Tak Langsung Setujui Pinta Megawati Soal Jatah Menteri, Pengamat: Jokowi Mulai ‘Bandel’
09 Agustus 2019 by MoseslazBeberapa kali disebut Megawati pegawai partai, Jokowi beri ketegasan
Presiden Indonesia Joko Widodo menegaskan ia bukan sekedar petugas partai yang mengiyakan apapun permintaan Ketua Umumnya. Hal itu lah arti ‘bandel’ yang disebutkan oleh pengamat komunikasi politik Universitas Bunda Mulia Silvanus Alvin.
Alvin menyebut penegasan Jokowi itu terlihat dalam pidatonya di Kongres V Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), di Bali, Kamis (8/8).
Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyatakan secara gamblang tak mau apabila hanya diberi jatah empat menteri di kabinet mendatang.
Baca juga: Kecualikan Prabowo, Sekjen PDIP: Kami Tak Undang Koalisi 02 di Kongres V
"Tapi kalau nanti Pak Jokowi mesti ada menterinya. Mesti banyak. Orang kita pemenang dua kali, betul apa tidak? Saksikan ya! Jangan nanti, "Ibu Mega, saya kira karena PDI sudah banyak kemenangan, sudah ada di DPR, nanti saya kasih cuma empat ya'. Emoh," kata Megawati sambil tertawa.
Di kesempatan pidatonya, Jokowi tak serta merta mengiyakan soal jatah menteri yang diminta Megawati. Jokowi hanya memberi garansi bahwa PDIP akan mendapat jatah menteri terbanyak dari parpol pendukung lain.
Alvin menyebut jawaban Jokowi atas permintaan Megawati adalah simbol penegasan bahwa ia tak bisa dikendalikan siapapun, termasuk partainya sendiri, PDIP.
Baca juga: Mega Sapa Prabowo di Kongres PDIP Bali: Tempur Lagi di 2024, Siap?
Selain memberikan penegasan, menurut Alvin, jawaban Jokowi juga menjawab anggapan bahwa selama ini ia dikendalikan oleh Megawati dan PDIP. Apalagi Megawati sudah beberapa kali menyebut Jokowi hanyalah petugas partai PDIP.
"Jokowi menegaskan dia bukan petugas partai semata yang apapun Mega bilang pasti dilakukan. Bahwa Jokowi memberanikan diri untuk bandel, tapi bandelnya ini berlandaskan apa yang ia anggap baik untuk Indonesia," kata Alvin mengutip dari CNNIndonesia.com.
Disamping itu, kini Jokowi juga sudah tak punya beban politik karena sudah pasti menjabat periode keduanya. Hal itu mengisyaratkan JOkowi akan memilih susunan kabinetnya sendiri secara leluasa untuk memuluskan program-program kerjanya.
"Tapi bukan berarti Jokowi menutup telinga sama sekali atas masukan-masukan Megawati. Posisi Megawati itu bak Ibu untuk Jokowi. Tentu ia akan menghormati dan mendengar beliau," ujarnya.
Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai Mega terkesan terlalu superior ketika meminta jatah menteri terbanyak. Terlebih, pembicaraan jatah kursi menteri adalah hal sensitif jika dibahas di publik.
Tentunya pembahasan bagi-bagi jatah kursi menteri ini bisa saja menimbulkan citra negatif bagi publik. Karena seharusnya politik bukan soal jatah menteri, tapi perihal kemaslahatan masyarakat Indonesia. Menurutmu sendiri bagaimana soal bagi-bagi jatah kursi menteri ini guys?