Percepat Pindah Ibu Kota, Jokowi: Bila Dibiarkan, Ketimpangan Makin Parah!
17 Agustus 2019 by Titis Haryo
Menurut Jokowi, jika pindah ibu kota tidak segera dipercepat maka risiko ketimpangan akan semakin parah
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan pindah ibu kota akan segera dilaksanakan dan bukan sekadar wacana lagi saat membacakan nota keuangan di Gedung DPR, Senayan, Jum’at (16/8).
Pria yang pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta itu juga memastikan akan menggunakan APBN sekecil mungkin untuk proses perpindahan ibu kota.
Seperti apa penjelasan Presiden Jokowi soal pindah ibu kota? Berikut laporannya.
Jokowi khawatir jika tak dipercepat bisa memunculkan ketimpangan sosial
Dilansir dari Kompas.com, Jum’at (16/8), Jokowi memastikan jika proses perpindahan ibu kota dari Jakarta ke kawasan Pulau Kalimantan sudah memasuki tahap yang sangat ‘serius’.
Dia pun menjelaskan jika perpindahan kota tak segera dilakukan maka akan memunculkan ketimpangan dengan pulau-pulau lain di luar Pulau Jawa.
“Apabila kita membiarkan hal ini berlanjut tanpa ada upaya yang serius, maka ketimpangan akan semakin parah,”
Ibu kota baru sendiri nanti akan dirancang oleh pemerintah bukan sekadar sebagai identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) saja, tetapi juga merepresentasikan kemajuan bangsa.
Beberapa konsep yang akan diusung dalam ibu kota baru kedepan adalah modern, smart, dan juga geen city yang lepas dari energi kuno seperti sumber energi fosil.
Baca Juga: Atasi Polusi Udara, Ini Aturan Baru Sistem Ganjil Genap di Jakarta
Pemerintah tidak akan gunakan banyak APBN
Soal dana perpindahan ibu kota yang disinyalir akan menggunakan APBN 2020, Jokowi menjelaskan jika dia akan mencoba untuk menggunakan anggaran sekecil mungkin.
Jokowi juga menegaskan jika APBN 2020 akan dimaksimalkan untuk pengurangan ketimpangan sosial antarwilayah di seluruh Indonesia dan bukan perpindahan ibu kota negara.
“Belanja negara pada tahun 2020 juga difokuskan untuk pengurangan ketimpangan antarwilayah,”
“Oleh karena itu, kita akan melanjutkan pengembangan berbagai kawasan ekonomi di luar Jawa, melanjutkan industrialisasi dalam bentuk hilirisasi hasil tambang maupun perkebunan, dan pengembangan beberapa wilayah metropolitan di luar Jawa, supaya bisa menjadi sumber ekonomi baru,” jelasnya.
Baca Juga: Jokowi Pamit Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, Fadli: Ke Jonggol Saja
Jokowi akan ajak partisipasi Swasta-BUMN untuk pindah ibu kota
Jokowi lalu menjelaskan jika biaya perpindahan ibu kota akan melalui kerja sama dengan partisipasi pihak swasta dan juga BUMN.
Cara ini akan diterapkan lewat skema Kerja sama Pemerintah Badan Usaha atau KPBU. Pemerinah pun berharap cara ini bisa membantu mengatasi mahalnya biaya pindah ibu kota baru.
“Kita dorong partisipasi swasta, BUMN, maupun skema Kerja sama Pemerintah Badan Usaha,”
Kepastian pindah ibu kota kini sudah masuk dalam tahap yang serius dan bukan sekadar wacana saja. Presiden Jokowi pun menyebut jika percepatan rencana ini merupakan upaya untuk mengurangi ketimpangan sosial antarwilayah di Indonesia.
Semoga langkah pemerintah kali ini benar-benar bisa menciptakan pemerataan dan mengurangi kepadatan Pulau Jawa yang sudah sangat memprihatinkan.
