Anies hingga Ridwan Kamil Tak Hadiri Rapat Bahas Banjir, Komisi V DPR: Tak Punya Hati Nurani!
26 Februari 2020 by Dea Dezellynda
Gubernur DKI Jakarta, Jawa Barat hingga Banten tak hadiri rapat penangan banjir
Banjir yang menggenangi sejumlah wilayah di Jabodetabek menjadi perhatian khusus pemerintah pusat dan daerah. Komisi V DPR RI geram karena banjir terus saja terjadi dari awal tahun hingga bulan Februari ini. Sampai akhirnya diputuskan untuk menggelar rapat penanganan banjir untuk mendapatkan solusi bersama.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasaurus, mengundang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Banten Wahidin Halim beserta sejumlah jajaran di pemerintahan untuk hadir dalam rapat mencari solusi mengatasi banjir. Sayangnya, Anies, Ridwan Kamil dan Wahidin tak terlihat hadir dalam rapat tersebut.
Rapat penanganan banjir Jabodetabek
Dilansir dari Detik.com, Rabu (25/02/20), Komisi V DPR menjadwalkan rapat terkait penanganan banjir di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Sejumlah kepala daerah terkait dipanggil, termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ridwan Kamil.
Melihat dari agenda resmi Sekretariat Jenderal DPR RI, rapat penanganan banjir tersebut mengundang Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Anies Baswedan, Ridwan Kamil hingga Gubernur Banten, Wahidin Halim.
Baca juga: Dituding Buang Air Banjir ke Pemukiman, AEON Mall Jakarta Digeruduk Warga!
"26 Februari 2020· 10.15 WIB. Penanganan bencana banjir di Jabodetabek (menghadirkan Gubernur dan Ketua DPRD DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten)," begitu agenda yang tertera di situs DPR.
Rapat ini diselenggarakan Komisi V DPR RI untuk mencari solusi penanganan banjir di Jabodetabek yang sudah terjadi selama hampir tiga hari. Diharapkan dari rapat tersebut bisa ditemukan solusi dan kebijakan bersama untuk menangani banjir.
Gubernur tak hadiri rapat
Rapat penanganan banjir Jabodetabek telah dilakukan. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi V DPR RI Lasaurus. Terlihat Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, hingga Kepala BMKG Dwikorita Karnawati hadir dalam rapat tersebut. Sayangnya gubernur dari tiap daerah terkait tak terlihat batang hidungnya.
Baca juga: Cuitan Kocak Netizen Saat Jakarta Banjir Lagi!
Anies Baswedan mangkir dan diwakilkan oleh Deputi Tata Ruang, Vera Revina Sari, Ridwan Kamil diwakilkan oleh Sekda, Setiawan Wangsatatmaja. Sementara Wahidin diwakilkan oleh Sekda Al Muktabar.
"Kepala BMKG, Basarnas, BNPP. Yang terhormat Gubernur DKI yang diwakili Ibu Vera Revina Sari, Deputi Tata Ruang. Kemudian Gubernur Jabar diwakili Pak Sekda Setiawan Wangsatatmaja. Kemudian Gubernur Banten diwakili juga oleh Pak Sekda Al Muktabar, Bupati Bogor kemudian oleh Sekda Kota Bogor, Bappeda Kota Bogor, kemudian dari DPRD Jabar... dari DPRD DKI belum kelihatan,” pungkas Lasaurus.
Kecewa para gubernur tak hadir
Kekecewaan anggota Komisi V Robert Rouw diungkapkan dalam pertengahan rapat karena ketiga gubernur tidak hadir. Anggota DPR dari Fraksi Nasdem itu menyebut para pemimpin yang tak hadir tak memiliki hati nurani. Tentu saja ketidakhadiran ketiga gubernur menghambat koordinasi dan pengambilan kebijakan bersama terkait banjir.
“Pimpinan daerah yang ada sekarang di daerah banjir ini tidak punya hati dan nurani untuk bisa memberikan kenyamanan kepada rakyat. Biar semua tahu. Kita tidak perlu lagi bicara uni. Kita bersemangat bicara tetapi daerah-daerah tidak punya hati. Untuk apa kita bicara banyak-banyak di sini kalau daerahnya tidak ada," kata Robert di Gedung DPR RI, Rabu (26/2/2020).
Mendengar ungkapan kekecewaan Robert, Rifqinizamy Karyasuda dari Fraksi PDIP memberi masukan untuk membuat Panitia Khusus (Pansus). Hal ini dilakukan untuk memaksa para kepala daerah hadir dalam rapat.
Baca juga: Jakarta Banjir Terus, Anies Tetap Jadi Kandidat Capres 2024 Paling Potensial. Kok Bisa?
"Saya kira kita perlu bentuk Pansus agar Gubernur, Bupati, Wali Kota yang tidak hadir sebagaimana dalam UU MD III bisa kita paksa datang ke sini. Karena dengan itu DPR memungkinkan memaksa untuk mengundang warga negara atau siapa pun yang perlu diundang," ujar Rifqinizamy.
Diketahui banjir Jabodetabek sudah tergolong memprihatinkan. Bahkan banjir menggenangi pemukiman warga lebih dari 24 jam. Tentunya dampak banjir ini bisa berimbas pada aktivitas warga dan mengganggu operasional sejumlah obyek vital.
