Wacana Motor Masuk Jalan Tol Tuai Kontroversi, Berikut Pendapat dari Berbagai Pihak
01 Februari 2019 by Lukyani
Kamu termasuk yang setuju atau menolak?
Selama ini jalan tol memang hanya berlaku untuk kendaraan roda empat. Alhasil, para pengendara sepeda motor tidak bisa menikmati jalan bebas hambatan ini. Hal ini dirasa perlu direvisi, sehingga muncul ide untuk mengizinkan motor masuk jalan tol.
Ide yang digagas oleh Ketua DPR, Bambang Soetoyo (Bamsoet), didasarkan pada pemikiran bahwa pengendara motor dan mobil harus mendapatkan hak dan kenyamanan yang setara. Bamsoet pun meyakini bahwa pengendara motor akan lebih tertib di jalan tol sekaligus kemacetan pun bisa sedikit demi sedikit terurai.
Berikut adalah beberapa fakta dan pendapat dari berbagai pihak mengenai wacana sepeda motor masuk jalan tol.
YLKI: Wacana motor masuk jalan tol wajib ditolak
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menganggap bahwa wacana Bamsoet untuk mengizinkan sepeda motor ke jalan tol adalah menggelikan dan wajib ditolak. Tulus Abadi, Ketua YLKI,menganggap bahwa wacana ini bertolak belakang dengan aspek keamanan yang menjadi basis utama dalam berkendara.
Menurut Tulus, mengizinkan pengendara sepeda motor masuk ke jalan tol sama dengan menyodorkan nyawa pengendaranya. "Mendorong sepeda motor masuk jalan tol adalah karpet merah untuk melambungnya kecelakaan lalu lintas dengan korban fatal (meninggal dunia, cacat tetap) yang melibatkan pengguna sepeda motor," ujar Tulus, dikutip dari Kompas.com, Kamis (31/1).
Atas dasar itu, Tulus meminta DPR menghentikan rencana mengizinkan motor masuk ke jalan tol. Baginya, wacana ini adalah sesat pikir dan irasional sehingga sudah seharusnya tidak dilanjutkan.
Instansi terkait diminta melakukan kajian wacana motor masuk jalan tol
Ahmad Sahroni, Ketua Komisi DPR III, menganggap wajar jika masyarakat merasa khawatir dengan wacana motor masuk jalan tol. Untuk menjawab kekhawatiran tersebut, Sahroni meminta agar instansi terkait, seperi Kemenhub, Polri, dan Jasa Marga mengadakan kajian.
“Bagaimana membuat aspek keselamatan menjadi prioritas seperti membangun dinding pembatas yang kokoh, lebar jalan yang akan dibangun, penerapan sistem ganjil genap untuk roda dua yang masuk di dalam tol, atau kebijakan lainnya. Silakan instansi terkait dengan jalan tol merumuskan kebijakan yang akan diambil,” ujar Sahroni, dikutip dari Kompas.com, Kamis (31/1).
Sahroni sendiri mengaku setuju mengenai wacana ini. Menurutnya, hal ini akan membantu masyarakat untuk merasakan semua fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Prinsipnya adalah memberikan keadilan untuk masyarakat.
Bamsoet: Motor masuk jalan tol pasti aman
Bamsoet mengatakan bahwa para pengendara motor pun membayar pajak. Oleh sebab itu, mereka juga berhak menikmati fasilitas jalan tol ini. Menurut Bamsoet, jangan hanya pemilik mobil ber-AC yang bisa masuk jalan tol.
Bamsoet pun meyakinkan masyarakat bahwa wacana yang dicanangkannya ini dijamin aman. Salah satu solusi dari Bamsoet untuk jaminan keamanan pengendara sepeda motor saat berkendara di jalan tol adalah diadakannya jalur khusus kendaraan roda dua.
Kemenhub: Jalan tol bisa dilalui sepeda motor
Menurut Kemenhub, jalan tol sebenarnya bisa dilalui oleh sepeda motor. Seperti halnya di jalan tol Suramadu dan Bali Mandara yang mempunyai jalur khusus untuk sepeda motor. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi, mengatakan bahwa tidak semua jalan tol bisa dilalui motor. Hanya yang spesifikasinya sama seperti jalan tol Suramadu.
"Jalan tol dapat dilalui sepeda motor, tetapi bukan berarti harus. Banyak hal yang perlu dipertimbangkan, salah satunya adalah jalan tol bebas hambatan yang kanan kirinya bebas dari permukiman, terjangan angin pun pasti besar, bahkan ada rambu peringatan hati-hati angin besar," ujarnya.
Itulah beberapa perang pendapat dari berbagai pihak terkait wacana sepeda motor masuk jalan tol. Ada yang setuju dan ada juga yang menolak. Usulan ini pun saat ini masih dikaji oleh pemerintah. Tentunya banyak sekali pertimbangan sebelum akhirnya wacana ini diputuskan untuk ditolak atau diterapkan. Semoga pemerintah bisa merumuskan kebijakan yang baik tanpa menimbulkan banyak polemik ya.
