Soal Pidato Pelantikan Jokowi, Ketua LIPI: Mirip Orba
27 Oktober 2019 by Lukyani
Jokowi dianggap abai untuk kasus HAM dan hukum dalam pidatonya
Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Firman Noor, menilai pidato yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada acara pelantikannya mencerminkan arah pemerintah ala Orde Baru. Mengapa demikian?
Pidato Presiden Joko Widodo berbau orba
Dalam pidato yang disampaikan di acara pelantikan, Presiden Joko Widodo sama sekali tidak menyinggung persoalan HAM, hukum korupsi, maupun penguatan demokrasi.
“Saya membaca ini memang nampak nuansanya lebih pada masalah pembangunan, masalah efisiensi, dan juga pembangunan terkait SDM yang kalau kita lihat ini kok agak-agak mirip pemerintahan Soeharto,” ujar Firman kepada Tempo.
Firman menyayangkan Presiden Joko Widodo tidak membicarakan masalah hukum, HAM, korupsi, dan demokrasi dalam pidatonya itu. Padahal, Firman beranggapan bahwa empat hal itu adalah masalah pokok yang juga berkaitan erat dengan Pancasila dan kemanusiaan.
Baca Juga: Temukan Metode Cuci Otak, dokter Pecatan IDI ini Akhirnya Jadi Menteri Jokowi!
Firman pun berharap agar Presiden Joko Widodo menaruh perhatian lebih terhadap empat isu itu. Tidak hanya itu, Firman juga mengatakan bahwa Indonesia saat ini masih memiliki banyak tugas selain empat hal tersebut.
Hanya fokus masalah ekonomi
Firman menyebut Presiden Joko Widodo tidak perlu sensitif dengan empat isu itu.
“Dalam hal ini saya kira presiden tidak terlalu sensitif. Ini satu hal yang sangat disayangkan,” ujar Firman.
Dalam pidato perdananya sebagai Presiden Indonesia periode 2019-2024, Presiden Joko Widodo hanya membahas lima isu yang kaitannya dengan ekonomi.
Baca Juga: Mobil B 1 RI Cegat Tamu Negara Sambil Bawa Parang, Ternyata Juga Membeli Undangan Pelantikan Jokowi!
Lima isu itu adalah pembangunan sumbed daya manusia, melanjutkan pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi yang dianggap menghambat, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang memiliki nilai tambah tinggi.
Presiden Joko Widodo juga mengatakan Indonesia akan keluar dari pendapatan kelas menengah di tahun 2045 nanti.
“Indonesia telah menjadi negara maju dengan pendapatan menurut hitung-hitungan Rp 320 juta per kapita per tahun atau Rp 27 juta per kapita per bulan. Itulah target kita. Target kita bersama,” ucapnya.
Baca Juga: Ngaku Jadi Presiden dan Minta Segera Dikawal ke DPR, Edi Malah Ditangkap Polisi!
Komentar Sandiaga Uno
Sementara itu, Sandiaga Uno pun memberikan komentar terkait pidato Presiden Joko Widodo. Menurut Sandiaga, Presiden Joko Widodo memiliki target yang cukup tinggi.
“Selamat sekali lagi. Semoga cita-cita menjadi lima besar ekonomi dunia tercapai. Ada target-target yang spesifik. Ini tidak datang secara otomatis. Kita harus bekerja keras. Targetnya cukup tinggi,” ujar Sandiaga, dikutip dari Tempo.
Menurut Sandiaga, target mencapai pendapatan per kapita per tahun Rp 320 juta dan PDB USD 7 triliun harus bisa diwujudkan. Adapun Sandiaga kini telah bergabung dengan Partai Gerindra yang digadang-gadang akan berkoalisi dengan Presiden Joko Widodo di periode ini.
Presiden Joko Widodo juga mengatakan Indonesia akan masuk lima besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati nol persen. “Kita harus ke sana. Kita sudah hitung, sudah kalkulasi, target tersebut sangat masuk akal dan sangat memungkinkan untuk kita capai,” ujarnya.
