Penanganan Kasus Novel Baswedan Mandek, Direktur HAM: Jokowi ini Presiden Paling Buruk
19 Juli 2019 by Moseslaz
TGPF Masih belum menyebut secara definitif siapa pelaku penyerangan Novel Baswedan
Kasus penyerangan terhadap salah satu penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan sampai saat ini masih belum menemukan titik terang.
Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dibentuk Kapolri Jenderal Tito Karnavian masih gagal.
Enam bulan bekerja, TGPF hanya mampunmemberikan rekomendasi kepada polisi untuk mengejar tiga orang mencurigakan. Namun tak bisa secara detil menyebut nama pihak yang bertanggung jawab atas penyerangan terhadap Novel.
Baca juga: 6 Bulan Bekerja, Ini Temuan TGPF Atas Kasus Novel. Berhasil Terungkap?
Dilansir dari CNNIndonesia.com, Direktur Kantor Hukum dan HAM Lokataru Haris Azhar mengaku sudah sejak awal menduga TGPF akan gagal mengungkap pelaku penyerangan Novel.
"Berbelas bulan tidak ada juntrungan kerjanya," ujar Haris.
Haris menilai, pembentukan TGPF independen oleh Jokowi bisa membuat kasus tersebut lebih serius ditangani. Jokowi selaku presiden punya wewenang tinggi untuk memerintah, namun menurut Haris, Jokowi punya banyak pertimbangan.
Baca juga: Tim Pencari Fakta Kasus Novel Baswedan Periksa Jenderal Polisi Bintang 3
Haris menyebut, Jokowi memperhitungkan kemungkinan kasus Novel kembali gagal diungkap oleh tim bentukannya. Jika hal itu terjadi, Haris menyebut citra Jokowi akan tercoreng.
"Tapi kalau sekarang jelek, kan ada kapolri yang pasang badan. Presiden tinggal bilang 'itu bukan urusan saya'," tutur Haris.
Haris mengakui pengungkapan kasus Novel tidak mudah karena melibatkan orang yang ia sebut ada di lingkaran kekuasan. Menurut Haris, hal itu juga yang menjadi pertimbangan untuk Jokowi jika membentuk tim gabungan independen.
"Itu kalau dibuka bisa jadi menggugurkan legitimasi pemerintahan hari ini. Jadi ya memang melibatkan jabatan yang sangat tinggi dalam kekuasaan," kata Haris.
Haris juga menilai Jokowi memang tak sepenuhnya peduli pada kasus Novel. Menurutnya selama ini mantan Gubernur DKI Jakarta itu cenderung baru akan memberi perhatian lebih jika kasus itu sudah dapat tekanan dari publik.
"Jokowi ini presiden paling buruk dalam soal hukum sepanjang sejarah. Jokowi sebetulnya enggak peduli dengan hal-hal seperti ini. Dia baru peduli kalau ada masalah hukum yang termanifestasi dalam tekanan publik," terangnya.
Beda pendapat, ahli hukum pidana Universitas Padjajaran Agustinus Pohan berpendapat, Jokowi tak perlu membentuk TGPF independen karena akan berdampak negatif jika pelaku penyerangan terhadap Novel gagal terungkap.
"Enggak usah presiden yang bikin. Kalau gagal pengaruh ke citranya dia. Mending masyarakat sipil bikin, minta dukungan ke negara, misal kewenangan atau kerja sama dengan kepolisian," ucapnya.
Namun menurutnya janggal apabila tim gabungan dan pihak kepolisian saat memberi keterangan kemarin telah menyampaikan motif tanpa mengungkap pelaku penyerangan.
"Dari mana tahu motif kalau tidak ada indikator pelaku. Mestinya kalau omongin motif, tim punya indikator siapa pelakunya. Itu logikanya begitu," katanya.
Menurut Agustinus, pemerintah melalui kepolisian harus serius membuktikan pelaku penyerangan pada Novel.Karena pemerintah perlu membuktikan, karena bagaimana mau percaya pemerintah benar-benar memberantas korupsi jika kasus ini tak terungkap.
Menurutmu bagaimana penanganan kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan ini guys?
