Anies Izinkan DWP dan Dukung Diskotek, FPI: Kami Sarankan Konsultasi ke Alim Ulama!
16 Desember 2019 by Titis HaryoFPI memprotes Anies soal izin DWP dan penghargaan diskotek Colloseum, mereka menyarankan Gubernur DKI itu konsultasi ke alim ulama.
Front Pembela Islam (FPI) memprotes keras kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengizinkan gelaran Djakarta Warehous Project (DWP) 2019 dan juga memberi penghargaan Adikarya Wisata pada diskotek Colosseum.
Mereka menilai jika kebijakan Anies ini bisa menjadi celah masuknya kemungkaran dan kemaksiatan di dalam kawasan DKI Jakarta jika tak dilakukan evaluasi segera.
Lalu, bagaimana sikap protes FPI pada Gubernur Anies? Berikut laporannya.
Kritik keputusan Anies yang dukung DWP dan diskotek Colosseum
Dilansir dari CNNIndonesia.com, Senin (16/12), DPP FPI mengeluarkan pernyataan resmi terkait keputusan Anies Baswedan yang dinilai mendukung kemaksiatan di ibu kota.
Baca Juga: Heboh PT Garuda Tauberes, Cucu Perusahaan Garuda Yang Bikin Erick Thohir Tertawa!
Mereka mengkritisi keputusan Anies yang memberikan izin pada gelaran acara DWP 2019 yang dinilai banyak berisikan kemaksiatan karena hanya menampilkan pesta pora semata.
Belum lagi, keputusan Anies yang memberikan penghargaan Adikarya Wisata pada diskotek Colosseum yang dianggap sama sekali tidan memberikan kontribusi dalam membangun karakter masyarakat religius.
FPI pun meminta Anies agar bertindak cerdas dalam membangun manusia dan ekonomi di Jakarta dengan cara yang halal.
“Cerdas dan kreatiflah dalam membangun indeks kualitas manusia sekaligus perekonomian yang halal,” bunyi pernyataan sikap dari FPI.
Baca Juga: Ulama Aceh Keluarkan Fatwa Haram Pakai Simbol Agama Lain Kecuali Darurat!
Harapan besar juga disampaikan pada Anies, mereka meminta agar prioritas pemerintah provinsi kedepan harus diubah dengan memfokuskan pada pembangunan wisata halal, religi, dan berbudaya sesuai sejarah Jakarta masa lampau.
FPI pun sempat memberikan contoh sejarah Jakarta pada era Fatahullah dan Pitung yang begitu getol melawan kemaksiatan di masyarakat. Saran agar Anies agar berkonsultasi dengan alim ulama pun disampaikan.
“Kami sarankan sebaiknya Bapak Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta saat ini melakukan review menyeluruh terhadap kebijakan yang sangat membuka celah dan peluang berkembangnya segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan dengan konsultasi kepada alim ulama,”
Pernyataan sikap ini pun sudah resmi disampaikan FPI usai ditandatangani langsung oleh Ketua Umum FPI Ahmad Shabri Lubis dan Sekretaris Umum FPI Munarman.
Pemprov DKI sebut tak ada masalah pada DWP dan Colosseum
Menanggapi banyaknya reaksi keras dari ormas Islam pada kebijakan pemberian izin DWP 2019 dan penghargaan Adikarya Wisata pada diskotek Colosseum, pemerintah provinsi DKI pun angkat bicara.
Kepala Dinas Pariwisata DKI Jakarta Alberto Ali menjelaskan soal DWP 2019, penyelenggara acara diklaim sudah memenuhi segala aturan sehingga pemerintah memiliki kewajiban memberikan izin.
Baca Juga: Demo Tolak DWP Jakarta Panas, Massa Ormas: Anies Pengkhianat Umat Pendukung Maksiat!
“Kami punya tugas menjalankan peraturan baik PErda dan kepada pihak yang mengajukan izin. Bila tidak melanggar hukum , berarti izin akan kita berikan,” jelasnya.
Sedangkan soal penghargaan pada diskoten Colosseum, Albertu mengungkapkan jika itu juga sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan.
“Kan diatur dalam undang-undang bahwa diskotek masuk salah satu tempat usaha pariwisata kan, pariwisata jadi kan nggak ada yang ngelarang,”
Diskotek Colosseum sendiri juga diklaim selama ini sudah memberikan dedikasi dan kinerja yang positif dalam membangun industri pariwisata di Jakarta. Hal itu pun sudah sesuai dengan hasil penilaian tim dari pemerintah provinsi.
Kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang memberikan izin pada gelaran acara DWP 2019 dan penghargaan Adikarya Wisata pada diskotek Colosseum memang tengah disorot sejumlah ormas Islam, salah satunya FPI.
Mereka menilai jika keputusan itu harus segera dievaluasi Gubernur Anies Baswedan karena dinilai tidak sesuai dengan sejarah Jakarta yang dikenal religius dan jauh dari kemasiatan.
Sikap tegas pada kebijakan tersebut pun dikeluarkan, mereka meminta agar kedepan Anies bisa lebih cerdas dan melakukan konsultasi terlebih dulu pada alim ulama.