Arief Poyuono Ajak Tolak Bayar Pajak, TKN: Modus Bikin Gaduh Jelang Pengumuman KPU
16 Mei 2019 by Titis Haryo
TKN Jokowi-Ma’ruf nilai ajakan Arief Poyuono tolak bayar pajak hanya bikin gaduh jelang pengumuman 22 Mei.
Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono yang mengajak tolak bayar pajak jelang pengumuman hasil Pemilu 2019 22 Mei mendatang.
TKN menilai jika aksi Arief Poyuono hanya membuat suasana politik semakin keruh dan gaduh karena ketidaksiapan kubu pendukung 02 kalah dalam kontestasi pemilu.
Lalu, bagaimana tanggapan lengkap TKN terkait pernyataan kontroversi Arief Poyuono ini?
Modus bikin gaduh
Dilansir dari detikcom, Kamis (16/5), Anggota TKN Jokowi-Ma’ruf, Irma Chaniago menyebut pernyataan Arief Poyuono sebagai modus untuk membuat gaduh suasana politik jelang pengumuman hasil Pemilu.
Dirinya pun memperingatkan Arief jika pernyataannya bisa membuatnya dikenai sanski penghasutan pada pihak lain.
“Artinya Arief Poyuono bisa dikenakan sanksi penghasutan, tetapi sepertinya ini modus ingin bikin gaduh saja menjelang pengumuman KPU,” ucap Irma pada wartawan, Rabu (15/5) malam.
Bentuk intimidasi
Pernyataan Arief Poyuono yang mengajak untuk tidak membayar pajak lagi pada pemerintah pun dianggap sebagai pemaksaan kehendak oleh TKN Jokowi-Ma’ruf.
Hal ini juga disebut sebagai bentuk intimidasi halus secara langsung pada pemerintahan yang sah secara konstitusional.
“Pemaksaan kehendak, tetapi maling teriak maling ini namanya. Ini namanya intimidasi secara halus pada pemerintah yang sah,” ucap Irma.
Baca Juga: Arief Poyuono Usir Demokrat Dari Koalisi, DPP Gerindra Minta Maaf
Pajak adalah kewajiban rakyat
TKN Jokowi-Ma’ruf juga mengingatkan jika pajak merupakan kewajiban rakyat siapapun pemerintahnya dan tidak bisa disangkutpautkan dengan kontestasi dalam Pemilu.
Pernyataan Arief Poyuono yang menyinggung tolak bayar pajak pun disebut sebagai tindakan yang tidak proporsional dan indikasi tidak siap menerima kekalahan.
“Pajak adalah kewajiban rakyat siapapun pemerintahnya, tidak ada hubungannya dengan Pilpres. Kalau Pak Prabowo menang, misalkan, saya tetap harus bayar pajak,” ucap Wakil Sekretaris TKN, Raja Juli Antoni.
“Saya meilhat pendukung Pak Prabowo-Sandi semakin tidak proporsional, panik dan kalap. Semua ini terjadi karena mereka tidak siap kalah,” terangnya.
Baca Juga: Waketum Gerindra: Demokrat Sebaiknya Keluar Saja Dari Koalisi Adil Makmur!
Poyuono ajak tolak bayar pajak
Sebelumnya, Waketum Gerindra Arief Poyouno dengan lantang mengajak rakyat untuk tidak perlu membayar pajak.
Hal ini bertujuan sebagai aksi nyata menolak dan tidak mengakui hasil pemilu 2019 yang dianggap penuh dengan kecurangan.
“Langkah yang bisa dilakukan masyarakat yang tidak mengakui hasil pemerintahan di Pilpres 2019 diantaranya tolak bayar pajak kepada pemerintahan yang dihasilkan oleh KPU yang tidak legitimate,” ucapnya.
Baca Juga: Isu Pecah Koalisi Memanas, Gerindra: Kami Hormati Partai Yang Ingin Keluar
Pernyataan kontroversial Arief Poyuono yang mengajak masyarakat untuk tidak membayar pajak memang sangat disayangkan.
Hal ini bukan hanya melanggar Undang-Undang tapi juga hukum yang berlaku di Indonesia. Semoga semua pihak bisa tetap menjaga akal sehat dan memberikan pernyataan yang santun dan tidak provokatif agar persatuan bangsa tetap selalu terjaga.
