Jelang Dilantik, Jokowi Hanya Diam dan Melempar Senyum Saat Ditanya Perppu KPK
17 Oktober 2019 by Titis HaryoJokowi bungkam seribu bahasa soal Perppu KPK, Haduh!
Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak memberikan komentar dan tanggapan apapun terkait tuntutan mahasiswa soal dikeluarkannya Perppu KPK jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, 20 Oktober mendatang.
Sementara itu, pada hari ini Undang-Undang KPK yang baru sudah resmi diterapkan dan banyak pihak yang menilai kondisi lembaga anti rasuah itu di ambang ketidakjelasan.
Seperti apa sikap dingin Jokowi terkait isu Perppu KPK ini? Berikut laporannya.
Jokowi diam seribu bahasa saat ditanya Perppu KPK
Presiden Jokowi dicecar sejumlah pertanyaan saat menghadiri pertemuan dengan sejumlah pejabat di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (16/10).
Baca Juga: Kerusuhan di Ibu Kota Baru Penajam Paser Utara, Sejumlah Bangunan Dibakar Warga!
Salah satu yang paling gencar ditanyakan adalah isu kapan dikeluarkannya Perppu KPK untuk menghentikan polemik terkait dugaan pelemahan lembaga anti rasuah yang ramai disorot oleh mahasiswa dan publik.
Namun alih-alih mendapatkan jawaban, Jokowi hanya diam dan sedikit melempar senyum ke arah awak media. Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah yang juga hadir pun mencoba menyela pertanyaan tersebut.
Basarah pun meminta agar awak media lebih banyak memberikan pertanyaan terkait pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dari pada masalah Perppu KPK.
“Tanya soal pelantikan (presiden), dong,” ucap Basarah dikutip dari Detik.com, Rabu (16/10).
Baca Juga: Tak Sampai Sepekan 2 Kepala Daerah Ditangkap KPK, Mendagri: Saya Sedih dan Prihatin
Ketua MPR Bambang Soesatyo yang juga hadir juga enggan memberi komentar terkait Perppu KPK. Sesi wawancara saat itu pun berubah ke topik yang lain.
Jokowi disebut sedang berada dalam situasi dilematis
Dilain sisi, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyebut situasi dilematis sedang dihadapi Jokowi jelang pelantikan Presiden 20 Oktober mendatang.
Dia menilai penerbitan Perppu untuk menyelesaikan polemik revisi UU KPK bukanlah perkara yang mudah karena begitu kental dengan kepentingan politik.
“Jadi rakyat harus menyadari, partai politik, dan DPR juga harus memaklumi bahwa presiden itu dihadapkan pada pilihan yang sangat dilematis,”
Baca Juga: Dicopot Akibat Istri Julid Pada Wiranto, Eks Dandim Kendari: Saya Ikhlas Terima Putusan Komandan!
“(Mau) mengeluarkan perppu dianggap salah, tidak mengeluarkan perppu dianggap salah,” jelas Mahfud dikutip dari Kompas.com, Rabu (16/10).
Namun, Mahfud berharap baik masyarakat maupun partai politik harus siap menerima keputusan Jokowi jika kelak menerbitkan perppu atau tidak sama sekali. Hal ini dinilai sebagai kondisi yang wajar dalam sistem demokrasi.
“Karena negara ini negara demokrasi, maka DPR, parpol, maupun rakyat harus menerima yang diputuskan Jokowi,” ungkapnya.
Presiden Jokowi memang sedang dalam sorotan tajam jelang pelantikan dirinya pada 20 Oktober mendatang.
Sejumlah tuntutan agar Perppu KPK segera diterbitkan pun terus digaungkan, baik dari kelompok mahasiswa maupun warga sipil.
Semoga keputusan tepat segera diambil Presiden Jokowi karena isu KPK sudah seharusnya menjadi prioritas karena masih menjamurnya praktik koruptif para pejabat yang menghambat pertumbuhan Indonesia ke arah yang lebih baik.