Presidennya Selama 30 Tahun Digulingkan, Militer Akan Pimpin Sudan Selama Masa Transisi!
18 April 2019 by Lukyani
Seperti penggulingan rezim Orde Baru?
Angkatan bersenjata Sudan telah menyatakan bahwa Presiden Omar al-Bashir berhasil dikudeta. Mereka pun mengatakan akan memimpin Sudan dan membentuk Dewan Militer selama masa transisi dua tahun ke depan.
Presiden Omar al-Bashir mundur dari jabatan presiden
Dikutip dari AFP, Omar al-Bashir akhirnya mundur dari jabatan presiden setelah menguasai Sudan selama 30 tahun. Kudeta Bashir semakin menguat diduga karena Kementerian Pertahanan dan angkatan bersenjata Sudan mengerahkan pasukan dan mengepung kediaman Bashir. Seluruh ajudan presiden pun ditarik.
“Saya mengumumkan atas nama Menteri Pertahanan telah melengserkan rezim dan menahan presiden di tempat aman,” ungkap Menteri Pertahanan Sudan, Awad Ibnouf.
Gelombang unjuk rasa yang dilakukan oleh rakyat Sudan yang ingin menggulingkan Bashir pun semakin terasa sejak pekan lalu. Bahkan, aksi unjuk rasa sempat berubah menjadi bentrokan dengan aparat keamanan di depan Kementerian Pertahanan.
Rakyat Sudan menolak militer mengisi kekuasaan
Setelah Bashir memutuskan untuk turun, angkatan bersenjata pun langsung mengerahkan pasukannya untuk melakukan penjagaan di Ibu Kota Khartoum. Mereka pun tidak menghentikan keributan massa yang bersuka cita atas mundurnya Bashir.
Kementerian Pertahanan pun memutuskan untuk sementara menutup semua perbatasan dan ruang udara hingga pemberitahuan lebih lanjut. Kelompok pegiat Sudan, Asosiasi Profesional Sudan (SPA) meminta agar militer sebaiknya menyerahkan kekuasaan kepada rakyat untuk membentuk pemerintah peralihan.
“Kami tidak menerima pemerintah saat ini melanjutkan pemerintah atau membiarkan militer mengisi kekuasaan,” ujar Elmuntasir Ahmed, juru bicara SPA, dikutip dari CNN Indonesia. Dengan demikian, SPA mendesak seluruh rakyat Sudan untuk mendesak militer agar menyerahkan kekuasaan kepada kelompok sipil.
Menteri Pertahanan Sudan mengundurkan diri
Aktivis Omar al-Neel mengatakan bahwa ia pun menolak pemerintahan militer. Menurutnya, rakyat Sudan benar-benar ingin menyudahi rezim Bashir, termasuk para angkatan bersenjatanya, dan rakyat Sudan tidak ingin lagi kembali ke lubang yang sama.
Desakan rakyat Sudan ini rupanya sangat kuat. Menteri Pertahanan Sudan sekaligus Kepala Dewan Militer, Awad Ibn Auf, menyatakan mundur dari jabatannya. Meski demikian, rezim militer akan tetap berjalan dan posisi Ibn Auf akan digantikan oleh Letjen Abdel Fattah al-Burhan Abdelrahman.
“Demi memastikan sistem pertahanan dan angkatan bersenjata secara keseluruhan, demi menghindari perpecahan dan perselisihan, mari kita berjalan ke arah baru,” ujar Ibn Auf.
Kepala Komite Politik Dewan Militer, Omar Zain al-Abideen, mengatakan pihaknya akan segera membuka obrolan dengan beberapa politikus dan partai politik untuk persiapan pemilihan umum. Ia pun ingin Pemilu Sudan bisa dilaksanakan dalam waktu dua tahun atau bahkan lebih cepat.
Sementara itu, pegiat HAM mulai mendesak agar Bashir dibawa ke Mahkamah Internasional (ICC) atas sederetan kasus kejahatan perang terkait perang saudara di wilayah Darfur.
Salah satunya yang memunculkan desakan itu adalah Richard Dicker, Direktur Hukum Internasional Human Rights Watch. Menurut Dicker, Bashir tidak boleh dilindungi kekuasaan dan ia harus bertanggung jawab atas kerusuhan selama masa kepemimpinannya.
