya dibanding pembahasan terkait pencapaian dari komisi tersebut. Bahkan Park mengeluh jika kebijakan PJJ yang ditetapkan pemerintah hanyalah sia-sia belaka.
BACA JUGA: Disebut Isinya Kutukan yang Bisa Undang Roh Jahat, Novel Harry Potter Haram di Sekolah ini
"Saya tidak mengerti mengapa [pihak berwenang] memilih untuk menerapkan tindakan tersebut, membuat komisi ini, dan memanggil profesor yang sibuk untuk menjauh dari pekerjaan universitas mereka [jika mereka tidak mau memberi komisi sumber daya apa pun]," ujar Park dikutip dari Daily NK (9/4/21)
Ketua Komisi Park yang menilai jika kebijakan ini membutuhkan waktu yang lama, ia kemudian mengusulkan pada atasannya agar lebih baik membuat kebijakan lain yang lebih penting. Seperti melatih kembali tenaga pengajar, menambah jumlah sekolah, dan memperkerjakan mereka di daerah yang relatif tertinggal. Sayangnya, usulannya tak ditanggapi oleh atasannya. Hingga akhirnya ia yang frustasi justru melampiaskan nya di depan para anggota komisi.
"Bahkan jika [kita] memberikan saran, [mereka] hanya memberitahu [kita] untuk tutup mulut [kita], jadi mari kita melakukan gerakan mengumpulkan dan kemudian pulang," imbuhnya.
Berat Laksanakan Sistem Pembelajaran Video Call
Dilansir dari CNBC Indonesia (12/4/21), mengutip dari Daily Mirror UK, Park bisa dikategorikan sebagai pejabat setara menteri di Korea Utara. Ternyata Park merasa terbebani dengan kebijakan baru di masa pandemi yang ditetapkan Kim Jong Un, yakni pembelajaran via video.
Terkait mekanisme baru tersebut, belum diketahui secara pasti. Akan tetapi menurut laporan Committee for Humans Right, seperti yang dilansir dari CNBC Indonesia (12/4/21) pada 2020 silam bahwa sebenarnya tetangga Korea Selatan itu telah miliki akses internet, akan tetapi dengan kontrol yang ketat.
BACA JUGA: Absurd Banget! Deretan Menu Buka Puasa Ini Bikin Geleng-geleng Kepala
Usai eksekusi dilakukan, komisi itu akhirnya dirombak ulang atas arahan dari Ri Guk Chol, Presiden dari Universitas Kim Il-sung. Dimana fokus nantinya ialah berencana melaksanakan pembelajaran video call lebih rutin. Pemerintah pun mengantisipasi rencana tersebut.
"Semua orang tahu bahwa bangsa sedang mengalami kesulitan, tetapi kebijakan tidak dapat dijalankan dengan baik karena orang-orang seperti [Park], yang kepalanya adalah tidak di tempat yang tepat," komentar Presiden Ri Guk Chol dikutip dari Daily NK (9/4/21).
Tambah daftar panjang vonis hukuman mati Kim Jong Un
Kabar ini pun sukses menambah daftar panjang para tokoh penting Korea Utara yang dijatuhi hukuman mati oleh sang Pemimpin Tertinggi Korea Utara. Dilansir dari era.id (13/4/21), tahun lalu Kim Jong Un melempar tubuh seorang jenderal militer ke kawanan piranha yang tengah kelaparan.
Menyusul gagalnya pertemuan tingkat tinggi dengan mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump dua tahun silam. Lima staff pembantu Kim Jong Un juga harus rela nyawanya melayang di tangan regu tembak.
Terkait alasan hukuman mati itu, tak sedikit yang justru terbilang sepele. Sebagaimana hukuman mati yang dijatuhkan pada 2016 lalu, mantan Menteri Pertanian, Hwang Min, dan seorang pejabat senior di Kementerian Pendidikan, dieksekusi dengan senjata anti pesawat yang berada di Akademi Militer Pyongyang. Dilansir dari CNBC Indonesia, ia diduga dieksekusi karena tertidur selama pertemuan yang dipimpin langsung oleh Kim Jong Un. Namun, hingga kini tidak ada keterangan lanjutan dari pemerintah Korea Utara terkait kasus tersebut.
Ketua Komisi Park sendiri dieksekusi pada minggu kedua bulan Maret lalu, dengan tuduhan aktivitas sektarian anti-partai dan anti-revolusioner dalam sektor pendidikan. Selanjutnya OGD akan melakukan penyelidikan ideologi terhadap 20 profesor anggota komisi lainnya selama bulan April ini.
