Anies Ungkap 73 Proyek Prestisius DKI Jakarta, Netizen: Habisin Duit Doang
19 Juli 2019 by refa dewaNetizen: ngabisin duit doang!
Kontroversi pembongkaran bambu Getah Getih yang terpampang di Bundaran HI, Sudirman, Jakarta ternyata masih sangat membekas bagi para netizen, bagaimana tidak, bambu hasil karya Joko Avianto itu awalnya menghebohkan netizen lantaran menelan biaya yang sangat fantastis, yakni sekitar Rp. 500 juta, tak hanya itu saja, selain harga yang terbilang fantastis untuk ukuran karya seni, bambu itu juga tak lepas dari cibiran netizen karena sekilas jika dilihat pada sisi tertentu terlihat seperti dua orang manusia yang sedang berpelukan, dan kini, bambu tersebut akhirnya disudahi dengan alasan rapuh akibat cuaca.
MRT dan LRT menjadi Prioritas
Tak berhenti sampai disitu saja, seperti dikutip detikFinance, Kamis (18/9/209), usai bambu Getah Getih, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan baru-baru ini dengan bangga mengungkap 73 proyek strategis yang diklaim dapat menggenjot ibu kota. Rincian proyek tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 1107 Tahun 2019, diantaranya pembangunan dan pengoperasian mass rapid transit (MRT), pembangunan dan pengoperasian light rail transit (LRT).
Kedua proyek yang diprioritaskan Anies tersebut sebenarnya sudah dimulai oleh gubernur sebelumnya, dilansir detikfinance, kedua proyek tersebut sudah dibangun di era Jokowi menjabat sebagai gubernur, dan diteruskan Basuki Tjahja Purnama Wakilnya yang menggantikan karena Jokowi terpilih sebagai Presiden RI Periode 2014-2019.
Kala itu Jokowi menyebut proyek MRT masuk sebagai salah satu prioritas dalam anggaran Jakarta tahun 2013, dan dilanjut dengan peletakan batu pertama (groundbreaking) pada Oktober 2013, setelah itu proyek MRT dimulai dengan pembangunan MRT Fase I sepanjang 16 kilometer (km) dari Terminal Lebak Bulus hingga Bundaran Hotel Indonesia yang memiliki 13 statsiun dan 1 depo.
Proyek yang memakan waktu kurang lebih enam tahun itu akhirnya resmi beroperasi secara komersial untuk pertama kalinya pada akhir Maret 2019 lalu.
Baca juga : Soal Banjir Jakarta Anies Sebut Terima Air dari Hulu, Netizen: "Salah Tetangga"
Selanjutnya LRT Jakarta, yang diluncurkan oleh Gubernur penerus Jokowi, Basuki Tjahja Purnama pada ulang tahun Jakarta ke-489, atau pada 22 Juni 2016.
Dilansir dari berbagai sumber, pada Januari 2017, proses konstruksi skala besar atau kick off meeting design project resmi dilakukan, sesudah itu pada September 2017, PT LRT Jakarta resmi dibentuk sebagai badan yang akan menjadi operator, November 2017 mulai dilakukan pemasangan track atau lintasan LRT Jakarta. Rekrutmen SDM bidang operasi dan pemeliharaan dimulai Desember 2017.
Pada 2019, LRT Jakarta sudah beroperasi namun masih berlabel uji publik, alias belum beroperasi secara penuh secara komersil.
Integrasi antar moda dan pengurusan izin kembali menjadi alasan LRT Jakarta belum juga berjalan secara komersial, Direktur Proyek LRT Jakpro Iwan Takwin mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan uji publik sambil menyelesaikan integrasi dan dokumen perizinan.
Baca juga : Sebelum Meninggal, The Jakmania Ini Minta Dicium Anies Baswedan. Kisahnya Mengharukan!
Reklamasi
Berikutnya soal reklamasi yang tak kalah menghebohkan, Anies akhirnya menjadikan pulau reklamasi Teluk Jakarta sebagai salah satu dari 73 kegiatan prestisius di pemerintahannya. Hal itu tertuang dalam poin 53 tentang pengelolaan kawasan pesisir teluk Jakarta melalui penyusunan rencana kebijakan dan agenda rehabilitasi ekosistem pesisi Jakarta, termasuk audit lingkungan pulau reklamasi.
Berdasarkan arsip detikcom, diketahui Anies telah menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk 1772 bangunan di Pantai Maju (Pulau D), pulau hasil reklamasi. Penerbitan IMB itu tentu tak lepas dari kontroversi, apalagi banyak simpatisannya yang menilai Anies telah mengingkari janjinya selama masa kampanye untuk menyetop pembangunan reklamasi di Teluk Jakarta.
Kala itu Anies tak hanya berjanji akan menghentikan reklamasi tapi juga akan memanfaatkan pulau yang sudah terlanjut dibentuk untuk kepentingan masyarakat Jakarta secara luas. Pada 4 Juni 2018, Anies membentuk Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta, hasil dari audit badan ini, pada 26 September 2018, Pemerintah DKI Jakarta akhirnya mencabut izin 13 proyek reklamasi dari sejumlah pengembang karena dinilai tidak melaksanakan kewajibannya. Sejak itu proyek reklamasi dihentikan.
Terkait IMB yang sudah terlanjut diterbitkan, Anies menyatakan ada peraturan dan perjanjian antara Pemprov DKI dengan pengembang yang dibuat sebelum dia menjabat, yakni Pergub Nomor 206 tahun 2016, Pergub tersebut mengatur soal tata ruang dan tata wilayah di Pantai Maju, Pemprov DKI di bawah kendali Gubernur Djarot Saiful Hidayat menerbitkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pantai Maju, sehari kemudian keluar Hak Guna Bangunan (HGB). Salah satu klausul dalam perjanjian kerjasama itu adalah setelah pengembang melaksanakan semua kewajiban, Pemprov wajib mengeluarkan IMB.
Komentar netizen
Menyikapi 73 proyek Anies tersebut, tak sedikit netizen yang berkomentar, dilansir di halaman detikcom, Jum'at (19/07/2019), berikut sederet komentar netizen,
@Sandre Sutanto wah banyak ya listnya, tapi kita lihat saja berapa yang dikerjakan dan berapa yang engga dikerjakan
@Fernando Agustino memberikan list proyek ya mudah saja. semua jg bisa buat atau copas proyek yg tertunda. Planning dan budgetingnya berani gak dibuat transparan ?
@broto_sasongko Udah... Ga usah dirinci dah, ga yakin ama ni orang gw, ngabisin duit doang jangan jangan.... Tunggu gubernur selanjutnya aja dah, kali aja lebih baek