Soal Uighur, Netizen Kecam PBB dan Pemerintah Indonesia
28 Desember 2019 by Lukyani
Netizen menilai PBB dan pemerintah RI harus ambil langkah terkait Uighur
Kasus kekerasan dan diskriminasi yang dilakukan pemerintah Cina terhadap muslim Uighur di Xinjiang menuai gelombang protes di berbagai media sosial. Bahkan, beberapa waktu lalu, media sosial Twitter dibanjiri tagar #China_is_terrorist.
Melalui tagar tersebut, netizen berbondong-bondong menuding pemerintah Cina sebagai teroris. Selain itu, para netizen pun mempertanyakan komitmen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan pemerintah Indonesia terkait kasus muslim Uighur.
Kecaman untuk pemerintah Indonesia dan PBB
Banyak sekali netizen yang mengecam tindakan pemerintah Cina terhadap muslim Uighur. Netizen menyebut seharusnya bukan Islam yang disebut sebagai teroris, melainkan pemerintah Cina yang memperlakukan muslim Uighur dengan tindakan represif dan diskriminatif.
Tak hanya itu, menurut netizen, PBB hanya berdaya untuk negara kecil.
Baca Juga: Jokowi - Ahok Akhirnya Ketemu Lagi, Kini Duet Berantas Mafia Migas!
“PBB itu hanya berdaya kepada negara2 kecil tidak untuk negara super power seperti China dan Amerika. Diamnya dunia sdh bisa di baca tapi diamnya kita tidak bisa kita diam. Diamnya pemerintah RI bukan berarti diamnya rakyat Indonesia,” tulis netizen dengan akun @RambeyChandra.
Bukan hanya PBB yang dirongrong, Presiden Joko Widodo pun turut ditegur mengenai langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk membantu muslim Uighur.
“Pak @Jokowi anda adalah pemimpin negara dgn umat muslim terbesar di dunia, mana langkah langkah anda untuk menyelamatkan muslim uighur? Kenapa anda diam?” cuit salah satu netizen.
Baca Juga: Masjid di Afghanistan Meledak, Puluhan Orang Tewas
Netizen unggah meme kasus Uighur
Selain memberikan kecaman pada pemerintah Indonesia dan PBB, ada pula netizen yang mengunggah meme berisi 15 jenis kekerasan yang dilakukan pemerintah Cina terhadap para muslim Uighur.
Jenis kekerasan tersebut di antarnya adalah muslim Uighur dipaksa bekerja tanpa bayaran sama sekali, anak-anak dipaksa untuk bekerja, larangan mengunggah konten yang berbau agama Islam, diskriminasi, muslim Uighur dilarang mengadakan acara pernikahan, hak-hak muslim Uighur tak diatur dengan jelas, dan muslim Uighur dilarang menggunakan nama yang Islami.
Tanggapan Mahfud MD
Menanggapi ramainya kasus Uighur, Mahfud MD, Menkopolhukam, mengatakan bahwa saat ini Retno Marsudi selaku Menteri Luar Negeri tengah menyiapkan sejumlah langkah terkait masalah ini.
Baca Juga: Paus Fransiskus Berikan Berkat untuk Indonesia Saat Pelantikan Presiden
“Kemudian dari kelompok masyarakat ada majelis ulama, Muhammadiyah, MUI (Majelis Ulama Indonesia), sudha ke sana, dan sebagainya. Kita cari jalan yang baik lah, kita tidak bisa mendiamkan peristiwa itu. Tapi juga kita harus tahu masalah yang sebenarnya,” kata Mahfud.
Selain itu, Mahfud meminta agar masyarakat Indonesia objektif dalam memandang kasus Uighur. Penganut Islam di China rupanya tak hanya di wilayah Xinjiang, namun ada pula di kota lain seperti Beijing.
“Saya pernah ke Beijing, pernah ke teempat lain aman-aman aja tuh. Tapi kalau di Uighur terjadi begitu, ada apa? Kita harus mencoba lebih objektif melihat seluruh persoalan itu,” tambah Mahfud.
Beberapa ormas Islam di Indonesia pun sempat menjadi sorotan karena dinilai tidak memberikan dukungan untu muslim Uighur. Namun mereka membantah tudigan tersebut dan MUI bahkan menceritakan pengalaman mereka saat mengunjungi muslim Uighur.
