Kontroversi Stafsus Jokowi, Pakai Surat Negara Minta Camat Bantu Perusahaan Pribadi Perangi Corona!
14 April 2020 by Titis Haryo
Gara-gara minta bantuan para camat agar dukung perusahaan pribadinya, Andi Taufan Garuda dikecam.
Staf khusus (Stafsus) Presiden Joko Widodo, Andi Taufan Garuda Putra tengah menjadi sorotan publik usai surat negara atas namanya yang meminta camat seluruh Indoesia membantu penanganan wabah corona atau Covid-19 viral di media sosial.
Dalam surat tersebut, Andi memohon agar para camat mendukung edukasi dan pendataan kebutuhan alat pelindung diri (APD) yang sedang dilakukan oleh perusahan pribadinya, yaitu PT Amartha Mikro Fintek.
Alhasil, beragam kecaman pun muncul dari warganet yang menilai Andi sudah menggunakan posisinya untuk kepentingan pribadi. Berikut laporan lengkapnya!
Surat Stafsus Jokowi viral
Dilansir dari Liputan6.com, Selasa (14/4), Andi Taufan Garuda Putra menjadi sorotan setelah surat dari Sekretaris Kabinet yang mencantumkan namanya viral di media sosial.
Surat bernomor 003/S-SKP-ATGP/IV/2020 yang ditujukan kepada seluruh camat di tanah air berisi tentang kerja sama dalam program Relawan Desa untuk Melawan Covid-19.
Tertulis dalam surat, Andi menyebut bahwa PT Amartha Mikro Fintek akan terlibat langsung dalam program yang juga diinisiasi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Baca Juga: Nyaris Tabrak Tentara Saat Mabuk dan Telanjang, Anggota DPRD Sumbar: Bapak Tidak Tahu Siapa Saya!
Surat tersebut juga berisi tentang rencana pemerintah dalam menjalankan edukasi tentang Covid-19 di area Jawa, Sulawesi dan Sumatera.
Para relawan Covid-19 juga nantinya akan melakukan pendataan kebutuhan alat pelindung diri (APD) yang berada di seluruh puskesmas.
Dikecam warganet
Munculnya surat edaran dari Andi pun memancing beragam reaksi publik terutama di media sosial Twitter. Banyak yang merasa bila surat tersebut berpotensi menimbulkan conflict of interest.
Seperti akun bernama @Reiza_Patters, dia mempertanyakan bagaimana bisa seorang stafsus presiden memberikan arahan untuk mengatur para camat. Terlebih, surat tersebut juga dikeluarkan secara resmi oleh Sekretaris Kabinet.
Baca Juga: Heboh Dentuman Misterius Saat Gunung Krakatau Meletus 2 Kali, Ini Kata PVMBG!
“Stafsus kok bisa bikin surat keluar ya pake kop garuda pulak.. Emang jabatan itu jabatan apa sih? Fungsional? Struktural? Baru tau gw stafsus bisa kirim surat ke luar… Seolah stafsus itu ada lembaganya,” tulisnya.
Hal senada juga disampaikan oleh @na_dirs, dia merasa apa yang dilakukan Andi Taufan merupakan kesalahan administrasi. Apalagi dengan mencantumkan nama perusahaan miliknya.
“Yg dilakukan oleh staf khusus milenial Presiden ini keliru Andi Taufan Garuda Putra salah administrasi memakai kop surat Sekretaris Kabinet. Juga salah menunjuk perusahaannya sendiri,” tulis @na_dirs.
Nadirs pun menganggap kecerobohan Andi bukan hanya bisa menjadi bumerang bagi dirinya tapi juga membebani Presiden Jokowi.
Baca Juga: Diteror Warga, Keluarga Pasien Corona Ini Ancam Bakar Rumah!
Yg dilakukan oleh staf khusus milenial Presiden ini keliru. Andi Taufan Garuda Putra salah administrasi memakai kop surat Sekretaris Kabinet. Juga salah menunjuk perusahaannya sendiri. Kesalahan ini tolong jangan diulangi ya Mas. Anda malah menambah beban Pak Presiden ? pic.twitter.com/3VYG59gZ2p
— Nadirsyah Hosen (@na_dirs) April 14, 2020
Andi Taufan minta maaf kepada publik
Andi Taufan Garuda Putra langsung merespon cepat usai surat edaran yang mencantumkan namanya beredar dan memancing beragam kontroversi.
CEO Amartha itu pun langsung mengklarifikasi dan meminta maaf kepada publik melalui surat terbuka yang disampaikan pada Selasa (14/4). Dia juga memastikan surat kontroversi tersebut ditarik.
“Saya mohon maaf atas hal ini dan menarik surat tersebut,”
Andi juga mengakui bahwa sebenarnya surat tersebut hanya bersifat pemberitahuan dan dukungan kepada program desa untuk melawan Covid-19 tanpa ada maksud lain dibaliknya.
Dia juga menjelaskan bahwa tidak akan ada penggunaan anggaran negara yang mengalir ke perusahaannya, baik itu APBN maupun APBD.
“Dukungan yang diberikan dilakukan tanpa mengugnakan naggaran negara, baik APBN maupun APBD,” jelasnya.
Surat edaran negara atas nama Andi Taufan Garuda Putra memang telah membuat gempar publik usai viral di media sosial beberapa waktu lalu.
Hal ini tidak lepas dari adanya kecurigaan dari masyarakat yang menganggap surat resmi tersebut bisa menimbulkan adanya konflik kepentingan di tengah wabah corona seperti sekarang ini.
Semoga ke depan, baik stafsus maupun para pejabat pemerintahan bisa lebih berhat-hati agar tak menimbulkan kegaduhan di tengah perjuangan melawan corona.
