Tito Karnavian Ingatkan Sanksi Gubernur yang Tak Tegakkan Protokol Kesehatan, Anies Baswedan Terancam Dicopot?
19 November 2020 by Ade Wismoyo
Sanksi bagi kepala daerah yang lalai soal prokes berupa pemberhentian sesuai UU tentang Pemereintahan Daerah.
Menteri dalam negeri Tito Karnavian kembali menyinggung soal ketegasan para kepala daerah dalam menegakkan protokol kesehatan. Mantan Kapolri itu berencana untuk menertibkan instruksi pelaksanaan protokol kesehatan di seluruh wilayah Indonesia yang belakangan mulai sedikit diabaikan.
Dalam rapat Komisi II di Gedung DPR-RI, Tito pun mengingatkan para kepala daerah tentang UU terkait yang jika tak diindahkan bisa berakibat pada pemberhentian atau pencopotan jabatan kepala daerah. Oleh sebab itu Tito mengimbau semua kepala daerah agar bertindak konsisten dalam menegakkan penerapan protokol kesehatan untuk menekan dan mencegah penularan Covid-19 di wilayah kerja mereka masing-masing.
BACA JUGA: Dipecat Gara-gara Jemput Habib Rizieq, Pria Ini Mengaku Ikhlas dan Bangga Kawal Imam Besar
Peringatan untuk para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota
Tito Karnavian mengingatkan para gubernur, bupati, dan wali kota untuk menjalankan dengan disiplin instruksi penegakkan protokol kesehatan. Ia menyebut akan ada risiko yang harus ditanggung para kepala daerah yang lalai dalam menjalankan tugas tersebut, yaitu pemberhentian dari jabatan.
"Saya sampaikan kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk mengindahkan instruksi ini karena ada risiko menurut UU. Kalau UU dilanggar dapat dilakukan pemberhentian," kata Tito dalam rapat di Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 18 November 2020, dikutip dari Pikiran-rakyat.com.
BACA JUGA: Sindir Acara Habib Rizieq yang Hadirkan Puluhan Ribu Orang, Dokter Tirta: Ngapain Ada PSBB Transisi?
Ingatkan kepala daerah agar beri contoh baik
Lebih lanjut Tito Karnavian mengimbau para kepala daerah agar dapat bertindak sebagai teladan bagi masyarakat dalam hal mematuhi protokol kesehatan. Salah satu cara yang dicontohkan adalah dengan tidak ikut dalam kerumunan massa yang berpotensi terjadi penularan Covid-19.
"Saya meminta kepala daerah untuk menjadi teladan mematuhi protokol kesehatan, termasuk tidak ikut dalam kerumunan yang berpotensi melanggar protokol kesehatan," ujarnya dikutip dari Pikiran-rakyat.com.
BACA JUGA: Karier Tak Mulus Sesuai Impian, Dena Rachman Akui Sempat Menjadi Atheis
Anis Baswedan dipanggil Polda Metro Jaya
Dilansir dari Kompas.com, gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memenuhi panggilan dari Polda Metro Jaya pada Rabu (18/11) untuk memberikan keterangan terkait pelanggaran protokol kesehatan.
Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Metro Jaya Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat mengatakan bahwa banyak pihak yang menilai pemanggilan Anies terlalu berlebihan. Ia lantas menegaskan bahwa pemanggilan ini dilakukan sebatas untuk klarifikasi.
"Jangan ada anggapan bahwa ada kriminalisasi dan sebagainya. Ini masih tahap klarifikasi dalam tahap penyelidikan itu ujungnya menentukan ada atau tidak pidananya," ujar Tubagus di Polda Metro Jaya dikutip dari Kompas.com.
Diperiksa selama hampir 10 jam
Tubagus menyatakan bahwa Anies adalah sosok yang dinilai mampu meberikan penjelasan terkait kegiatan yang melanggar protokol kesehatan yang terjadi di daerah yang dipimpinnya. Penjelasan tersebut akan dijadikan bahan penilaian apakah ada unsur pidana atau tidak.
"Siapa yang bisa menjawab? Salah satunya yang bisa menjawab adalah Gubernur. Kita mau memastikan kondisi di Jakarta ini statusnya apa saat kegiatan (Rizieq Shihab) dilakukan," pungkas Tubagus dikutip dari Kompas.com.
Kemunculan instruksi dari Tio Karnavian ini lantas ditanggapi oleh para pengguna media sosial hingga tagar #InstruksiMendagri yang digaungkan di media sosial Twitter menjadi viral. Sebagian besar warganet mendukung tindakan tegas terhadap para kepala daerah yang lalai akan tugasnya menegakkan pelaksanaan protokol kesehatan. Ada juga yang menganggap pemanggilan Anies baswedan sebagai hal yang berlebihan dan tebang pilih.
