Jokowi Percepat Pencairan Dana PKH Jelang Pilpres, BPN Prabowo: Perlu Ditelusuri Motifnya!
23 Februari 2019 by Titis Haryo
Jurus rahasia kampanye?
Presiden Jokowi berencana mempercepat pencairan dana bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) pada awal April mendatang. Langkah ini langsung mendapat sorotan BPN Prabowo-Sandi.
BPN Prabowo-Sandi pun meminta pihak-pihak terkait untuk bisa menelusuri motif percepatan pencairan dana oleh Jokowi ini, karena diduga ada motif tertentu selain membantu masyarakat.
Program PKH sendiri memang salah satu janji kampanye Jokowi, tapi apakah benar ini menjadi jurus rahasia jelang Pilpres 2019?
Presiden Jokowi memberikan bantuan PKH dan BPNT Tahap I
Dilansir dari Liputan6,Jumat (22/2), Presiden Jokowi memberikan bantuan PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai Tahap I kepada 1.000 warga Kabupaten Bogor.
Dalam acara tersebut, Presiden Jokowi juga menyebutkan pencairan dana Tahap II akan segera dilakukan pada April 2019, yang merupakan waktu menjelang pemilihan presiden.
“Tahapan kedua akan dicairkan awal bulan April. Diingat-ingat awal bulan April,” ucap Jokowi di Gedung Laka Tangkas Cibinong, Jawa Barat.
Mengatakan akan menambah alokasi dana PKH tahun 2020
Dalam acara tersebut, Jokowi juga mengungkapkan opsi peningkatan jumlah dana PKH untuk tahun 2020. Pada tahun 2019 anggaran PKH meningkat menjadi Rp 34 triliun yang sebelumnya hanya Rp 19 triliun.
Namun, penambahan alokasi dana ini juga harus bisa memberikan peningkatan positif bagi pertumbuhan gizi dan pendidikan anak.
“Nanti tahun depan kita lihat lagi ada anggaran tambahan lagi, kalau diperlukan. Mungkin PKH ini atau mungkin bantuan pangan non tunai kita tambah,” ucapnya.
“Didoakan bu biar bisa tambah lagi. Nanti saya hitung anggaran, APBN-nya masih (cukup), masih. Ya oke tambah. Kayak tahun ini kita tambah dua kali lipat loh,” tambah Jokowi.
Mendapatkan sorotan BPN Prabowo-Sandi
Dilansir Detikcom, Sabtu (23/2), BPN Prabowo-Sandi menyoroti langkah percepatan pencairan yang dilakukan Jokowi ini. BPN pun mempertanyakan motif percepatan tersebut.
“Walau percepatan pencairan itu disenangi masyarakat, tapi motif percepatan pencairan itu perlu ditelusuri," ucap Juru Debat BPN Prabowo-Sandi, Saleh Partaonan Daulay.
"Apakah murni sesuai dengan agenda program atau ada motif politik dibaliknya,” tambahnya.
BPN berharap masyarakat tidak perlu merasa berhutang budi
BPN Prabowo-Sandi juga berharap masyarakat bisa makin cerdas dan tidak perlu merasa berhutang budi pada Jokowi karena bantuan tersebut.
Hal ini tidak lepas dari uang bantuan yang memang merupakan dana alokasi APBN.
“Mereka harus tahu bahwa bantuan sosial itu adalah dari APBN, bukan dari Presiden Jokowi secara personal. Itu pakai uang negara. Jangan sampai masyarakat merasa berhutang budi dengan bansos-bansos tersebut,” tambah Saleh.
Merealisasikan janji kampanye untuk memberikan bantuan dana memang sudah kewajiban pemerintahan. Namun, langkah untuk memberikan bantuan yang begitu dekat dengan hari Pilpres 2019 memang cukup bisa diperdebatkan.
Jadi, apakah ini benar-benar jurus rahasia Jokowi dalam Pilpres 2019 ya?
