SBY Instruksikan Partai Demokrat Agar Tidak Terlibat Kegiatan Yang Melawan Konstitusi, Pecah Koalisi?
20 April 2019 by Titis Haryo
Dramanya udah mirip sinetron aja nih.
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan instruksi khusus pada seluruh pengurus partai dan kader agar tdak ikut serta dalam kegiatan yang terindikasi melawan konstitusi.
Instruksi SBY ini dikeluarkan setelah melihat situasi Indonesia yang diserbu banyak isu miring terkait persatuan pasca adanya klaim kemenangan yang dideklarasikan oleh calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto beberapa waktu yang lalu.
Lalu, benarkah instruksi SBY ini tanda adanya keretakan koalisi Indonesia Adil Makmur?
Instruksi pada seluruh elemen partai
Dilansir dari Kompas, Kamis (19/4), SBY menuliskan sebuah surat instruksi yang ditujukan pada seluruh elemen Partai Demokrat yang sedang berada dalam pusaran pemilu di Indonesia.
Beberapa diantaranya adalah Sekertaris Jenderal, Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Kehormatan dan Waketum Demokrat Syarief Hasan dan ditembuskan pada Komandas Kogasma Demokrat.
“Ya (benar surat dikirimkan SBY),” ujar Syarief Hasan membenarkan adanya surat instruksi.
Ada empat poin penting instruksi SBY
Dalam surat tersebut, SBY meminta agar seluruh elemen Partai Demokrat agar bisa melaksanakan empat poin penting yang ditulisnya.
Berikut isi surat yang ditulis oleh SBY:
a. Sehubungan dengan perkembangan situasi politik pasca pemungutan suara Pemilu 2019 yang menunjukkan ketegangan (tension) dan bisa berkembang ke arah yang membahayakan politik dan keamanan kita, saya intruksikan kepada pejabat tersebut alamat, untuk secara terus menerus memantau dari dekat perkembangan situasi yang terjadi di Tanah Air.
b. Memastikan para pengurus dan kader Partai Demokrat tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi dan UU yang berlaku serta tidak segaris dengan kebijakan pimpinan PD.
c. Jika terjadi kegentingan dan situasi yang menjurus ke arah konflik dan krisis yang membahayakan, segera melapor kepada Ketum pada kesempatan pertama.
d. Demikian untuk diindahkan dan dilaksanakan.
Bantah Demokrat keluar koalisi
Adanya instruksi SBY itu membuat muncul isu Partai Demokrat keluar dari kolaisi Indonesia Adil Makmur yang mengusung Prabowo-Sandiaga Uno.
Namun, isu perpecahan koalisi itu langsung dibantah oleh Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsudin dan memastikan Partai Demokrat masih berada dalam koalisi.
“Tidak ada cerita di tengah jalan kita meninggalkan orang haya karena tanpa suatu alasan yang bermartabat,” tegas Amir dikutip dari detikcom, Sabtu (20/4).
Instruksi khusus SBY memang memunculkan banyak spekulasi terkait koalisi Indonesia Adil Makmur, terutama pasca deklarasi kemenangan Prabowo Subianto yang terlihat cukup prematur.
Sikap SBY pun seharusnya bisa dicontoh oleh pemimpin partai lainnya agar bisa menahan diri dan tidak membuat situasi pasca Pemilu 2019 semakin panas hingga pengumuman resmi dari KPU muncul.
