Dianggap Berbahaya, Habib Rizieq Minta Real Count Dihentikan, KPU : Kami Tak Tunduk Pihak Mana Pun!
02 Mei 2019 by Moseslaz
Sebut ada kecurangan dan real count akan ciptakan opini masyarakat
Sejumalh tokoh agama pendukung capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menggelar Ijtimak Ulama III di Sentul, Bogor, Rabu 1 Mei. Ijtimak Ulama II tersebut menghasilkan rekomendasi, mereka meminta KPU mendiskualifikasi pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Dilansir melalui Detik.com, Habib Rizieq Syihab juga menyarankan agar BPN mendesak KPU untuk menghentikan real count. Hal itu karena real count dianggap bisa berbahaya dan membentuk opini salah di masyarakat.
KPU menanggapi hal itu dengan menegaskan sebagai lembaga yang hanya tunduk pada undang-undang.
"KPU tidak akan tunduk dan pihak mana pun, itu prinsip, dari pihak mana pun kami tidak akan tunduk dan kami akan membuktikan itu," ujar Komisioner KPU Wahyu Setiawan di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (2/5/2019).
"Kami juga tidak akan tunduk kepada 01 dan 02 dan siapa pun, KPU hanya bertunduk kepada UU," imbuh Wahyu.
Wahyu juga mengatakan jika memang ada yang menuding terdapat kecurangan, maka ia meminta agar pihak tersebut melapor ke Bawaslu RI. Karena penanganan kecurangan Pemilu sudah diatur UU melalui Bawaslu.
"Kita tentu menghormati tetapi tentu kita juga harus menghormati hukum yang berlaku. Ada penyelenggara Pemilu yaitu Bawaslu yang memang diberi kewenangan oleh UU untuk memproses dugaan pelanggaran," tegasnya.
Wahyu mengatakan semua pihak memberikan kesempatan bagi KPU untuk bekerja. Saat ini proses penghitungan suara memang masih terus dilakukan oleh KPU.
"Jangan menekan KPU karena KPU tidak bisa ditekan oleh siapa pun," ucapnya.
Pesan Rizieq soal menghentikan real coun tersebut disampaikan oleh Ketua Penanggung Jawab Ijtimak Ulama III, Yusud Muhammad Martak.
"Jadi habib menyarankan agar BPN segera ke Bawaslu dan kita kawal ke KPU agar BPN itu menghentikan real count agar tidak membentuk opini yang jelek di masyarakat, yang akhirnya membingungkan masyarakat, itu yang jadi bahaya," ujar Yusuf di Hotel Lor In, Sentul, Bogor, kemarin.
Yusuf menilai setiap hari angka di Situng KPU tidak bergerak dan hanya berada di angka 54. Dia menilai sebanyak apa pun suara daerah yang masuk, nilainya tetap dan tidak berubah.
Dilansir dari CNNIndonesia.com, Partai Demokrat yang juga merupakan koalisi BPN melalui Wakil Sekjen Rachland Nashidik menyarankan agar Prabowo tak melakukan apa yang dikehendaki Habib Rizieq. Menurut Rachland, usulan Rizieq tak selalu harus dijalankan.
"Pak Prabowo tak perlu menganggap ini "titah" yang harus dilaksanakan, apalagi tanpa berkonsultasi dengan anggota koalisi. Demokrat mengingatkan," tutur Rachland melalui akun twitter @RachlanNashidik, Kamis (2/5).
Saat ini KPU masih terus melakukan proses penghitungan suara dan akan diumumkan hasil resminya pada 22 Mei 2019 nanti. Kita hormati dan terus kawal KPU, jika memang ada pelanggaran dan bukti yang terjadi maka Bawaslu adalah tempat yang tepat untuk melaporkannya.
