Genap Sebulan Menjabat, Anggota DPR Usul Baju PNS Diganti, Soalnya Warisan Belanda!
06 November 2019 by refa dewa
Dan katanya bisa bikin lapisan ozon rusak!
Pegawai negeri sipil atau biasa disingkat PNS memang dikenal memiliki baju dinas yang berwarna kuning kecokelatan, baju ini sudah menjadi ciri khas, tak hanya pada dinas tertentu tapi di seluruh instansi baik pusat maupun daerah di Indonesia.
Ngebahas soal baju dinas PNS, beberapa hari ini, kabar cukup hangat datang dari para anggota dewan DPR RI. Adalah Dedi Mulyani yang mengusulkan kepada 3 (tiga) mentri (Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Agama) untuk mengubah aturan terkait pakaian dinas PNS untuk disesuaikan dengna basis budaya nusantara.
Sebab, menurut salah seorang yang juga dikenal sebagai tokoh budaya Jawa Barat itu, ketentuan terkaiit pakaian PNS, pejabat DPR hingga DPRD adalah warisan kolonial Belanda.
Contohnya nih, pakaian seragam harian (PSH) PNS berlengan pendek yang berbahan wol atau biasa disebut jas tongki merupakan pakaian yang dulunya dipakai para penjajah untuk berburu. Namun di Indonesia, pakaian ini malah dijadikan seragam formal untuk bekerja harian.
Itu pakaian gaya Belanda yang biasa dipakai untuk berburu, kata dedi kepada Kompas.com, Senin (4/11/2019).
Tak cuma sebagai warisan kolonial, lebih lanjut Dedi menambahkan pakaian berbahan seperti itu tidak cocok di lingkungan Indonesia yang beriklim tropis. Karena menurut Dedi, pakaian berbahan wil cocok di daerah dingin.
Faktanya di Indonesia, tidak semua daerah bersuhu dingin, bahkan ada yang suhunya bisa mencapai 36 derajat celcius saat di musim kemarau.
Suhu Indonesia itu cocoknya menggunakan pakaian dari sutera. Bahan baku sutera itu masuk alam Indonesia, kata dedi.
Bergaya barat
Tak hanya menyinggung seragam ASN, Dedi Mulyadi juga menyinggung pakaian untuk anggota legislatif, terutama pakaian sipil lengkap (PSL) untuk acara resmi atau pengambilan keputusan yang memakai baju jas dan dasi.
Menurut Dedi, pakaian ini sangat kebarat-baratan, dampaknya juga jika dipakai, maka mau tidak mau suhu ruangan haru benar-benar dingin, krena pakaian seperti itu membuat orang gerah.
Agar suhu dingin, maka harus menggunakan AC dengan PK tinggi dan itu akan merusak lapisan ozon, kata Dedi.
Dari pemaparan itu, Dedi menyebutkan sangat penting pemerintah melalui tiga menteri yang sudah disebutkan sebelum nya untuk mengapus aturan tentang pakaian yang dinilai bernuansa warisan penjajah.
Selain itu, seragam ASN saat ini juga semi-militeristik dan warisan Orde Baru, sehingga harus dihapus dan diganti dengan baju khas nusantara, tegas mantan bupati Purwakarta dua periode ini.
Baca juga : 4 Citra Buruk PNS Ini Harus Bisa Diubah Oleh Para CPNS Nanti
Baju nusantara
Tak lupa, Dedi juga menjelaskan, sudah sepatutnya pemerintah mendorong semua PNS dan pejabat negara untuk memakai pakaian dengan basis budaya nusantara.
Setiap pegawai negeri minimal memakai pakaian yang disesuaikan dengan budaya dan iklim di masing-masing daerah.
Tidak menutup kemungkinan anggota legislatif juga, pakaiannya juga menyesuaikan budaya di daerah pemilihan masing-masing.
Sehingga akan tercipta keragaman budaya dan identitas budaya mereka tidak terhapus, kata Dedi.
Namun, Dedi juga menggaris bawahi, pakaian berbasis budaya nusantara tidak melulu memakai baju adat, tapi pakaian khas daerah bisa disesuaikan dengan mode atau fashion saat ini, yang penting ada nilai kepantasan.
Baca juga : Andai 6 Seleb Hollywood Ini Jadi PNS, Masih Pada Ngefans Nggak?
Karena dalam hal ini yang terpenting adalah pakaian ASN tidak seragam di semua daerah. Bisa disesuikan dengan budaya di masing-masing daerah tetapi tetap fashionable (model mengikuti zaman), tandas Dedi.
