Defisit Anggaran, PBB Terancam Kehabisan Dana di Akhir Oktober
14 Oktober 2019 by LukyaniPBB mengaku mengalami kekurangan dana untuk kegiatannya
Kabar mengejutkan datang dari Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres. Guterres mengatakan bahwa organisasinya ini terancam kehabisan uang pada akhir Oktober. Hal tersebut terjadi karena PBB mengalami defisit anggaran sebesar US$230 juta atau sekitar Rp3,2 triliun.
PBB kekurangan dana
Dalam sebuah surat yang dibagikan ke sekitar 37 ribu pegawai di sekretariat PBB, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengatakan bahwa pihaknya terpaksa menerapkan 'langkah-langkah untuk meminimalisir kesenjangan'.
Langkah tersebut belum ditentukan pasti demi memastikan gaji dan hak para pegawai tetap terpenuhi.
"Negara-negara anggota PBB hanya membayar 70 persen dari jumlah total yang diperlukan untuk operasi anggaran rutin kami pada 2019. Ini berarti kekurangan uang tunai sebesar US$320 juta pada akhir September. Kami terpaksa menggunakan anggaran cadangan kami pada akhir bulan ini," bunyi surat Guterres yang didapat AFP pada Senin (8/9), dikutip dari CNN Indonesia.
Baca Juga: Heboh Fenomena Buzzer Politik Sebar Hoaks hingga Provokasi, Ternyata Segini Bayarannya!
Anggota PBB menolak permintaan bantuan
Menurut sebuah laporan, bujet operasional PBB pada 2018-2019 mencapai angka US$5,4 miliar atau Rp76,4 triliun. Anggaran ini pun belum termasuk dana untuk memenuhi kebutuhan misi perdamaian PBB.
Guterres mengimbau organisasinya untuk menghemat pengeluaran. Oleh sebab itu, PBB pun akan menunda sejumlah pertemuan dan mengurangi pelayanan. Guterres mengatakan kantor PBB pun akan membatasi perjalanan resmi setiap pejabat PBB.
Pada awal tahun 2019, Guterres sudah meminta 193 negara anggota PBB untuk meningkatkan kontribusi kepada badan dunia ini guna menutup kekurangan bujet. Sayangnya, seorang pejabat PBB yang tak ingin dibuka identitasnya menyatakan para negara anggota PBB menolak permintaan tersebut.
Baca Juga: Mengenal Abdelaziz al-Fagham, "Malaikat Pelindung" Raja Salman
"Tanggung jawab utama terkait kesehatan finansial kami ada pada negara-negara anggota," kata Guterres, dikutip dari CNN Indonesia.
Awal mula pembentukan PBB
Rencana konkrit awal untuk organisasi dunia ini dimulai di bawah naungan Departemen Luar Negeri AS pada tahun 1939.
Franklin D. Roosevelt mendapatkan kepercayaan sebagai orang yang pertama menciptakan istilah "United Nations" atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Istilah ini pertama kali secara resmi digunakan pada 1 Januari 1942. Saat itu 26 pemerintah negara berjanji untuk melanjutkan usaha perang menandatangani Piagam Atlantik.
Baca Juga: Jokowi Masuk Urutan ke-13 Tokoh Muslim Berpengaruh Dunia, Patahkan Tudingan anti-Islam?
Sebagai tindak lanjut Piagam Atlantik tersebut, pada tanggal 25 April 1945, Konferensi PBB tentang Organisasi Internasional diadakan di San Francisco, dengan dihadiri oleh 50 pemerintah negara dan sejumlah organisasi non-pemerintah yang terlibat dalam penyusunan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (Declaration of the United Nations).
PBB resmi dibentuk pada 24 Oktober 1945 atas ratifikasi Piagam oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan -Prancis, Republik Tiongkok, Uni Soviet, Inggris dan Amerika Serikat- dan mayoritas dari 46 negara anggota lainnya. Sidang Umum pertama, dengan 51 wakil negara, dan Dewan Keamanan, diadakan di Westminster Central Hall di London pada Januari 1946.
Sejak pendiriannya, banyak kontroversi, dan kritik tertuju pada PBB. Di Amerika Serikat, saingan awal PBB adalah John Birch Society, yang memulai kampanye "get US out of the UN" pada tahun 1959, dan menuduh bahwa tujuan PBB adalah mendirikan "One World Government" atau Pemerintah Seluruh Dunia.