CCTV DKI Warisan Ahok Jadi Bukti Kunci Kerusuhan 22 Mei, Anies Dapat Kritikan Tajam
11 Juni 2019 by Titis Haryo
Kritikan ini muncul karena tidak adanya integrasi yang baik antara CCTV kepolisian dengan milik Pemda DKI Jakarta.
Lembaga pengawas kebijakan publik Ombudsman RI melakukan sidak pada sistem CCTV milik Traffic Management Centre (TMC) Polda Metro Jaya pada Sabtu (8/6/2019).
Pasca sidak tersebut, Ombudsman RI menilai tidak ada integrasi yang baik antara CCTV milik Polda Metro Jaya dengan Pemda DKI Jakarta. Padahal hal ini sangat penting untuk menjaga keamanan dan mengungkap kasus yang terjadi di lapangan.
Sejurus kemudian kritikan tajam pun ditujukan pada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan oleh Ombudsman RI. Lalu, kritikan seperti apa yang diberikan ya?
Kritik soal integrasi antara Polda dengan Pemda
Ombudsman RI menilai ada kerenggangan antara Pemda DKI Jakarta dengan petugas kepolisian dalam memaksimalkan penggunaan CCTV yang dimiliki TMC Polda Metro Jaya.
Hal ini karena ada kesan pinjam meminjam pada fasilitas CCTV yang seharusnya bisa dengan otomatis diakses oleh kepolisian untuk mengungkap kasus-kasus penting seperti saat kerusuhan 22 Mei lalu.
“Pak Gubernur bilang gini, silakan Polri pakai, silakan data (kerusuhan 22 Mei) diambil. Mengesankan bahwa belum otomatis tuh,” ucap anggota Ombudsman Adrianus Meliala dikutip dari Kompas.com, Senin (10/6).
Baca Juga: Anggaran Mudik Gratis Anies Dipertanyakan, Dishub DKI Jabarkan Perhitungannya!
Harap ada kerjasama yang baik
Lembaga independen tersebut lalu meminta adanya kerjasama yang baik antara kepolisian dengan pemerintah daerah agar pemecahan masalah kriminal bisa cepat diatasi tanpa harus ada istilah pinjam-meminjam alat.
Gubernur DKI Sendiri diketahui memiliki akses penuh pada CCTV Pemda DKI yang tersebar hampir diseluruh wilayah kota Jakarta.
“Kami menginginkan kalau bisa lebih kompatibel, sehingga data CCTV tadi bisa relay dan direkam oleh Polri,” ucap Adrianus.
“Jangan sampai sesama pengelola wilayah masih pakai pendekatan pinjam-meminjam,” tegasnya.
Baca Juga: Mantan Anggota Tim Mawar '98 Diduga Jadi Dalang Kerusuhan 21-22 Mei, Siapa Dia?
CCTV warisan Ahok
CCTV Pemda DKI pun mendapatkan sorotan setelah berhasil merekam beberapa bukti kerusuhan 22 Mei yang terjadi di sekitar Kantor Bawaslu, Jakarta.
Rekaman-rekaman CCTV ini pun diharapkan menjadi salah satu bukti kunci untuk mengungkap siapa dalang aksi kerusuhan yang membuat suasana Indonesia menegang dalam beberapa hari tersebut.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Stastistik Provinsi DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania pun membenarkan jika ribuan CCTV yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta merupakan peninggalan dari hasil kerjasama zaman pemerintahan Ahok atau Basuki Tjahja Purnama pada 2016.
“Itu perjanjian kerja sama dari tahun 2016, zaman Pak Ahok. Bagian dari permintaan corporate social responsibilty (CSR),” jelasnya.
Ombudsman RI yang melihat adanya kesenjangan antara Polda Metro Jaya dengan Pemda DKI Jakarta dalam pemanfaatan CCTV pun berharap ada ikatan yang lebih baik kedepannya pada dua institusi tersebut.
Pentingnya integrasi antara lembaga pemerintah memang harus menjadi prioritas agar berbagai permasalah sosial segera bisa diselesaikan dengan cepat. Semoga tidak hanya DKI Jakarta, tapi juga pemerintah daerah lain juga mengikuti kritikan Ombudsman ini.
