Prabowo Ditolak Salat Jumat Di Masjid Agung Semarang, Ini UU Yang Berpotensi Dilanggar!

1.

Tidak pernah menolak hanya sedikit keberatan jika terjadi politisasi masjid

Dilansir dari Liputan6.com pada Jumat (15/2), KH Hanief Ismail mengungkapkan tidak pernah ada larangan atau penolakan. Dirinya hanya mengungkapkan keberatan jika Masjid Agung Semarang dijadikan alat politik dan kampanye.

“Kita tidak keberatan, kalau salat Jumat silakan. Salat Jumat itu kewajiban umat muslim. Yang keberatan jumatan itu takutnya untuk kegiatan politik,” kata KH Hanief Ismail.

2.

Adanya beberapa pamflet yang dipasang di sekitar area masjid

Kekhawatiran pihak masjid akan terjadi politisasi ini cukup beralasan. Hal ini tidak lepas dari ditemukannya beberapa pamflet dan spanduk yang menyambut kedatangan Capres 02 Prabowo Subianto di sekitar masjid.

“Kami merasa keberatan saat ditemukan ada pamflet seperti itu (dukungan Prabowo) seakan masjid jadi ajang kampanye,” tegas KH Hanief Ismail dilansir dari detik.com, Kamis (14/2).

3.

Prabowo tetap akan melaksanakan salat Jumat di Masjid Agung Semarang

Meskipun ada keberatan yang disampaikan oleh Takmir Masjid Agung Semarang, Badan Pemenangan Daerah (BPD) Prabowo-Sandi memastikan jika Capres 02 Prabowo Subianto akan tetap melaksanakan salat Jumat. Hal ini dikarenakan Prabowo memang hanya ingin salat dan tidak berkampanye.

“Saya sudah bicarakan. Kiai Hanief itu kalau memang ada ajang politik, ada pidato politik. Kan tidak ada. Saya sudah sampaikan pada yayasan juga nggak ada masalah. Pergi salat Jumat boleh,” ucap Ketua BPD Prabowo-Sandi Jateng Abdul Wachid dilansir dari detik.com.

4.

UU Pemilu memang melarang adanya kampanye di masjid

Keberatan yang diajukan oleh Takmir Masjid memang sudah tepat jika benar ada indikasi kampanye yang dilakukan di dalam masjid, karena sesuai UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 280 tentang Pemilu memang melarang adanya aktivitas kampanye di tempat ibadah seperti masjid.

“Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang: menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan,” bunyi Pasal 280 ayat 1 huruf h UU Pemilu.