Abdullah Hehamahua Sebut Prabowo Pelacur Jika Akui Kemenangan Jokowi Demi Dapatkan Kursi
28 Juni 2019 by Dea Dezellynda
Mantan penasihat KPK, Abdullah Hehamahua sebut Prabowo pelacur jika lakukan hal ini.
Sidang putusan sengketa Pilpres oleh Mahkamah Konstitusi digelar pada hari Kamis (27/6). Majelis Hakim menyatakan menolak seluruh dalil yang diajukan pihak Paslon 02. Saat putusan berlangsung, terlihat aksi demo di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Aksi tersebut bertujuan untuk menuntut MK untuk bersikap adil dalam memberikan keputusan hasil Pilpres.
Dalam aksi tersebut terlihat mantan penasihat KPK, Abdullah Hehamahua yang ikut dalam aksi kawal MK. Saat diwawancarai oleh wartawan, Abdullah mengucapkan statement yang cukup mengejutkan.
Sebut Prabowo pelacur
Makin kuat kabar terdengar terkait rencana rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo. Aksi rekonsiliasi sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia saat sengketa Pilpres berakhir.
Abdullah Hehamahua, mantan penasihat KPK menyampaikan statement yang cukup mengejutkan terkait rencana rekonsiliasi.
“Kalau rekonsiliasi dalam pengertian negara aman dan damai sah-sah saja,” ujar Abdullah dilansir dari Detik.com.
Abdullah mendukung rencana rekonsiliasi Jokowi-Prabowo apabila bertujuan untuk menyatukan kembali masyarakat yang terbelah menjadi dua kubu. Namun Abdullah tidak setuju apabila rekonsiliasi yang dilakukan Prabowo hanya untuk kepentingan tertentu.
"Tapi kalau rekonsiliasi Prabowo-Sandi mengakui kemenangan Jokowi sehingga kemudian mendapatkan beberapa kursi, itu namanya pelacur," kata Abdullah.
Abdullah baru saja mengikuti aksi mengiringi persidangan dengan agenda putusan untuk gugatan hasil Pilpres 2019 yang diajukan Prabowo-Sandiaga Uno. Dia merupakan coordinator aksi Gerakan Kedaulatan Rakyat (GKR) di aksi ini.
Baca juga: Takut Diracun Saat Demo MK, Mantan Penasihat KPK: Jangan Beli Makanan di Pedagang
Tahlil 266 demi kepentingan masyarakat
Prabowo memang telah menghimbau para pendukungnya untuk tak menggelar aksi saat sidang putusan MK. Namun sehari sebelum sidang putusan MK digelar, terlihat massa berkumpul di di kawasan Kementrian Pariwisata, Gambir Jakarta Pusat. Kerumunan massa menggelar Tahlil Akbar 266 dengan koordinator lapangan Abdullah Hehamahua
Dilansir dari Republika.co, ia menjelaskan alasan mengapa aksi tetap berjalan meski calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, sudah menghimbau pendukungnya agar tidak berkumpul.
"Saya tahu maksud Pak Prabowo itu tidak menginginkan kerusuhan pada 21 dan 22 Mei terulang. Tapi, tahukah bapak dan ibu, saat itu pukul sembilan malam kita sudah pulang dengan tertib," ujar Abdullah dari atas mobil komando yang terletak di depan Kementerian Pariwisata, Gambir, Jakarta Pusat.
Abdullah mengungkapkan bahwa aksi massa tersebut dilakukan terlepas dari kepentingan politik Prabowo maupun Jokowi, melainkan demi kepentingan rakyat dan eksistensi bangsa Indonesia menjelang putusan MK. Abdullah berharap MK bisa netral dan adil serta tidak boleh takut dengan intervensi pihak tertentu.
Akan adukan persoalan pemilu ke Komnas HAM
MK membacakan putusan sengketa Pilpres 2019 yang menolak semua dalil yang diajukan tim Paslon 02. Putusan MK tersebut otomatis memenangkan pasangan Jokowi-Ma’aruf sebagai Presiden dan Wakil presiden 2019-2024.
Abdullah mengaku menerima keputusan MK, namun Abdullah tak akan tinggal diam terkait meninggalnya sejumlah petugas KPPS dan dugaan penganiayaan dalam kerusuhan 21-22 Mei.
Abdullah akan mengutus dua orang perwakilan untuk melapor ke Komnas HAM karena ia sedang dalam perjalanan ke Palembang.
“Jadi bada Jumat. Ustaz Asep Syarifudin dan Bernard Abdul Jabbar,” ujar Abdullah saat dihubungi CNN Indonesia.
Abdullah berharap Komnas HAM bisa membentuk tim Independen untuk melakukan investigasi terkait meninggalnya petugas KPPS dan penganiayaan kerusuhan 21-22 Mei.
Abdullah juga telah menyiapkan tiga langkah terkait putusan MK. Pertama, melapor ke Komnas HAM. Kedua, Abdullah berencana melaporkan KPU ke Peradilan Internasional.
Ketiga, mengajak peserta aksi membentuk parpol dan mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden sendiri untuk pemilu 2024 mendatang.
Isu rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo semakin menguat. Rekonsiliasi diharapkan bisa membuat masyarakat Indonesia bersatu kembali. Sehingga momen ini pasti sangat diharapkan oleh banyak pihak untuk segera terjadi. Kita tunggu saja!
