Umat Muslim di China Diduga Dilarang Berpuasa, Hak Kebebasan beragama Tercerabut?
08 Mei 2019 by Talitha Fredlina
Warga muslim China akui pemerintah membatasi mereka dalam beribadah
Kesejahteraan dan hak beragama umat muslim di China menjadi pertanyaan besar selama beberapa tahun belakangan ini. Bukan hanya karena adanya konflik Uyghur di mana pemerintah China dituding melakukan represi terhadap minoritas muslim Uyghur, namun karena beredarnya isu larangan untuk beribadah bagi umat muslim di China.
Di Ramadan 2019 ini, mencuat kembali kabar larangan umat muslim untuk melakukan ibadah puasa di China. Dilansir dari ABC Australia, Amnesty International mengungkapkan bahwa China melihat aktivitas puasa Ramadan dan aktivitas terkait lainnya seperti salat 5 waktu dan penggunaan jilbab sebagai tanda ekstrimisme.
Mendukung kecurigaan mengenai larangan beribadah bagi umat muslim China, ABC Australia juga menemukan unggahan dan pemberitahuan di berbagai situs pemerintah mengenai larangan berpuasa dan peringatan bagi restoran yang tutup di bulan puasa akan kehilangan lisensinya.
Hal ini dibenarkan pula oleh seorang aktivis media bulletin Uyghur, Alip Erkin. Menurutnya, pembatasan ibadah puasa di sekolah dan instansi pemerintah sudah ada sejak beberapa dekade lalu. Namun dalam tiga tahun terakhir, pelarangan dan pengawasan semakin meningkat bagi umat muslim.
Erkin yang kini tinggal di Australia pun menyampaikan bahwa meski larangan tersebut cukup intens pada tahun 2014 – 2015, namun ayahnya yang seorang pengusaha dan tidak bekerja pada pemerintah masih bisa melaksanakan ibadah puasa dengan bebas di rumahnya.
Kebebasan ini berubah pada tahun 2017. Ayah Erkin yang merupakan muslim taat ditahan oleh pemerintah China. Di tahun itu pula, muncul berbagai laporan mengenai penawanan massal. Diperkirakan ada 1 juta muslim baik dari Uyghur maupun etnis lain yang ditahan di kamp-kamp penataran di Xinjiang sejak tahun tersebut.
Pengawasan pun tidak hanya dilakukan di ruang publik seperti instansi pemerintah dan sekolah. Menurut pengakuan Aileen, muslim Hui dari Provinsi Gansu, China, pejabat lokal secara rutin tinggal di rumah warga muslim untuk memastikan tidak ada kegiatan keagamaan yang dilakukan.
Akan tetapi, Aileen mengatakan keluarganya yang berada di provinsi Gansu saat ini masih diizinkan untuk puasa dan berdoa meski dengan berbagai pembatasan.
Otoritas China sendiri menyatakan bahwa mereka menghormati kebebasan beragama dan tidak melarang masyarakat China untuk berpuasa. Diplomat China di Islamabad memberi klarifikasi bahwa larangan puasa hanya berlaku bagi anggota partai komunis yang ateis, pejabat di instansi pemerintah dan pelajar dengan kriteria tertentu.
Terlepas dari sanggahan otoritas China, kini muncul pergerakan #FastFromChina dari aktivis di seluruh dunia. Gerakan ini mengajak siapa pun yang peduli pada kebebasan beragama untuk tidak membeli produk China selama bulan Ramadan.
Apakah kamu akan ikut dalam pergerakan kampanye ini untuk membela hak beragama saudara muslim kita di China?
