Presiden Jokowi Kerap Disebut BPN Sebagai Rezim Diktator, Ternyata Ini Hasil Surveinya!
17 Juni 2019 by Titis Haryo
Survei SMRC menyebut rezim Jokowi hingga SBY penuh demokrasi sedangkan zaman Soeharto dianggap paling diktator.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerap disebut sebagai rezim diktator oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi sejak kontestasi Pilpres 2019 berlangsung.
Bahkan dalam persidangan sengketa pemilu yang digelar di Mahkamah Konstitusi, tim kuasa hukum Prabowo-Sandi juga melakukan kutipan-kutiapn dari pengamat asing yang menyebut Jokowi sebagai penguasa yang diktator.
Lalu, benarkah rezim Jokowi merupakan rezim yang diktator? Berikut hasil survei terbarunya.
Hasil survei SMRC sebut Jokowi demokratis
Sebuah hasil survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC menyatakan jika era pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla merupakan pemerintahan yang demokratis.
Survei yang melibatkan 1.220 responden dari seluruh Indonesia dengan sistem multistage random sampling itu menempatkan rezim Jokowi pada peringkat pertama dengan nilai 7,37 yang berarti demokratis.
Era emerintahan selanjutnya yang mendapatkan kategori demokratis adalah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan nilai yang tidak berbeda jauh yaitu 7,15.
Hasil survei SMRC ini memiliki tingkat margin of error sekitar 3,05 persen dari tingkat kepercayaan responden 95 persen.
Baca Juga: Pengamat Asing Yang Dikutip Prabowo Bantah Jokowi Otoriter, TKN: 02 Harus Minta Maaf!
Zaman Soeharto dinilai paling diktator
SMRC yang juga menyantumkan rezim Soeharto mendapatkan hasil yang cukup mengejutkan. Hal ini karena Soeharto mendapatkan nilai demokrasi paling kecil dan dinilai sebagai seorang diktator.
Hasil ini tidak lepas dari nilai yang didapatkan Soeharto dalam survei yang hanya mendapatkan skor sebesar 4,79. Nilai ini pun jauh berada dibawah Presiden Jokowi dan juga SBY.
“Dari tiga rezim, mayoritas publik menilai rezim SBY dan Jokowi adalah rezim demokratis. Sementara rezim Soeharto adalah rezim diktator,” ucap Direktur SMRC Sirojuddin Abbas dikutip dari Liputan6, Minggu (16/6).
Baca Juga: Tim Prabowo Bongkar 10 Media Yang Dianggap Tak Netral di Sidang MK, Sebut TV One Ditekan!
Masyarakat menilai demokrasi masih berjalan baik
Hasil survei SMRC itu juga mendapatkan hasil jika masyarakat masih percaya demokrasi di Indonesia berjalan secara baik dan positif.
Salah satu indikasi yang digunakan SMRC adalah pada proses perjalanan pesta demokrasi di Pemilu 2019 yang dinilai masih jujur dan adil.
Namun, SMRC juga menemukan fakta adanya penurunan nilai demokrasi dilihat dari sisi politik dan kemanan setelah adanya peristiwa Kerusuhan 21-22 Mei di Bawaslu beberapa waktu lalu.
Hal ini dikarenakan adanya ketakutan yang muncul dalam benak masyarakat karena perilaku semena-mena aparat penegak hukum pasca kerusuhan terjadi.
“Pada 21-22 Mei, ada kenaikan tajam atas penilaian bahwa orang sekarang takut dengan perilaku semena-mena aparat penegak hukum,” jelas Sirojuddin.
“Semua itu indikasi bahwa pasca 21-22 Mei demokrasi Indonesia mengalami pelemahan meskipun secara umum negara ini masih demokratis,” tambahnya.
Hasil survei SMRC ini menjadi salah satu penelitian yang membantah pemberitaan terkait rezim Jokowi yang dianggap diktator oleh BPN.
Pemerintahan Soeharto pun dianggap menjadi era paling buruk karena dinilai sebagai pemerintah yang diktator dengan nilai terendah dibandingkan era SBY dan juga Jokowi.
Kalau menurutmu, apakah hasil survei ini sudah mencerminkan demokrasi Indonesia saat ini belum sih?
