Bersebrangan Saat Hadapi Corona, Dua Bupati di Jateng ini Ogah Karantina Pemudik
12 April 2020 by Amadeus Bima
Semoga saja tidak terjadi ledakan kasus baru di Jawa Tengah
Pandemi virus corona Covid-19 yang makin parah di Indonesia membuat pemerintah mengimbau warga untuk tidak mudik. Memang nggak ada larangan tegas, hanya imbauan saja. Oleh karena itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, meminta seluruh kepala desa di Jateng untuk menyiapkan tempat karantina bagi pemudik.
Namun, ada dua kabupaten yang nekat melawan permintaan Ganjar. Pertama adalah Kabupaten Sragen yang dipimpin oleh Bupati Kusdinar Untung Yuni Sukowati. Alh-alih membuat tempat karantina, dia hanya membentuk Satgas Covid-19 di 12 kelurahan dan 196 desa. Baginya, tim inilah yang akan menjadi ujung tombak mengawasi pemudik.
Menurut Yuni, pembentukan Satgas Covid-19 Desa jauh lebih efektif dibandingkan menyediakan tempat karantina untuk perantau yang pulang ke kampung halaman di masa pandemi virus corona ini.
Sebagian besar desa sudah (membentuk Satgas COVID-19), lebih dari separuh. Dari delapan desa yang aku datangi tadi, sudah ada satgasnya semua. Kita targetkan minggu ini selesai. Hari Senin akan aku infokan," ujar Yuni, Selasa (7/4/2020), dilansir dari Detikcom.
Baca Juga: Buat Yang Mau Mudik Naik Motor Matic, Sebaiknya Baca Ini Dulu!
Yuni yang berprofesi sebagai dokter ini menegaskan bahwa pihaknya akan berkeliling ke seluruh desa di kabupatennya untuk memastikan pembentukan Satgas Covid-19 Desa. Pada hari Selasa, dia pun mendatangi 8 desa untuk memberi sosialisasi pencegahan virus corona. Selain itu, Yuni juga membagikan cairan disinfektan.
Yuni meminta warga dan ketua RT aktif memantau para pemudik. Setelah sampai di rumah masing-masing, mereka harus mengarantina diri sendiri dulu selama 14 hari. Setelah itu, barulah pemudik boleh berinteraksi dengan warga lain. Jika harus membuat tempat karantina, menurut Yuni, dananya tidak akan cukup.
Di daerah lain, para bupati sudah membuat instruksi desa harus membuat tempat karantina untuk pemudik, saya tidak mau. Kita punya kebijakan beda. Kalau desa diwajibkan bikin tempat karantina, pasti tidak akan mampu," kata Yuni dalam sambutannya di Desa Karangwaru, Kecamatan Plupuh.
Jika harus membuat lokasi karantina, artinya desa harus menyediakan 14 lokasi karantina. Soalnya, pemudik yang datang di hari ini, tidak boleh dicampur dengan pemudik di hari berikutnya untuk menghindari penularan virus corona. Oleh karena itu, dia memilih membentuk satgas saja untuk mengawasi para pemudik dan memastikan mereka melakukan karantina mandiri.
Baca Juga: Dilema Mudik di Tengah Wabah: Dulu Mengalirkan Rezeki, Kini Pembawa Petaka?
Kebijakan yang kita ambil adalah membentuk satgas COVID-19 di setiap desa. Relawan ini yang akan bertugas mengawasi para pemudik sehingga mereka benar-benar melakukan karantina mandiri selama 14 hari. Setiap harinya dipantau. Seluruh perkembangan yang terjadi, harus segera dilaporkan ke Satgas COVID-19 kabupaten," kata Yuni.
Selain Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati, pejabat lain yang menolak permintaan Ganjar adalah Bupati Wonogiri, Joko Sutopo. Dia punya pendapat yang sama dengan Yuni, yaitu memilih membentuk Satgas Covid-19 Desa untuk mengawasi para pemudik dan memastikan mereka melakukan karantina mandiri.
