Viral Video Ormas Minta "Jatah" Urus Parkir di Bekasi, Kami Mewakili Walikota!

Kapolres buka suara

Di tempat terpisah, Kapolres Metro bekasi, Kombes Indarto pun buka suara, pihaknya menyebutkan video muncul pasca penolakan dari minimarket kepada ormas yang hendak memungut retribusi parkir di minimarket tersebut.

Beberapa waktu yang lalu itu ada orang, kebetulan ada anggota ormas, tapi dia sebetulnya mendapatkan surat tugas dari Dispenda (Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi) untuk narik parkir di lahan di titik itu, di pom bensin itu, dengan dasar surat itu, dia datang ke Alfamart. (Pihak) Alfamart karena merasa belum ada sosialisasi atau yang cukup dari pemkot dia bingung kan, ujar Indarto saat dihubungi.

Penolakan itu terjadi karena 'surat tugas' yang ditunjukkan salah seorang anggota ormas itu sudah lewat masa kadaluwarsanya, hal inilah yang kemudian menimbulkan percekcokan antara pihak ormas dengan pihak minimarket.

Takut kericuhan terus membesar, pihak kepolisian kemudian turun tangan untuk meredam suasana di lokasi.

(Ormas) ditolak, di sana sempat cekcok, terus ditengahin lah, oleh polisi. Prinsipnya 'kamu nggak boleh, apalagi surat tugasnya itu sudah habis September, itu kan Oktober, jadi nggak boleh', ujar Indarto.

Usai ditengahi polisi, pihak ormas tidak lantas membubarkan diri, yang ada mereka justru membawa massa yang lebih banyak buat demo di sekitar Jalan Raya Narogong.

Kejadian itu turut menyeret beberapa pihak untuk melakukan mediasi, menurut pantauan pihak kepolisian, tiga pihak itu diantaranya, ormas, pihak minimarket dan Pemkot Bekasi.

Nah selesai itu, baru mereka keluar untuk memberitahukan hasil musyawarah audiensi kepada massa, habis itu massa pulang. Ya itu pas direkam itu pada saat dia jelasin ke massa. Jadi gitu ceritanya, ujarnya.

Dari hasl musyawarah, Indarto menjelaskan kalau semua minimarket yang ada di Bekasi, wajib menjalin kerja sama dengan ormas terkait persoalan retribusi parkir.

Baca juga : Mengeluhkan Tarif Parkir Bandara yang Mencapai Rp 1,3 Juta, Pria Ini Malah Dibully Sama Netizen. Kenapa ya?

Jadi video itu adalah permintaan aspirasi mereka agar parkir-parkir itu yang mau dibuat itu, yang untuk menaikkan PAD itu nariknya itu dilibatkan lah pemberdayaan masyarakat, yaitu ormas. Tapi bukan preman, kayak juru parkir yang lain, yang dikasih tugas oleh pemkot untuk narik parkir gitu lah. Jadi bukan masuk ke kantongnya ormas. Permintaan mereka, libatkan kami lah biar kami ada kerjaan, tapi itu resmi gitu, ujar Indarto.

Wali Kota turut berkomentar

Menanggapi viralnya video tersebut, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi pun turut berkomentar terkait jatah parkir yang diminta oleh ormas Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi (GIBAS). Menurut Efendi, pihaknya saat ini memang tengah menggenjot pendapatan anggaran daerah (PAD) dari pajak parkir yang saat ini masih dikaji.

Kita lagi ekstensifikasi, penggalian potensi. Kenapa ada ini kita nggak tarik? Kalau retribusi kan nggak mungkin, kan lahannya milik dia. Yang paling cocok ya pajak. Pajak itu kan dia wajib pajak. Nah tinggal pajak itu dikelola oleh dia atau dikelola oleh pihak ketiga? Kan sama, jelas Rahmat di kantornya, Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi, Senin (4/11/2019) .

Potensinya, ada potensi parkir, ada restoran, kalau minimarket kan ada objeknya di mana, restoran objeknya di mana, banyaklah. Kita terus lakukan pengembangan. Kita kan baru saja mengesahkan perda tentang pajak daerah, di dalam pajak daerah itu ada pajak restoran, pajak hotel, pajak parkir, ada pajak reklame ada pajak macam-macam. Itulah nanti biaya ekstensifikasi itu yang untuk pembangunan di wilayah Kota Bekasi. Dari mana? Dari semua pajak rakyat, uang itu harus kita kembalikan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat, sambungnya.

Lebih lanjut menurut pria yang akrab disapa Pepen ini diduga memperbolehkan ormas atau pihak swasta dalam mengelola perparkiran di minimarket. Ia pun kemudian menganalogikan dengan pengelolaan parkir yang dipegang oleh badan usaha perparkiran.

Iya. Kan sama kayak mall bekerja sama dengan Secure Parking. Kita kan lagi melakukan pemberdayaan kepada teman-teman (ormas, red). Nah pemberdayaan itu kan harus pakai aturan, bukan otot kan. Saat aturan main itu ya sama semua. Ada wajib pajak, berarti kan ada NPWP-nya, ada izin operasional. Atau perorangan, you juga bisa tapi harus punya izin, izin operasionalnya, sambungnya.

Karena tidak ada bedanya, ia pun kemudian meminta pihak minimarket bekerja sama terkait hal itu, namun lanjut Pepen, meminta ormas tidak melakukan kekerasan atau aksi premanisme agar tidak membuat para investor lari.

Pepen sekali lagi menjelaskan jika uang hasil penarikan parkir itu tetap masuk ke kas Pemkot Bekasi, nah posisi ormas sendiri hanyalah sebagai operator.

Ke kas Pemkot, tapi ada pemberdayaan. Operatornya siapa tapi berbadan hukum, ada aturan, nggak keluar merek ormasnya, tapi keluar nama pengusahanya, tuturnya.