Tok! PNS yang Ikut Aksi 22 Mei Bakal Dipecat!
22 Mei 2019 by refa dewaWah berabe nih!
Demi meminimalisir meluasnya demonstran yang berkumpul di Jakarta dalam aksi people power 22 Mei 2019. Wali Kota Cimahi Ajay M Priatna, telah mengeluarkan aturan untuk para aparatus sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS), yakni dilarang mengikuti aksi people power.
Bahkan Wali Kota Ajay tidak segan-segan memberikan sanksi tegas untuk jajarannya yang membandel yakni langsung dipecat.
Kami melarang ASN terlibat kegiatan seperti itu. Tidak boleh. Apabila ada yang ikut ke Jakarta, saya akan langsung pecat, katanya di sela-sela Operasi Pasar Murah (OPM) di Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Selasa (21/5/2019).
Lebih lanjut Ajay menjelaskan jika pemecatan itu adalah sanksi berat yang diberikan kepada bawahannya karena dalam pelaksanaan Pemilu 2019, ASN / PNS sejatinya bersikap netral
Banyak hal yang harus diselesaikan, ngapain ikut aksi ke Jakarta. Sejauh ini saya tidak menemukan jajaran ASN yang ikut aksi politik, ucapnya.
Maka dari itu, Wali Kota Ajay mengingatkan agar ASN Pemkot Cimahi tidak terprovokasi dan terlibat dalam aksi people power 22 Mei tersebut, tak hanya mengingatkan, Wali Kota Ajay juga meminta kepada masyarakat Kota Cimahi agar 'legowo' dan menghormati putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Masyarakat jangan sampai terprovokasi, apalagi hingga ikut aksi ke Jakarta yang bisa merugikan, ujarnya.
Wali Kota Ajay juga menuturkan, jika tidak terima dengan keputusan KPU, pemerintah sudah menyiapkan kanal resmi untuk menggugat hasil Pemilu 2019 tersebut, yakni ke Bawaslu atau ke Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga masyarakat seyogyanya tidak usah mengikuti demonstrasi di Jakarta.
Seperti diberitakan sebelumnya, aksi people power atau demo 22 Mei akhirnya pecah, dari informasi beberapa media, massa terlibat diduga datang dari luar Jakarta, dan dari keterangan pihak kepolisian, massa tersebut diketahui membawa amplop berisi uang. Alhasil, pihak kepolisian untuk sementara menilai jika mayoritas massa yang demo adalah massa bayaran.
"Dugaan sementara mayoritas massa dari luar Jakarta. Ada indikasi-indikasi," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Pol Mohammad Iqbal di Kantor Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2019).
Dari beberapa peristiwa tersebut berbagai data sudah kami dapat. Dari hasil pemeriksaan sementara bahwa mayoritas dari luar Jakarta, dari Jawa Barat, Banten dan ada dari Jateng," sambungnya.
Lebih lanjut dari barang bukti yang disita, pihak kepolisian berhasil menyita sejumlah amplop berisi uang dan satu ambulan berlogo partai tertentu yang di dalamnya terdapat batu dan alat-alat.