Berkali-kali Demo di MK, Eks Penasihat KPK: Saya Tidak Kenal Prabowo-Sandi

Massa ini mengaku mendukung MK

Saat persidangan sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 beberapa massa melakukan aksi dengan bermacam-macam motif di dekat area gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

Salah satunya massa yang mengatasnamakan diri, Gerakan Kedaulatan Rakyat untuk Keadilan dan Kemanusiaan. Massa tersebut menggelar demonstrasi dan menyatakan beraksi untuk mendukung MK.

Abdullah Hehamahua | www.hidayatullah.com

"Tujuan utama teman-teman dan saya ke sini memberikan dukungan moril, support kepada anggota MK supaya mereka tidak usah takut, tidak usah khawatir merasa terintimidasi, merasa tertekan mereka melaksanakan saja sesuai tupoksi, sesuai dengan undang-undang MK putusan mereka itu berdasarkan keadilan sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Semua putusan pengadilan selalu begitu, berdasarkan keadilan Ketuhanan Yang Maha Esa," kata koordinator massa, Abdullah Hehamahua, di lokasi, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu 26 Juni 2019 (Detik.com).

Abdullah menjeaskan, bahwa sembilang hakim MK tersebut terdiri dari tiga orang usulan dari pemerintah, tiga orang dari Mahkamah Agung (MA), dan tiga orang lainnya dari usulan partai besar di DPR.

Ia melanjutkan, karena itu hakim MK tak bisa terhindar dari konflik kepentingan.

"Partai-partai besar pengalaman saya di KPK berdasarkan data-data, partai-partai terkorup di KPK itu PDIP, kedua Golkar, ketiga Demokrat. Sehingga dengan demikian maka wakil-wakil dari DPR yang duduk di MK tentu saja dari partai-partai besar, sehingga conflict of interest dari masing-masing anggota yang sudah disumpah itu tidak bisa dihindari, manusia itu pasti punya conflict interest," ujarnya.

"Kami ingin berikan dukungan moral supaya tidak usah takut meskipun dipilih DPR, dipilih partai tidak usah takut, Anda sudah anggota MK, Anda wakil Tuhan di dunia," sambungnya.

Mantan penasihat KPK ini juga mengatakan bahwa aksinya kali ini sudah mengantongi izin. Dia mengatakan aksi kali ini diikuti GNPF-U, FPI, PA 212, Ikatan Keluarga Besar MUI, dan lainnya.

Beberapa tokoh nasional mengimbau agar tak ada yang menggelar aksi di sekitar MK terkait penanganan sengketa Pilpres 2019, salah satunya adalah calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto.

Namun terkait imbauan tersebut, Abdullah mengaku tak mengenal Prabowo-Sandi atau juga Jokowi-Ma’ruf.

Saya selalu katakan saya tidak kenal Prabowo-Sandi, Jokowi-Ma'ruf Amin. Dari empat itu saya baru bertemu sekali Ma'ruf Amin sekitar 10 tahun yang lalu. Dan saya sudah bilang, pertama kalau yang ditakutkan Pak Prabowo itu kerusuhan, saya sudah buktikan dari tanggal 14 (Juni) hingga hari ini tidak ada apa-apa. Jika ada rusuh, berarti orang lain," kata dia.

Abdullah sendiri mengaku sudah melakukan aksi mendukung MK berkali-kali.

"Ya sama seperti mulai dari tanggal 14, 18, 24, 25 Juni, itu tujuannya memberikan support kepada MK, supaya 8 orang itu menjalankan tugas, memeriksa, mengadili, dan memutuskan sesuai dengan hukum," kata eks penasihat KPK, Abdullah Hehamahua, di lokasi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (25/6).

"Artinya, mereka harus profesional, proporsional, berani, jujur, tanpa rasa takut diintervensi, diancam, atau ditekan. Itulah sebabnya setiap hari kami datang memberikan dukungan supaya mereka tidak usah khawatir akan pihak mana pun, sampai tanggal 27 nanti," sambungnya.

Artikel Lainnya

Sebelumnya tokoh nasional seperti Wiranto, Tito Karnavian, dan Prabowo Subianto menghimbau agar tak ada aksi saat pembacaan putusan MK. Karena jika berkaca dari aksi 21-22 menimbulkan kerusuhan dan ditunggangi oleh oknum-oknum tak bertanggungjawab.

Menurutmu sendiri gimana nih guys orang-orang yang melakukan aksi di area gedung MK ini?

Tags :