Dukung Khilafah dan Jihad Tetap Dalam Pelajaran Agama, Komisi VIII DPR: Itu Sejarah Islam!

Tolak Wacana Menag, DPR RI Dukung Khilafah Tetap Masuk Pelajaran Agama
Massa aksi Reuni 212 jilid III membentangkan tulisan rindu Khilafah di Monas, Jakarta, Senin (2/12/2019). | news.detik.com

Komisi VIII DPR RI dukung agar khilafah dan jihad tetap masuk pelajaran agama karena bagian dari sejarah Islam.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Golkar, Ace Hasan Syadzily menolak wacana Menteri Agama Fachrul Razi yang akan menghapus materi khilafah dan jihad dari pelajaran agama.

Ace menilai jika khilafah dan jihad merupakan salah satu materi pelajaran yang harus tetap dijaga karena termasuk dalam khazanah pemikiran politik dalam sejarah Islam di masa lalu.

Seperti apa dukungan pada materi khilafah dan jihad ini? Berikut laporannya.

1.

Tolak penghapusan khilafah karena bagian sejarah Islam

Tolak Wacana Menag, DPR RI Dukung Khilafah Tetap Masuk Pelajaran Agama
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Golkar, Ace Hasan Syadzily. | nasional.kompas.com

Dilansir dari CNNIndonesia.com, Senin (9/12), Ace menolak mentah-mentah wacana Menteri Agama Fachrul Razi yang akan menghapus sejumlah materi khilafah dan jihad dalam pelajaran agama.

Baca Juga: Borok Menganga, Karyawan Garuda Bongkar Kebijakan Tak Manusiawi Ari Askhara!

Politisi Golkar itu menilai jika khilafah merupakan sebuah pemikiran politik yang harus tetap dijaga karena itu bagian dari fakta sejarah Islam yang mendunia.

“Secara fiq siyasi, khilafah itu merupakan bagian dari khazanah pemikiran politik Islam yang pernah diterapkan dalam sejarah Islam. Kita tak boleh menghapus fakta sejarah itu,”

Bagi Ace, pemahaman tentang Khilafah bagi peserta didik terutama siswa di madrasah perlu diberikan agar sejarah Islam tidak pudar.

Baca Juga: Viral Habib Jafar Shodiq Hina Wapres Ma'ruf Amin 'Babi', Kini Berakhir di Polisi!

2.

Pentingnya kuatkan nilai kebangsaan

Tolak Wacana Menag, DPR RI Dukung Khilafah Tetap Masuk Pelajaran Agama
Massa aksi Reuni 212 membentangkan banner berisi pesan untuk menciptakan Islam Kaffah dengan Khilafah di Monas, Senin (2/12/2019). | kumparan.com

Ace pun tidak setuju melawan radikalisme dengan melakukan penghapusan materi pembelajaran yang merupakan fakta sejarah.

Dia merasa jika lebih baik meningkatkan pemahaman para siswa tentang tidak tepatnya konsep khilafah dan jihad dalam kehidupan bernegara di Indonesia.

Terutama terkait, kesepakatan para pendiri bangsa Indonesia yang sudah bulat menggunakan sistem pemerintahan Republik dengan dasar negara Pancasila.

“Nah, argumen ini yang seharusnya ditanamkan kepada para anak didik agar mereka memahami tentang memperkuat nilai-nilai kebangsaan sebagai pilihan bernegara kita,”

Baca Juga: Habib Jafar Ditangkap Usai Hina Maruf Amin ‘Babi’, Bamukmin: Kriminalisasi Ulama!

Penekanan konsep-konsep Pancasila pun juga jadi materi yang lebih dikedepankan oleh para pendidik dari pada melakukan penghapusan materi pembelajaran.

“Jadi yang harus dikedepankan adalah kemampuan para pendidik untuk menjelaskan tentan konsep kenapa kita menerapkan sistem kenegaraan kita, saat ini dimana Pancasila dan NKRI sebagai pilihan yang tepat,” ujar Ace.

Kemampuan para pendidik nantinya juga akan menjadi kunci keberhasilan dari moderasi beragama yang tengah dilakukan pemerintah Indonesia.

Artikel Lainnya

Recana Kementerian Agama dalam merombak materi pelajaran agama dengan menghapus sejumlah konten yang membahas khilafah dan jihad terus menuai pro dan kontra.

Komisi VIII DPR RI pun angkat bicara, mereka merasa jika kebijakan tersebut tidak tepat karena khilafah merupakan salah satu fakta sejarah Islam yang juga khazanah pendidikan dunia.

Ace Hasan Syadzily selaku Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI meminta agar pemerintah lebih menekankan pemahaman konsep Pancasila daripada melakukan penghapusan materi pembelajaran tersebut.

Tags :